Pilkada, Petahana Lawan Kolom Kosong

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 05 Sep 2024 - 21:01

Penyambutan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, Arie S Adinata dengan Sumarno, saat pendaftaran di Kantor KPUD yang disambut Sekretaris KPU Bengkulu Utara, Syamsul Bahri-Radar Utara/Benny Siswanto-

pilkada, petahana lawan kolom kosong                             radarutara.bacakoran.co - perhelatan pilkada 2024 di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu, 27 november nanti, pasangan calon dalam petahana bakal melawan kolom kosong. 
kondisi ini secara de facto, penutupan perpanjangan pendaftaran calon pasangan bupati dan wakil bupati oleh kpud setempat pada, rabu, 4 september, pukul 23.59 wib dengan tanpa pendaftar. 
hasil perpanjangan pendaftaran ini sudah tertebak sejak awal. pasalnya, keberadaan partai yang dapat mengusung kandidat, nyatanya tidak memenuhi ambang batas suara sah minimal yang dipersyaratkan. 
perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di bengkulu utara, mempedomani keputusan komisi pemilihan umum nomor 1068 tahun 2024 tentang persyaratan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati bengkulu utara oleh partai politik peserta pemilu dalam pemilihan serentak tahun 2024 menyatakan syarat minimal suara sah 18.431 (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh satu) suara.
baca juga:satlinmas diminta berperan amankan pilkada serentak 2024
baca juga:asn boleh hadiri kampanye pilkada 2024
"secara jadwal pendaftarannya dibuka sampai dengan kamis, 4 september 2024 pukul 23,59 wib," ujar ketua kpud, santoso.
"hingga waktu berakhir, kpud belum menerima pendaftaran balon kandidat. sehingga hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar," jelasnya lagi, menegas.
bawaslu minta kpu geber sosialisasi
ketua badan pengawas pemilu atau bawaslu, tri suyanto, meminta agar kpud melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara maksimal melalui kanal-kanal yang dapat diakses publik luas.  
apalagi, kemungkinan besar penyelenggaraan pilkada di daerah akan tidak jauh berbeda dengan situasi pilkada 2019 lalu. dimana, hanya terdapat calon tunggal.
baca juga:momen pilkada bisa gairahkan umkm 
baca juga:sekda ingatkan asn tidak terlibat politik praktis pilkada 2024
"jangan sampai memunculkan apatisme pemilih, sehingga kpud perlu melakukan sosialisasi secara masif," tegas tri suyanto. 
saking seriusnya, bawaslu memandang penyelenggaran pilkada dengan calon tunggal yang notabene tidak menempatkan kolom kosong sebagai obyek fasilitasi penyelenggaraan, mesti disikapi dengan langkah kontijensi yang komprehensif. 
"karena nanti tidak ada sosialisasi bagi kolom kosong. maka sosialisasi yang perlu digeber oleh kpud adalah memasifkan pesan pentingnya menentukan pilihannya di tps pada 27 november mendatang," ungkapnya. 
lebih jauh, bawaslu tetap berpandangan, angka partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi akan menjadi tolok ukur suksesi elektoral. 
baca juga:sekda ingatkan asn tidak terlibat politik praktis pilkada 2024
baca juga:petahana di pilkada wajib cuti di luar tanggungan negara
"semakin tinggi angka partisipasinya, maka semakin baik proses demokrasi berjalan. karena satu suara menentukan dan partisipasi pemilih menjadi sangat penting," tegasnya lagi. 
peta politik pilkada berubah 
sempat tercatat, jumlah pilkada dengan pasangan calon tunggal di indonesia sebanyak 48 daerah. putusan mahkamah konstitusi atau mk nomor 60 yang menurunkan syarat ambang batas suara minimal partai politik atau gabungan partai politik, menyebabkan jumlah calon tunggal pun menurun. 
kini pilkada dengan calon tunggal di indonesia yang ditandai dengan gaya lawas yakni aksi borong partai, menjadi 43 daerah. 
meski secara persentase angkanya menurun, lantaran pilkada serentak 2024 dihelat oleh seluruh daerah, tidak seperti 2019 lalu. 
baca juga:forkopimda bengkulu ajak ciptakan pilkada damai, aman dan tertib
baca juga:gong waktu menuju pilkada calon tunggal 
namun secara angka, jumlah pilkada dengan calon tunggal justru kian melonjak. kalau pada 2019 lalu sebanyak 28 daerah, kini menjadi 43 daerah. 
pengamat hukum tata negara, mahfud md, bilang kondisi tersebut tidak lepas dari imbas adanya putusan mk. jauh sebelum itu, skenario pilkada, terus dia, adalah disetting dengan skema calon tunggal atau calon boneka. 
"tapi ini menjadi bagian dari sejarah demokrasi di indonesia yang mengalami dinamika, pasang surut demokrasi dan perlunya penataan di sektor hukum terkait pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 6 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan