PKPU Senapas Putusan MK Segera Terbit

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 23 Aug 2024 - 10:35

Screenshot salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024-Radar Utara/Benny Siswanto-

pkpu senapas putusan mk segera terbit                             radarutara.bacakoran.co - kegamangan senyap yang mendera kpu, menindaklanjuti putusan mk nomor nomor : 60/puu-xxii/2024 pada senin, 21 agustus 2024 serta nomor : 70/puu-xxii/2024, yang diterbit selasa, 20 agustus 2024, lebih sirna. 
peraturan kpu tentang pencalonan kepal daerah, kini tengah dalam finalisasi oleh kpu. sumber ru di lingkungan kpu, membenarkan soal ini. 
langkah progresif kpu yang sudah ditunggu relatif lama, tidak lepas dari kekuatan psikis lembaga penyelenggara elektoral itu, menyikapi respon gelombaong protes massif di pusat pemerintahan hingga daerah dalam bermonstrasi pada kamis, 22 agustus 2024 yang dihadapkan dengan aroma konflik kepentingan penguasa. 
"lagi finalisasi," ungkap sumber ini. 
baca juga:sosialisasi pkpu, kpu bengkulu siap terima masukan
baca juga:pkpu 8/2024 terbit, rohidin pastikan maju pilgub bengkulu
secara aturan, tahapan pilkada serentak 2024 sudah menapaki jadwal pendaftaran bakal pasangan calon. itu dituangkan dalam keputusan komisi pemilihan umum nomor 1090 tahun 2024.
beleid itu, mengatur tentang pedoman teknis pemeriksaan kesehatan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2024. 
aturan di atas, merupakan rumpun atau turunan dari peraturan kpu nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah tahun 2024 yang bakal menjadi obyek penyelarasan oleh kpu berdasarkan putusan mk.
secara tahapan, kontestasi pilkada serentak pada tanggal 27, 28 dan 29 agustus 2024, memasuki waktu pendaftaran bakal calon pasangan kepala daerah. 
baca juga:pkpu pencalonan diundangkan, rohidin-meriani berpasangan dalam pilgub?
baca juga:kepastian maju pilgub, rohidin mersyah tunggu pkpu
parameter regulasi yang bakal disadur kpu, sejalan dengan batalnya pengesahan revisi uu pilkada oleh dpr tidak lepas dari putusan mk nomor 60 dan 70.
intisari putusan mk nomor : 70/puu-xxii/2024 
kembali mengulas, putusan mk nomor : 70/puu-xxii/2024 adalah terkait dengan pengembalian frasa bahwa syarat usia minimum calon kepala daerah yakni gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun serta bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota adalah 25 tahun. 
putusan mk ini, praktis melenyapkan interpretasi mahkamah agung atau ma dalam putusan nomor 23 p/hum/2024 yang kemudian disadur penyelenggara dalam peraturan kpu no 8 tahun 2024. 
baca juga: jadwal pemilihan kepala daerah mukomuko, tunggu pkpu
baca juga:ikuti pkpu, bang ken turunkan aps
dimana, pasal 7 ayat (2) huruf e uu 10/2016 telah diterjemahkan dalam penafsiran yang baru dari yang sebelumnya "terhitung sejak penetepan pasangan calon" menjadi "terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih"
hakim konstitusi juga menegasi, perlunya lembaga pembuat undang-undang melakukan penegasan tentang pemberlakuan penghitungan usia minimal yang lebih tegas. 
intisari putusan mk nomor : 60/puu-xxii/2024 
lansiran pkpu yang tengah ditunggu dari kpu adalah penerapan semangat putusan dari putusan mk nomor 60/puu-xxii/2024. lewat perundangan ini, mk menegasi adanya penurunan syarat dukungan pencalonan oleh partai politik dan gabungan partai politik. 
baca juga:sosialisasi pkpu, kpu bengkulu siap terima masukan
baca juga:pkpu 8/2024 terbit, rohidin pastikan maju pilgub bengkulu
syarat mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur 
1. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut; 
2. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut; 
3. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut; 
baca juga:pkpu pencalonan diundangkan, rohidin-meriani berpasangan dalam pilgub?
baca juga:kepastian maju pilgub, rohidin mersyah tunggu pkpu
4. povinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;
syarat mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota 
1. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut; 
2. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; 
baca juga: jadwal pemilihan kepala daerah mukomuko, tunggu pkpu
baca juga:ikuti pkpu, bang ken turunkan aps
3. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
4. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;”

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 20 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan