Rakor Pengelolaan BMD, Pemda Bedah Permendagri 7 Tahun 2024

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 05 Aug 2024 - 11:43

Sekda Bengkulu Utara, H Fitriansyah, SSTP, MM-Radar Utara/ Benny Siswanto-

Lewat aturan Mendagri, Tito Karnavian yang diteken 20 Juni 2024 dan diundangkan 2 Juli 2024 itu, pemanfaatan aset daerah untuk bisa mendongkrak PAD terbuka melibatkan pihak ketiga.

Parameter penetapan besaran sewa aset juga bisa lebih gamblang, sehingga mencegah praktik penyalahgunaan wewenang pejabat.

Senada dengan Sekda, Kepala Bagian Kerjasama Setkab Bengkulu Utara, Yulman, S.Pd, M.Pd, mengatakan saat ini daerah masih tengah dalam penyelarasan regulasi yang relatif anyar tersebut.

Diterangkan Yulman, spirit dari permendagri ini sudah menjadi kerangka dan konsep perumusan regulasi pelaksanaan yang masih akan dibawa ke forum rapat koordinasi.

"Karena pengaplikasiannya kan, perlu dikonsolidasikan dengan lintas satker di lingkungan pemerintah daerah. Tapi, secara umum, daerah sangat konsen dalam persoalan ini," ujarnya.

Bagaimana dengan rujukan di daerah, khususnya soal standar biaya sewa yang mestinya ditetapkan lebih dulu dalam peraturan kepala daerah?

ASN yang sempat aktif pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ratu Samban Bengkulu Utara ini, menjelaskan, rakor yang baru saja dilakukan pihaknya bersama stakeholder di daerah hingga ekseternal, menjadi bagian mitigasi kerja di sektor pengelolaan BMD.

"Sebagai user di daerah, tentu pelaksanaannya akan dirumuskan dan dikonsolidasi dengan lintas satker. Penyelarasan ini, bukan sebatas terkait tupoksi satker. Tapi juga penyelarasan atau pengkajian di sektor regulasi lainnya," jawab Yulman di ruang kerjanya.

Untuk diketahui, secara nasional asumsi PAD yang teregister di pangkalan data keuangan sebesar Rp 381.893,26 M, terbagi dalam beberapa sumber yakni Pajak Daerah sebasar Rp 276.776,21 M, Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 58.219,38 M, retribusi daerah Rp 33.795,04 M serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 13.102,63 M.

Fakta lainnya, dari total belanja daerah yang dipatok sebesar Rp 1.384.711,89 M, masih didominasi oleh kebutuhan Belanja pegawai sebesar Rp 464.587,02 M. (adv)

rakor pengelolaan bmd, pemda bedah permendagri 7 tahun 2024                            radarutara.bacakoran.co - transformasi manajemen pengelolaan aset negara, seperti yang dijelaskan dalam aturan terbaru yakni peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 7 tahun 2024 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah (bmd), baru-baru ini dibedah lewat rakor oleh pemda bengkulu utara melalui bagian kerjasama. 
sekretaris daerah, h fitriansyah, sstp, mm, memimpin rapat koordinasi yang membahas terkait pengelolaan aset di daerah, menyampaikan, permendagri yang diundangkan pada 2 juli 2024 ini, merupakan merupakan perubahan atas permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. 
"tentunya menjadi spirit bagi daerah, untuk memaksimalkan performa bmd yang berimplikasi pada efektivitas, efisiensi serta turut andil dalam menggenjot potensi penerimaan asli daerah," ujar sekda fitriansyah, dibincangi usai membuka rakor yang turut menghadirkan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) perwakilan bengkulu, 1 juli 2024.
baca juga:rembuk kegiatan hut ri, warga semangat gelar kegiatan
baca juga:ini 10 rekomendasi jenis hp murah ram besar dan lancar terbaru sepanjang 2024
meski begitu, prinsip penyelenggaraan birokrasi pemerintah yang berkepastian hukum serta mengedepankan prinsip kehati-hatian, disampaikan sekda, tetap menjadi acuan. 
di depan peserta rakor, sekda juga meminta agar jajarannya memiliki mitigasi di sektor pengelolaan dan pengendalian aset yang representatif, namun adaptif dengana perkembangan regulasi dan menjawab kebutuhan dan tantangan jaman. 
"kami juga mengucapkan terima kasih kepada bpkp provinsi bengkulu yang turut terlibat dalam proses ini. semoga, rancang bangun regulasi nantinya dihasilkan menjawab kebutuhan dan sejalan dengan regulasi pemerintah pusat," harapnya.  
baca juga:keajaiban alami, mengapa madu tidak pernah kadaluarsa
baca juga:flashdisk anda tiba-tiba eror? jangan panik dulu, berikut cara memperbaiki flashdisk yang tidak terbaca
sekda juga mengatakan, lahirnya permendagri 7/2024 menjadi salah satu jawaban menyikapi masih tingginya ketergantungan fiskal daerah dengan transfer keuangan dari pusat, masih menjadi persoalan nasional.
pantauan media ini, menampakkan potret keuangan apbd secara nasional, dari nominal total sebesar rp 1.320.908,59 miliar pada tahun 2024 yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah sebagai pendapatan daerah, turut menjabar bagaimana kumulasi pad yang diproyeksikan dari seluruh daerah-daerah. 
diketahui, sokongan penerimaan asli daerah atau pad tahun ini, asumsi angkanya masih sangat jomplang yakni sebesar rp 381.893,26 miliar.  
baca juga:jangan asal keramas ! ikuti 5 cara keramas yang benar, agar mencegah terjadinya kerusakan rambut
baca juga:dijual mulai dari rp 20 jutaan, inilah 5 motor mirip vespa matic, yakin nggak tertarik?
lewat aturan mendagri, tito karnavian yang diteken 20 juni 2024 dan diundangkan 2 juli 2024 itu, pemanfaatan aset daerah untuk bisa mendongkrak pad terbuka melibatkan pihak ketiga. 
parameter penetapan besaran sewa aset juga bisa lebih gamblang, sehingga mencegah praktik penyalahgunaan wewenang pejabat. 
senada dengan sekda, kepala bagian kerjasama setkab bengkulu utara, yulman, s.pd, m.pd, mengatakan saat ini daerah masih tengah dalam penyelarasan regulasi yang relatif anyar tersebut. 
diterangkan yulman, spirit dari permendagri ini sudah menjadi kerangka dan konsep perumusan regulasi pelaksanaan yang masih akan dibawa ke forum rapat koordinasi. 
baca juga:sangat berbahaya jika kalian memendam emosi,selain terkena penyakit kronis juga berdampak untuk kesehatan
baca juga:benarkah hp cocok untuk fotografer dan videografer? berikut 5 spesifikasi hp direkomendasikan untuk fotografer
"karena pengaplikasiannya kan, perlu dikonsolidasikan dengan lintas satker di lingkungan pemerintah daerah. tapi, secara umum, daerah sangat konsen dalam persoalan ini," ujarnya. 
bagaimana dengan rujukan di daerah, khususnya soal standar biaya sewa yang mestinya ditetapkan lebih dulu dalam peraturan kepala daerah? 
asn yang sempat aktif pada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (lppm) universitas ratu samban bengkulu utara ini, menjelaskan, rakor yang baru saja dilakukan pihaknya bersama stakeholder di daerah hingga ekseternal, menjadi bagian mitigasi kerja di sektor pengelolaan bmd. 
baca juga:gula darah anda tinggi, ini cara mengatasinya tanpa harus minum obat dari apotek
baca juga:gusi anda bengkak, sehingga membuat anda tidak nyaman? begini cara mengatasinya
"sebagai user di daerah, tentu pelaksanaannya akan dirumuskan dan dikonsolidasi dengan lintas satker. penyelarasan ini, bukan sebatas terkait tupoksi satker. tapi juga penyelarasan atau pengkajian di sektor regulasi lainnya," jawab yulman di ruang kerjanya. 
untuk diketahui, secara nasional asumsi pad yang teregister di pangkalan data keuangan sebesar rp 381.893,26 m, terbagi dalam beberapa sumber yakni pajak daerah sebasar rp 276.776,21 m, lain-lain pad yang sah sebesar rp 58.219,38 m, retribusi daerah rp 33.795,04 m serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar rp 13.102,63 m. 
fakta lainnya, dari total belanja daerah yang dipatok sebesar rp 1.384.711,89 m, masih didominasi oleh kebutuhan belanja pegawai sebesar rp 464.587,02 m. (adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 6 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan