KPK Tingkatkan Profesionalitas Penegakan Hukum dengan Sistem Penuntutan Elektronik

Reporter: Redaksi |

Editor: Ependi |

Rabu , 04 Sep 2024 - 21:47

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) terus meningkatkan profesionalitasnya pada proses penegakan hukum tindak pidana korupsi (tipikor) di Indonesia dengan membuat terobosan Rencana Penuntutan (Rentut) berbasis elektronik -Dok KPK-

Ada tiga manfaat utama dari implementasi sistem ini bagi internal KPK:

1. Pengelolaan data secara elektronik, mulai dari pengajuan, penyimpanan, hingga pemrosesan Rencana Penuntutan Perkara.

2. Integrasi data Rencana Penuntutan dalam satu sistem database.

3. Percepatan pengajuan Rentut, sehingga keputusan dapat diambil secara kolektif dan kolegial oleh pimpinan KPK.

Bagi pihak eksternal, sistem ini juga menghadirkan dua manfaat:

1. Sistem administrasi penanganan perkara pidana yang berbasis teknologi informasi.

2. Efektivitas pembacaan surat tuntutan di persidangan tipikor dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sejalan dengan Roadmap KPK dan RPJMN

Bima menjelaskan bahwa penguatan sistem penuntutan berbasis elektronik ini selaras dengan Roadmap KPK 2022–2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yang bertujuan untuk mewujudkan penegakan hukum berkualitas dan mendorong keterpaduan sistem peradilan pidana.

“Pengembangan sistem itu bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana terintegrasi melalui teknologi informasi yang akan mendorong efisiensi dan transparansi dalam proses penegakan hukum,” tutup Bima. (**)

kpk tingkatkan profesionalitas penegakan hukum dengan sistem penuntutan elektronik                            radarutara.bacakoran.co - komisi pemberantasan korupsi (kpk) terus memperkuat profesionalitas penegakan hukum tindak pidana korupsi (tipikor) di indonesia melalui penerapan sistem penuntutan berbasis elektronik.
langkah itu diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan efisiensi dalam proses penanganan tipikor mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan.
hal tersebut disampaikan oleh direktur penuntutan kpk, bima prayoga, dalam keterangan tertulis.
“digitalisasi dan transparansi dalam pelaksanaan tugas lembaga negara, sebagaimana diatur dalam peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe) dan keputusan menteri panrb nomor 1503 tahun 2021 tentang evaluasi spbe, menjadi landasan untuk memperkenalkan rencana penuntutan (rentut) berbasis elektronik,” jelas bima.
baca juga:kpk tahan dua tersangka korupsi di pt asuransi jasindo, kerugian negara rp38 miliar
baca juga:mukomuko maksimalkan pelaksanaan mcp kpk 8 area
rencana penuntutan itu dinilai sebagai langkah strategis dalam proses hukum, yang akan mempengaruhi keputusan akhir di pengadilan.
meski saat ini kpk masih menggunakan sistem manual, langkah itu diambil untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses penuntutan.
 
manfaat sistem penuntutan elektronik
sistem penuntutan berbasis elektronik tidak hanya bermanfaat bagi internal kpk, tetapi juga bagi pihak eksternal.
baca juga:kpk serahkan aset rampasan senilai rp 89 miliar ke kemenkeu
baca juga:kpk bakal hadirkan lima saksi di persidangan mantan gubernur maluku utara
menurut bima, dengan sistem ini, data dapat diakses dan dipertukarkan secara real-time antar-lembaga penegak hukum, yang mengurangi hambatan birokrasi dan mempercepat penanganan perkara.
ada tiga manfaat utama dari implementasi sistem ini bagi internal kpk:
1. pengelolaan data secara elektronik, mulai dari pengajuan, penyimpanan, hingga pemrosesan rencana penuntutan perkara.
2. integrasi data rencana penuntutan dalam satu sistem database.
3. percepatan pengajuan rentut, sehingga keputusan dapat diambil secara kolektif dan kolegial oleh pimpinan kpk.
baca juga:ott kpk di kaltim: proyek apbn via bpjn. segini bukti uang yang diamankan..
baca juga:dewas kpk pantau pencarian harun masiku
bagi pihak eksternal, sistem ini juga menghadirkan dua manfaat:
1. sistem administrasi penanganan perkara pidana yang berbasis teknologi informasi.
2. efektivitas pembacaan surat tuntutan di persidangan tipikor dan tindak pidana pencucian uang (tppu).
 
sejalan dengan roadmap kpk dan rpjmn
baca juga:16 pejabat bengkulu utara dipantau kpk 
baca juga:apresiasi peserta jkn pada hari pelanggan nasional, kantor bpjs kesehatan bengkulu utara lakukan ini...
bima menjelaskan bahwa penguatan sistem penuntutan berbasis elektronik ini selaras dengan roadmap kpk 2022–2045 serta rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpjmn) 2020–2024, yang bertujuan untuk mewujudkan penegakan hukum berkualitas dan mendorong keterpaduan sistem peradilan pidana.
“pengembangan sistem itu bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana terintegrasi melalui teknologi informasi yang akan mendorong efisiensi dan transparansi dalam proses penegakan hukum,” tutup bima. (**)
 
sumber infopublik.id

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 5 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan