Update DTKS: 15 Ribu Penduduk Bengkulu Utara Tak Lagi Miskin

ARGA MAKMUR RU - Konsolidasi terukur yang dilakukan Pemda Bengkulu Utara (BU). mMngantarkan torehan angka kemiskinan di daerah yang kini tengah dipimpin Bupati, Ir H Mian dan Wakil Bupati, Arie S Adinata, SE, MAP, terus menurun. 

Pantauan Radar Utara, sebanyak 14.877 tidak lagi masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Itu artinya, 15 ribu penduduk di daerah, dapat dientaskan dari belenggu kemiskinan. 

Bupati BU, Ir H Mian melalui Kedis Sosial, Agus Sudrajat, SKM, M.Si, saat dikonfirmasi perihal update DTKS dari Kementerian Sosial (Kemensos), tak menampik data anyar tersebut. Data kumulatif, terus dia, dari awalnya berjumlah 189.652 jiwa dalam DTKS pada kick off 2023 alias awal tahun. Hasil update terakhir yang dilugas SK DTKS tertanggal 16 Agustus 2023, jumlahnya menjadi 174.775 jiwa. 

"Dapat dimaknai, angka kemiskinan di daerah kita ini menurun. Hampir 15 ribu jiwa," ujar Sudrajat, menjabar paparan yang dirilis Kemensos.  

Lantas apa saja yang dilakukan daerah, sampai bejana data jujugan program sosial itu dapat menurun? Agus bilang, pada akhir 2022 lalu, Bupati Mian, mengeluarkan edaran agar seluruh desa dan kelurahan melaksanakan verifikasi validasi kelayakan penerima bantuan sosial atau bansos. 

Gelanggang bersih-bersih DTKS tersebut, dilakukan via musyawarah desa/musyawarah kelurahan. Benar saja. 

Pantauan Radar Utara di lapangan, turut menjumpai woro-woro resmi itu. Tepatnya ditegas lewat SE Nomor : 460 /6743/SE/DINSOS/2022 tentang Verifikasi dan Validasi DTKS serta usulan data penerima bansos. 

BACA JUGA:Terima Usulan Dua Raperda, DPRD BU Siap Bahas Hingga Selesai

"Edaran itu, ditindaklanjuti di desa dan kelurahan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, pihak kecamatan, dinsos melalui pendamping sosial. Termasuk Babinsa dan Babinkamtibmas, ikut serta dalam mengawal musdes sehingga berjalan dengan baik dan lancar," bebernya, mencerita. 

Tak hanya itu, Agus Sudrajat menjelaskan pula. Tata kelola DTKS di daerah, juga dikemas dalam inovasi-inovasi yang dimotori pula Dinas Sosial. Diantaranya, sebut dia, seperti Disikmasa atau Digitalisasi SIKS-Ng Masuk Desa. Terobosan yang dilakukan daerah tersebut, tak hanya menjadi bagian seni inovasi di utas birokrasi di daerah. 

Suksesi atas program yang dibidangi daerah itu, mengantarkan kabupaten ini dijujug 7 kabupaten sebagai obyek studi tiru. Itu artinya, tidak hanya memberikan efek di daerah saja. Tapi meluas dalam kerjasama lintas pemerintahan daerah. 

"Dinsos BU juga pernah menjadi narasumber di beberapa kabupaten serta di tingkat provinsi," ungkapnya, atas terobosan yang dilakukan daerah. 

"10.127 jiwa, dinyatakan mampu berdasarkan hasil musdes dan muskel," jabarnya lagi. 

Kini pengelolaan DTKS, terus dia, sudah terintegrasi sampai dengan desa dan kelurahan. Diawali akhir 2021, Dinsos menggagas digitalisasi SIKS-NG, masuk desa dan kelurahan. Estafet proses pun, diawali dengan peningkatan kapasitas operator yang tersebar pada 220 desa dan kelurahan, melakoni pelatihan di Dinsos BU pada 2022. Output dari kegiatan itu, terusnya lagi, interkoneksi sekaligus mempercepat rentang kendali birokrasi terjadi. 

"Hasilnya, desa dan kelurahan bisa melaksanakan pengelolaan DTKS secara mandiri. Desa dan kelurahan, bisa mengecek bansos, perbaikan data, sampai dengan usul bansos cukup dari desa," tuturnya. 

Pantauan RU, terobosan ini menjadi yang pertama di Provinsi Bengkulu. 

Menjabar sebaran belasan ribu komposan DTKS yang kini dianggap tak lagi miskin. Agus menjelaskan, dari seluruh upaya yang dilakukan seperti musdes/muskel, labelisasi, mendapati 10.127 jiwa dinyatakan mampu. 

Selain itu, lanjutan verifikasi kelayakan/dianggap mampu secara otomatis oleh sistem seperti meninggal, data invalid/anomali, juga mendapati sebanyak 4.750 kembali mengurangi bejana DTKS sebanyak 14.877 jiwa. 

BACA JUGA:Optimalisasi Surat dan Kearsipan, DPK Bengkulu Perkuat Penerapan Aplikasi SRIKANDI

"Integrasi sistem yang terbangun ini, sudah includ di dalamnya penerima baru berdasarkan musdes muskel. Tak kurang dari 2.000 jiwa selama tahun ini," jelasnya. 

Capaian daerah di sektor upaya pengentasan kemiskinan di daerah ini, kata Agus. Tidak lepas dari langkah sinergis yang berjalan di daerah. Layaknya dalam laga-laga musdes atau pun muskel hingga labelisasi yang awal-awalnya sempat menjumpa pro dan kontra. Tapi sejalan dengan upaya persuasif yang dilakukan, sinergi bersama yang berjalan, upaya itu membuahkan hasil yang sesuai harapan.

"Maka ini hasil kerja keras pihak desa, bpd, tokoh masyarakat, kelurahan, kecamatan, pendamping sosial/dinsos. Termasuk di dalamnya dukungan ekstra dan maksimal dari TNI-Polri, sehingga program ini berjalan dengan baik dan lancar," pungkasnya. (bep)