Usulan Penambahan Dana Pilkada 2024 Dikoordinasikan ke Dewan

MUKOMUKO RU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko, akan kembali berkoordinasi dan berkomunikasi dengan DPRD Kabupaten Mukomuko. Koordinasi itu terkait rencana penambahan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 mendatang. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mukomuko, Dr Abdiyanto, SH, M.Si, CLA mengatakan. Soal penambahan anggaran Pilkada di daerah ini harus kembali dikomunikasikan lagi dengan DPRD.

"Tujuanya agar ada kata kesepakatan bersama. Itu sebabnya, kami akan kembali berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Mukomuko," katanya.

Upaya koordinasi dengan DPRD Kabupaten Mukomuko, sambung Sekda. Menindaklanjuti usulan penambahan anggaran sebesar Rp1,4 miliar yang diusulkan KPU Kabupaten Mukomuko untuk melaksanakan Pilkada tahun 2024. Diterangkannya,  KPU Kabupaten Mukomuko mengusulkan penambahan anggaran Pilkada sebesar Rp1,4 miliar itu dari Rp25,5 miliar menjadi Rp26,9 miliar.

"Kita dari pemrintah daerah pada prinsipnya dapat menerima usulan itu hingga angka Rp26 miliar. Bawaslu nanti kita bisa menerima dari awal Rp7,5 miliar menjadi Rp8 miliar," jelasnya.

Sedangkan terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten dengan KPU Kabupaten Mukomuko. Sekda kembali menegaskan, tentu sejalan dengan hasil yang disepakati pada rakernas Forum Sekda se-Indonesia di Lombok. Arahan Sekjen Kemendagri, NPHD untuk APBDP 2023 untuk diminta segera dilaksanakan yang sudah ada ketetapannya.

BACA JUGA:KPH Mukomuko Sosialisasi Percepat Program Perhutanan Sosial

"Ketika pengesahan APBD tahun 2024 sudah tuntas, baru NPHD yang porsi kekurangan tahun 2023," ungkapnya.

Sehingga kata Sekda, nanti ada dua NPHD dan pemahaman selama ini hanya satu NPHD, rupanya setelah dijelaskan oleh pimpinan ada dua NPHD. Dan pihaknya akan berkoordinasi berkomunikasi dengan jajaran KPU untuk segera melaksanakan penandatanganan NPHD untuk porsi 2023.

"NPHD yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini untuk anggaran tahun 2023 sebesar 40 persen. Oleh karena adanya pengajuan kekurangan  anggaran yang disampaikan oleh KPU dan Bawaslu. Tentu dari angka itu belum mencapai 40 persen atau baru sekitar 30 persen. Sisanya nanti di tahun 2024," pungkasnya. (rel)