Monitoring dan Evaluasi HGU PT DDP

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Minggu , 08 Sep 2024 - 21:26

Audiensi antara masyarakat dengan Pemprov Bengkulu terkait polemik HGU PT. DDP beberapa waktu lalu-Radar Utara/ Doni Aftarizal-

monitoring dan evaluasi hgu pt ddp                            bengkulu.radarutara.bacakoran.co - pasca audiensi antara forum petani bengkulu dengan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu terkait polemik hak guna usaha (hgu) pt. daria dharma pratama (ddp) beberapa waktu lalu, gubernur prof. dr. h. rohidin mersyah diketahui telah menerbitkan dua surat.
kedua surat tertanggal 22 september 2024 tersebut yakni nomor  500.8 /1289/dtphp/2024 yang ditujukan kepada kantor wilayah (kanwil) badan pertanahan nasional (bpn) provinsi bengkulu, dan nomor:500.8/1290/ dtphp/2024 ditujukan kepada bupati se-provinsi bengkulu.
terdapat beberapa poin yang disampaikan dalam surat gubernur bengkulu, dengan perihal monitoring dan evaluasi perizinan perusahaan perkebunan.
pertama, untuk segera melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh hgu perusahaan perkebunan di provinsi bengkulu, yang saat ini sedang berkonflik dengan masyarakat.
baca juga:polemik hgu agricinal, gubernur rohidin janjikan ini
baca juga:meski ditolak warga, hgu brs tetap diperpanjang
kedua, monitoring dan evaluasi dilakukan secara bersama-sama dengan instansi terkait dengan melibatkan perwakilan masyarakat yang berkonflik, agar memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
ketiga, dapat melaporkan hasilnya kepada gubernur bengkulu sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sebagai ketua tim gugus tugas reforma agraria provinsi bengkulu.
terakhir, khusus kepada bupati se provinsi bengkulu agar dapat berkoordinasi dengan melibatkan forum koordinasi pimpinan di daerah kabupaten, stakeholder terkait lainnya serta melibatkan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat guna mencari solusi untuk penyelesaian konflik.
‘’sejak 2022 petugas legal pt. ddp menyatakan lahan yang kami usahakan di wilayah air sulek, tidak memiliki hgu," ungkap petani tanjung sakti kabupaten mukomuko, harapandi yang digugat pt. ddp rp 3 miliar.
baca juga: soal hgu dan hasil ukur bpn, kebun kas desa karya pelita di luar hgu. kades ungkap fakta ini...
baca juga:perpanjang hgu air muring, pemerintah harus memprioritas lahan fasilitas umum
menurut hapandi, sebanyak 40 orang petani yang sedang berjuang mempertahankan garapannya di wilayah air sulek, dan setiap hari mendapatkan intimidasi dan kriminalisasi dari petugas pt ddp.
"padahal sejak awal kami sudah bertanya pada pt. ddp, tapi perusahaan menyampaikan jika lahan yang akhirnya bersengketa itu belum memiliki hgu," beber harapandi.
sehingga, lanjut harapandi, akhirnya menjadi dasar petani yang tidak memiliki tanah, untuk mengelola lahan tersebut. ini juga diperkuat surat pt ddp nomor 113/dd-ape/iii/2022 tertanggal 9 maret 2022.
"ini dari surat pt. ddp itu, perusahaan mengakui bahwa area divisi 5 dan divisi 7 air pedulang estate, berada di luar hgu pt ddp,” kata harapandi.
baca juga:penyalahgunaan das jadi kebun sawit, menyalahi konsep ispo dalam inpres jokowi
baca juga:bersihkan atribut aparat di hgu agricinal, jangan benturkan dengan masyarakat! 
harapandi menambahkan, setelah beberapa lama petani mengelola lahan, ddp mulai mendatangi dan meminta untuk keluar dari lahan yang telah dibersihkan dan dikelola petani. 
"bahkan perusahaan mengklaim lahan tersebut milik mereka dengan hgu n0. 125. saat kami minta bukti, perusahaan sama sekali tidak dapat menunjukkannya. sehingga akhirnya bersengketam, dan dalam prosesnya tiga petani digugat pt. ddp," papar harapandi.
sementara itu, ketua kanopi hijau indonesia, ali akbar menyatakan, kasus tiga petani tanjung sakti ini terjadi akibat tidak adanya perhatian atau upaya pemda, dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara petani dan pt ddp.
"jika ada niat baik dari pemerintah, semestinya pemerintah bisa berpedoman dengan permen nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan," ujar ali.
baca juga:meski ditolak warga, hgu brs tetap diperpanjang
baca juga:hgu agricinal sebelat juga berbatasan dengan cagar alam, libatkan bpphp
kemudian, sambung ali, juga di atur dalam perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. dimana tanah objek reforma agraria sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f, meliputi tanah hasil penyelesaian sengketa dan konflik agraria.
“kita berharap surat yang dikeluarkan gubernur rohidin mesyah tersebut, merupakan surat sakti yang dapat menuntaskan konflik antara para petani tanjung sakti  dengan pt ddp di kabupaten mukomuko,” singkat ali. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 9 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan