Di Daerah Ini Panen Tak Serentak, Begini Kata Organisasi Tani

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 14 Aug 2024 - 15:07

Di Daerah Ini Panen Tak Serentak, Begini Kata Organisasi Tani -Radar Utara/ Benny Siswanto-

di daerah ini panen tak serentak, begini kata organisasi tani                             radarutara.bacakoran.co - kemandirian pangan di hamparan sawah produktif, secara nasional masih menjadi angan-angan. salah satu penyebabnya adalah masa panen yang tak serentak. 
kondisi ini dipicu oleh musim tanam yang juga tak serentak. pemicunya kini bertambah, lantaran cuaca yang sulit diprediksi. 
ditambah lagi dengan hujaman kemarau di hampir seluruh wilayah indonesia. sedangkan persoalan laten adalah proyek irigasi baik milik pusat (apbn), provinsi hingga kabupaten yang acap mengganggu waktu tanam para petani. 
pantauan lainnya, perbaikan jaringan irigasi ditengarai tidak dibarengi dengan perencanaan yang mumpuni. tak jarang, paket proyek irigasi justru dilakukan pada jalur-jalur yang relatif masih belum rusak parah. 
baca juga:petani karya jaya optimis, produksi padi musim kedua tahun ini, tetap terpenuhi
baca juga: sawah tadah hujan kering, petani di ipuh kesulitan air
aromanya, penetapan titik perbaikan proyek-proyek irigasi, hanya memburu tempat-tempat yang mudah dijangkau. sedangkan, kerusakan pada link-link yang lebih membutuhkan, justru terabaikan. 
ketua kontak tani nelayan andalan (ktna) kabupaten bengkulu utara, ir supriyanto, menilai perlunya langkah paralel di sektor pertanian pangan. 
pertama soal modernisasi di sektor pertanian dengan tetap mengedepankan kearifan lokal serta penguatan dan peningkatan kepasitas petani. 
kedua, lanjut dia, tata kelola penyelenggaraan proyek irigasi oleh pemerintah itu sendiri. dimana, kata dia, tak jarang pelaksanaannya, bertabrakan dengan masa tanam petani atau bahkan menyebabkan ditundanya masa tanam. 
baca juga: menjaga produksi hadapi ancaman el nino, petani karya jaya siapkan strategi
baca juga:keluhan irigasi jebol petani pasar sebelat, solusi alih fungsi jadi alternatif pahit
"dua persoalan ini, mesti dilakukan dan diseleraskan. karena di tengah tuntutan dan perkembangan jaman, persoalan kedua di atas harus dilakukan seiring sejalan," ungkapnya. 
disinggung soal keluhan petani, khususnya soal jaringan-jaringan irigasi yang mestinya mendapatkan penanganan prioritas, namun nyatanya tidak? 
aktivis pertanian ini mengaku, kini tengah menghimpun kasuistik tersebut. meski belum membenarkan, namun dia mengakui sudah mendengar keluhan semacam ini. 
"ini menjadi bagian dari inventarisasi persoalan dan permasalahan di sektor pertanian oleh kami," ucapnya. 
baca juga:petani ikan ngeluh, serangan virus, pakan mahal, efek ke bobot disorot
baca juga:petani karya jaya optimis, produksi padi musim kedua tahun ini, tetap terpenuhi
kasus lainnya yang menyertai persoalan di sektor pertanian adalah indikasi penggunaan data-data lawas, seperti jaringan irigasi primer hingga bendungan yang faktanya telah alih fungsi untuk menjuluk atau dasar pengusulan anggaran di sektor dak irigasi. 
seperti halnya yang terjadi di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu, terdapat 2 bendungan yang dibangun di jaman presiden soeharto dengan peruntukan persawahan, namun kini sudah beralihfungsi menjadi areal perikanan. 
keberadaan data-data irigasi yang nyatanya tidak berfungsi, masih membayangi pengusulan dak irigasi ke pemerintah pusat. selain persoalan laten lainnya di sektor pertanian adalah praktik alih fungsi lahan. 
arsip ru, pernah merilis tulisan yang menyoroti gerusan alih fungsi sawah yang diduga dipengaruhi kuat oleh perizinan pertambangan sampai dengan lainnya, seperti permukiman hingga perkebunan, menyebabkan kantung-kantung pangan di kabupaten bengkulu utara (bu) kian menciut. 
baca juga:4.675 hektar lahan sawah di mukomuko harus dilindungi
baca juga:sawah tadah hujan diusulkan pompa air
musabab-musabanya turut diungkap dalam rancang bangun perda nomor 1 tahun 2023 kabupaten bengkulu tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (lp2b). 
itu pun, belum lagi mengunggap gamblang, ketika dirunut saat merancang produk hukum daerah yakni perda rencana tata ruang wilayah atau rtrw yang dirilis pemda bu di tahun 2014 silam. 
keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan saat itu, sempat menyentuh angka belasan ribu hektar.  daerah ini mengklaim, alih fungsi lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi dengan upaya terpadu. 
keterpaduan yang dimaksudkan adalah pengembangan lahan pertanian melalui pemanfaatan lahan marginal. meski begitu, laju kegiatan ekonomi imbas keberadaan ijin usaha pertambangan atau iup, tak disinggung.
baca juga:rancang sawah tadah hujan menjadi sawah teknis
baca juga: sawah tadah hujan kering, petani di ipuh kesulitan air
pantauan radar utara, fakta penyusutan lp2b sendiri hanya dijelas dalam beberapa kali koreksi. mulai dari penetapan lahan baku sawah pada 2019 luasannya mencapai 4.591,94 hektar. 
tiga tahun kemudian, dilakukan koreksi berdasarkan hasil perbaikan digitalisasi citra satelit pada 2022, luas lahan baku menciut menjadi 3.776,41 hektar. 
di tahun yang sama; 2022, anjlok lahan baku sawah ratusan hektar di daerah ini. turut dijelaskan di perda perlindungan lp2b, luasannya menjadi 3.463,96 hektar. 
beleid buatan daerah sejalan fakta sanksi pusat berupa ketiadaan dana alokasi khusus atau dak irigasi itu, menjelaskan luasan tersebut didapatkan berdasarkan hasil koreksi menggunakan faktor pengurangan peta hak atas tanah dan pertimbangan teknis pertanahan. 
baca juga:sering dianggap perusak tanaman padi di sawah, ternyata keong sawah sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh
baca juga:harus coba! selain menurunkan kolesterol, ini 5 manfaat makan keong sawah atau tutut, bagi kesehatan...
berlanjut lagi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian dan perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang melakukan verifikasi atas data koreksi sehingga luas lahan baku sawah menjadi 3,4 ribu hektar. 
catatan radar utara, pemda bu sudah 3 tahun paceklik anggaran di sektor pertanian. daerah ini, baru saja menyudahi syarat regulasi yang mestinya sudah harus dibuat lama itu pada tahun 2023. 
fakta dana alokasi khusus (dak) irigasi pertanian yang tak dikucurkan pusat ke daerah, baru disikapi tahun ini dengan mengesahkan peraturan daerah atau perda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (lp2b). 
luput amatan di sektor legislasi tahun belakang, tentang amanah pasal 27 ayat (2) undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang lp2b itu baru disadari tahun 2023.
baca juga:petani bengkulu hadapi krisis, edi tiger: jual sawah demi pendidikan anak
baca juga:kejahatan di bengkulu utara kian meresahkan, mesin bajak sawah juga dimaling
itu dilakukan pada triwulan pertama semester kedua ta 2023. saat itu, daerah akan menghadapi verifikasi usulan dak 2024 yang besarannya ratusan miliar. 
saat itu, kepala dinas tanaman pangan holtikultura dan peternakan (dtphp) bu, kuasa barus,sp, menyampaikan, kalau daerah sudah memiliki perda plp2b. 
produk hukum tersebut, kata dia, juga sekaligus menjadi keseriusan atas keberlangsungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang juga sudah ditetapkan daerah. 
kawasan strategis itu, kata dia, luasnya mencapai 3.463,96 hektar. itu sekaligus menjadi kerja sektor regulasi yang dibidangi barus, sebelum kemudian pensiun di penghujung tahun 2023.
baca juga:cegah kerawanan pangan, tni sinkronkan data sawah tadah hujan 
baca juga: dinas pertanian antisipasi lahan cetak sawah ditanami sawit
"karenanya, saat ditanyai soal komitmen daerah di sektor pertanian, saya akan jawab, daerah kita ini sangat serius," ujar barus, saat itu menjawab tegas.
radar utara membaca, utas regulasi yang sebelumnya pernah ditegas lewat peraturan kepala daerah, sebagaimana tertuang dalam perbup 25 tahun 2022 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang mencakup kawasan persawahan seluas 3.463,96 hektar, dilaporkan memiliki tingkat produksi mencapai 34.136,90 ton. 
maka dengan lahirnya perda ini, bakal menjadi penguat bukti keseriusan wilayah otonom ini terkait keberlangsungan sektor pangan strategis. 
meskipun, sudah nyaris 3 tahun sebelumnya, daerah tak pernah menjadi obyek dukungan fiskal pusat di sektor irigasi pertanian yang disebut-sebut disebab belum adanya perda lp2b. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 9 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan