APBD P Ketuk Palu, Lanjut Rotasi Pejabat?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 07 Aug 2024 - 14:58

APBD P Ketuk Palu, Lanjut Rotasi Pejabat? -Radar Utara/ Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Bengkulu Utara TA 2024 yang sudah ketuk palu, memungkinkan berlanjut dengan rotasi pejabat eselon.

Percaturan jabatan alih-alih penyegaran organisasi, mungkin saja segera dilakukan daerah ini. Apalagi, keberadaan kursi lowong eselon II yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang ditinggalkan Ramadanus, memungkinkan geser-geser pejabat.

Kalau di beberapa daerah, utak atik posisi pejabat sudah dilakukan dan mendapatkan restu Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Tidak terkecuali di daerah ini.

Sistem itu berlaku sejak Mendagri Tito Karnavian, memberlakukan aturan persisnya sejak 29 Maret 2024. Pelantikan pejabat sejak tanggal tersebut, wajib mendapatkan ijin tertulis dari Mendagri.

Mencermati direktif tersebut, kepala daerah wajib pamit dan menjadi ijin Mendagri. Aturan ini, tidak berlaku lepas bulan Mei 2025. Sebagai kick off berakhirnya aturan larangan pelantikan pejabat 6 bulan setelah pemilihan.

Sekda Bengkulu Utara, H Fitriansyah, hanya memberikan jawaban diplomatisnya saban ditanya. Lumrah, sektor merit yang menjadi bagian kerja pemerintahan, tetap saja dipengaruhi kuat kepentingan politik.

"Kita lihat nanti seperti apa. Jelasnya, prinsip utama adalah taat aturan, tata mekanisme sebagai semangat moril kerja-kerja yang berkepastian hukum," ujar Sekda, dalam jawaban klisenya.

Kursi kosong pejabat definitif di lingkungan Pemda Bengkulu Utara, dengan klasifikasi strategis per 1 Agustus, terjadi pada 5 tempat.

Selain 1 job staf ahli yang rerata "dibiarkan" kosong untuk memudahkan pergeseran pejabat manakala sewaktu-waktu diperlukan.

Kondisi ini tidak lepas dari Kadis PUPR yang kini ditempati oleh Pelaksana Tugas, begitu juga Kadis Kesehatan yang menjadi obyek lelang jabatan, tak kunjung dilantik pejabatnya.

apbd p ketuk palu, lanjut rotasi pejabat?                             radarutara.bacakoran.co - rancangan apbd perubahan kabupaten bengkulu utara ta 2024 yang sudah ketuk palu, memungkinkan berlanjut dengan rotasi pejabat eselon. 
percaturan jabatan alih-alih penyegaran organisasi, mungkin saja segera dilakukan daerah ini. apalagi, keberadaan kursi lowong eselon ii yakni kepala dinas lingkungan hidup (dlh) yang ditinggalkan ramadanus, memungkinkan geser-geser pejabat. 
kalau di beberapa daerah, utak atik posisi pejabat sudah dilakukan dan mendapatkan restu menteri dalam negeri (mendagri). tidak terkecuali di daerah ini. 
sistem itu berlaku sejak mendagri tito karnavian, memberlakukan aturan persisnya sejak 29 maret 2024. pelantikan pejabat sejak tanggal tersebut, wajib mendapatkan ijin tertulis dari mendagri.
baca juga:dewan bu sahkan raperda apbd - p bengkulu utara 2024 melalui sidang paripurna kata akhir fraksi
baca juga:kua-ppas diteken dewan lama, rapbd ta 2025 disahkan dewan baru
mencermati direktif tersebut, kepala daerah wajib pamit dan menjadi ijin mendagri. aturan ini, tidak berlaku lepas bulan mei 2025. sebagai kick off berakhirnya aturan larangan pelantikan pejabat 6 bulan setelah pemilihan. 
sekda bengkulu utara, h fitriansyah, hanya memberikan jawaban diplomatisnya saban ditanya. lumrah, sektor merit yang menjadi bagian kerja pemerintahan, tetap saja dipengaruhi kuat kepentingan politik. 
"kita lihat nanti seperti apa. jelasnya, prinsip utama adalah taat aturan, tata mekanisme sebagai semangat moril kerja-kerja yang berkepastian hukum," ujar sekda, dalam jawaban klisenya. 
kursi kosong pejabat definitif di lingkungan pemda bengkulu utara, dengan klasifikasi strategis per 1 agustus, terjadi pada 5 tempat. 
baca juga:estafet, usai paripurna penyampaian nota pengantar apbd perubahan, dewan bu lanjutkan paripurna pandangan umum
baca juga:sidang paripurna dprd bengkulu utara, bupati mian sampaikan nota pengantar raperda apbd perubahan 
selain 1 job staf ahli yang rerata "dibiarkan" kosong untuk memudahkan pergeseran pejabat manakala sewaktu-waktu diperlukan.
kondisi ini tidak lepas dari kadis pupr yang kini ditempati oleh pelaksana tugas, begitu juga kadis kesehatan yang menjadi obyek lelang jabatan, tak kunjung dilantik pejabatnya. 
bertambah lagi, kadis lingkungan hidup, usai ramadanus ditarik kembali menduduki staf ahli. bertambah lagi, 2 camat di wilayah hulu palik dan arma jaya, per 1 agustus 2024 sudah pensiun. 
pemerintah daerah menempatkan para sekretaris camat di sana, menjadi pelaksana tugas sembari menunggu pelantikan pejabat definitif dilakukan. 
baca juga:masuk semester 2, serapan apbd bengkulu utara 1,3 triliun di capaian 52 persen
baca juga:2 fraksi abstain, rapaerda apbd bengkulu utara tahun 2023 menjadi perda. 5 fraksi ini sampaikan catatan akhir.
disinggung soal kabar mutasi besar-besaran? birokrat lulusan sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri atau stpdn ini, mengatakan jawaban diplomatisnya. 
"mutasi dan rotasi, merupakan bagian dari penyegaran organisasi. mekanismenya juga sudah diatur secara detil oleh regulasi. kapan diperlukannya pun, sudah ditegasi pula dalam aturan. tinggal lagi praktiknya, harus patuh aturan dan azas," terangnya memungkas. 
ratusan aparatur sipil negara (asn) di daerah tahun 2024 ini tepatnya 293 orang, masuk batas usia pensiun (bup). rerata mereka memasuki usia paripurna normal sebagai birokrat. 
pasalnya, seorang asn yang telah berusia 58 tahun, dapat saja masih dikaryakan. tapi khusus untuk pada posisi jabatan strategis yakni eselon ii atau fungsional, sehingga baru akan pensiun pada usia 60 tahun.
baca juga:ini durasi untuk olahraga yang tepat bagi tubuh? ini rekomendasi waktu tepat dan efektif untuk melakukannya
baca juga:dprd provinsi bengkulu siap bahas raperda pelaksanaan apbd dan rpjpd
nasib seperti ini, pantauan ru seperti halnya yang sudah terjadi pada margono, buyung ashari, hingga burman. ketiga asn ini, pensiun pada usia 60 tahun, lantaran menduduki jabatan eselon ii. 
mereka yang tengah menjalani masa tambahan dan masih menjabat di eselon ii saat ini juga masih ada. diantaranya seperti kadis pendidikan, fahrudin yang desember 2024 nanti bakal masuk usia 60 tahun. 
termasuk juga, samsul maarif, mantan kadis kesehatan yang kini dirotasi bupati mian dengan menduduki jabatan asisten i bidang pemerintahan menggantikan rahmat hidayat yang ditugasi memimpin dppdm. samsul kini menapaki usia menuju 60 tahun pada desember nanti. 
tersiar kabar, kadis dukcapil bengkulu utara, suwanto, sh, mundur dari jabatannya.
baca juga:dewan bu sahkan raperda apbd - p bengkulu utara 2024 melalui sidang paripurna kata akhir fraksi
baca juga:kua-ppas diteken dewan lama, rapbd ta 2025 disahkan dewan baru
pantauan, pagi tadi mantan kadis sosial itu juga berpamitan dengan para pegawai di kantornya. 
cuma, suwanto belum merespon konfirmasi wartawan.
begitu juga sekda hingga bupati mian, belum menjawab soal telah menyetujui atau belum pengunduran kali kedua yang dilakukan suwanto. 
kabarnya suwanto juga sudah mongonfirmasi pejabat pada sebuah uptd. di sana, ia bermaksud sebagai staf.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran RADAR UTARA, 23 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan