Segmen Ekonomi Digital Perlu Dukungan Fiskal

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 26 Aug 2024 - 20:00

Kadis Koperasi dan UKM Bengkulu Utara, Rimiwang Muksin-Radar Utara/Benny Siswanto-

"Kami berhadap, lembaga keuangan sudah mulai melirik sektor ini. Tinggal lagi, dilakukan penataan programnya. Seperti syarat dan ketentuan. Karena sistem juga harus dibarengi dengan mitigasi antisipatif," pungkasnya.

Senada dengan data penelusuran RU, angka penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR di Kabupaten Bengkulu Utara (BU) Provinsi Bengkulu yang tembus angka Rp 306,3 miliar, dinilai Arie bisa menjadi episentrum ekonomi makro.

Total perguliran kredit lunak tersebut, merupakan kondisi penyaluran periode sampai dengan Juni Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang digandeng pemerintah.

Bank Rakyat Indonesia atau BRI, masih mendominasi perguliran kredit khusus yang dijalankan pemerintah melalui lembaga perbankan, guna menggeliatkan ekonomi ini.

Laporan transaksi penyaluran terakhir yang ditangkap sistem Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bank pelat merah kali terakhir periode Juni, menyalurkan KUR Kecil sebesar Rp 200.000.000 kepada satu orang dengan kualifikasi pendidikan sarjana.

"Maka KUR ini harus dikawal bersama. Agar tepat sasaran sehingga menjadi program yang tepat guna serta menjadi simpul-simpul ekonomi kerakyatan," harapnya.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bengkulu Utara, Rimiwang Muksin, saat dibincangi perihal kredit lunak di daerah, menjelaskan KUR didesain pemerintah untuk merangsang geliat ekonomi di daerah.

"Geliat ekonomi yang dimaksud ini, adalah kemunculan cluster-cluster baru. Karenanya, KUR mesti penyalurannya terus meluas," ujar Rimiwang di kantornya, belum lama ini.

Daerah sejauh ini masih dihadapkan dengan sistem pengawasan yang tidak begitu leluasa. Layaknya pada koperasi. Obyek pengawasan, kata dia, adalah hanya fokus pada koperasi yang berizin.

Pasalnya, koperasi yang tidak berizin, dianggap bukan sebagai lembaga keuangan. Tapi, usaha orang perorangan yang meminjamkan sejumlah uang kepada orang dengan dasar kepercayaan atau saling percaya.

segmen ekonomi digital perlu dukungan fiskal                             radarutara.bacakoran.co - periode kedua presiden joko widodo atau jokowi, mendukung pelaku umkm digital menjadi salah satu jargon yang dirasa belum diterapkan maksimal di daerah. 
kalau kita pernah mendengar startup yang mendapatkan dukungan fiskal. ekspektasi semacam itu, saat ini dirasakan masih jauh panggang dari api. 
seperti diungkapkan, efri, seorang pegiat medsos yang mencoba peruntungan di gelanggang adu kreatifitas pada salah satu platform milik google. 
menurutnya, sejak 2018 menggeluti bidang bisnis kreatif di medsos, mengantarkan kesimpulan bahwa segmen ini akan menjadi kebutuhan di masa depan.
baca juga:bank indonesia optimistis penguatan rupiah akan dukung pertumbuhan ekonomi
baca juga:perputaran ekonomi vs tingkat kesadaran soal sampah 
"segmen digital ini akan related, mungkin sampai ketemu kiamat nanti. artinya, di tengah deras perubahan teknologi dan situasi, digital memiliki peran strategis," ungkap seorang youtuber daerah ini, saat dibincangi di paripurna resepsi pernikahannya, sabtu, 24 agustus 2024. 
dia berharap, program pemerintah yang dapat menstimulasi perkembangan pelaku umkm digital di daerah seperti kredit usaha rakyat (kur), sudah harus memberikan peluang untuk dapat mengakses program. 
"walaupun, dari sebuah konten yang pernah saya lihat, youtuber ini memungkinkan mendapatkan akses permodalan. tinggal lagi, di daerah ini mulai didesain sistemnya," ujarnya, menginformasikan. 
peta jalan program kur, kata dia, sangat memungkinkan menggeliatkan pelaku-pelaku seni digital atau umkm digital. kecamatan pemaknaan umkm, lanjut dia, sudah perlu diperluas lagi. 
baca juga:sektor keuangan miliki peran penting tumbuhkan ekonomi
baca juga:melalui umkm, perempuan miliki peran tingkatkan ekonomi keluarga
"termasuk pelaku di sektor digital. seperti youtuber di daerah," ungkapnya, menginisiasi. 
dengan transformasi digital yang sudah terus dikebut oleh pemerintah, layanan publik baik oleh instansi daerah hingga instansi vertikal di daerah, harus dimaknai bakal berubahnya pola sosial di masyarakat yang mulai mengadopsi paham digital. 
"kami berhadap, lembaga keuangan sudah mulai melirik sektor ini. tinggal lagi, dilakukan penataan programnya. seperti syarat dan ketentuan. karena sistem juga harus dibarengi dengan mitigasi antisipatif," pungkasnya. 
senada dengan data penelusuran ru, angka penyaluran kredit usaha rakyat atau kur di kabupaten bengkulu utara (bu) provinsi bengkulu yang tembus angka rp 306,3 miliar, dinilai arie bisa menjadi episentrum ekonomi makro.
baca juga:masa depan ekonomi digital indonesia, strategi menuju 2030
baca juga:tiga mesin pertumbuhan ekonomi nasional
total perguliran kredit lunak tersebut, merupakan kondisi penyaluran periode sampai dengan juni tahun 2024 yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang digandeng pemerintah. 
bank rakyat indonesia atau bri, masih mendominasi perguliran kredit khusus yang dijalankan pemerintah melalui lembaga perbankan, guna menggeliatkan ekonomi ini. 
laporan transaksi penyaluran terakhir yang ditangkap sistem kementerian keuangan (kemenkeu), bank pelat merah kali terakhir periode juni, menyalurkan kur kecil sebesar rp 200.000.000 kepada satu orang dengan kualifikasi pendidikan sarjana. 
"maka kur ini harus dikawal bersama. agar tepat sasaran sehingga menjadi program yang tepat guna serta menjadi simpul-simpul ekonomi kerakyatan," harapnya.
baca juga:pertumbuhan ekonomi triwulan ii-2024: konsumsi rumah tangga dan ekspor meningkat
baca juga:lahan sagu terluas di dunia, peluang ekonomi dan ketahanan pangan indonesia
kepala dinas koperasi dan usaha kecil menengah bengkulu utara, rimiwang muksin, saat dibincangi perihal kredit lunak di daerah, menjelaskan kur didesain pemerintah untuk merangsang geliat ekonomi di daerah. 
"geliat ekonomi yang dimaksud ini, adalah kemunculan cluster-cluster baru. karenanya, kur mesti penyalurannya terus meluas," ujar rimiwang di kantornya, belum lama ini. 
daerah sejauh ini masih dihadapkan dengan sistem pengawasan yang tidak begitu leluasa. layaknya pada koperasi. obyek pengawasan, kata dia, adalah hanya fokus pada koperasi yang berizin. 
pasalnya, koperasi yang tidak berizin, dianggap bukan sebagai lembaga keuangan. tapi, usaha orang perorangan yang meminjamkan sejumlah uang kepada orang dengan dasar kepercayaan atau saling percaya. 
baca juga:wamendag: kolaborasi dan inovasi kunci umkm naik kelas
baca juga:usaha rumah tangga didorong berkembang jadi umkm
sementara, penyaluran kur di daerah, hendaknya dibarengi dengan akses transparansi bagi daerah, sehingga dapat mengetahui kualitas penyaluran yang bisa ditilik dari debitur-debitur yang menjadi objek perguliran. 
"tapi kalau rakor periodik memang ada di bi. cuma, ya informasinya secara umum saja," ungkapnya. 
langkah yang paling prinsip dilakukan daerah, kata dia, salah satunya mengedukasi masyarakat untuk menggandeng jasa keuangan resmi. 
hal ini sangat penting untuk menjadi konsensus moril bersama, kata dia, untuk memberangus aktivitas rente yang terus bersalin rupa baik dengan pola bisnis dengan beragam nama hingga beroperasi di dunia maya sebagai jasa keuangan tidak resmi. 
baca juga:melalui umkm, perempuan miliki peran tingkatkan ekonomi keluarga
baca juga:wabup asa, harapkan kur geliatkan umkm
"kalau secara umum, benar, perguliran kur di angka rp 300-an miliar bulan juli lalu," akunya, membenarkan. 
pantauan lainnya, dari antara, direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) mencatat, paripurna juni 2024, transaksi penyaluran kur di provinsi bengkulu mencapai rp 1,76 triliun. 
pada periodisasi itu, secara years to years (yoy), angka tersebut mengalami kenaikan. kalau menukil torehan pada periode yang sama tahun sebelumnya, perguliran kur di angka rp 1,28 triliun. 
nilai penyaluran tertinggi, ditempati kabupaten mukomuko dengan nilai rp 329,3 miliar. satu tangga di bawah mukomuko adalah kabupaten bengkulu utara. 
baca juga:dorong pengembangan desa wisata berbasis budaya dan umkm lokal
baca juga:beli produk lokal, bentuk dukungan terhadap umkm
hanya saja, kalau mencermati jumlah debiturnya, bengkulu utara jauh lebih banyak ketimbang mukomuko. dapat disimpulkan, nilai perguliran pinjaman kur kepada debitur di mukomuko lebih besar, ketimbang bengkulu utara. 
pasalnya, dengan jumlah penyaluran kur sebesar rp 306,3 miliar, jumlah debiturnya sebanyak 3.980 debitur. mukomuko dengan penyaluran rp 329,3 miliar, disalurkan kepada 3.398 debitur.
kota bengkulu menempati posisi penyaluran kur terbanyak ketiga dengan penyaluran kepada 3.771 debitur serta nilai penyalurannya sebesar rp 272 miliar.
kemudian disusul oleh seluma sebesar rp 222 miliar dengan jumlah debitur 3.638 orang. kabupaten bengkulu selatan sebesar hampir 200-an miliar kepada 2.795 debitur.
baca juga:baznas nilai csr bisa dukung program umkm
baca juga:festival tabut, umkm tumbuh dan penggiat seni kian kreatif
rejang lebong rp 148,7 miliar kepada 2.456 debitur. penyaluran kur paling rendah terjadi di kabupaten lebong dengan rp 51,54 miliar yang menyebar kepada 1.097 debitur.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 27 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan