239 ASN Bengkulu Utara Masuk Masa Pensiun

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 04 Aug 2024 - 21:09

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bengkulu Utara, Syarifah Inayati,SE-Radar Utara/ Benny Siswanto-

239 asn bengkulu utara masuk masa pensiun                            radarutara.bacakoran.co - ratusan aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemda bengkulu utara, provinsi bengkulu tahun 2024 ini, masuk batas usia pensiun (bup).
kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm), syarifah inayati, melalui sekretaris, parpen siregar, menyampaikan dari total tersebut sudah ada yang telah pensiun pada bulan-bulan sebelumnya. 
"itu total yang memasuki bup tahun 2024 ini," ujarnya, dibincangi minggu, 4 agustus 2024. 
diterangkan juga oleh parpen, mereka yang memasuki batas usia pensiun, tidak berarti bakal pensiun di tahun ini. kemungkinan, untuk ditambah masa karyanya di lingkungan birokrasi menjadi salah satu hal yang mempengaruhinya. 
baca juga:temuan dishub mukomuko, banyak kendaraan mati izin kir nya
baca juga:gi arga makmur mulai suplai listrik ketahun-napal putih 
penjelasan ini, lumrah. pasalnya, seorang asn yang telah berusia 58 tahun, memungkinkan untuk berkarya dengan tambahan 2 tahun, ketika menempati posisi jabatan pimpinan tinggi pratama alias kalau menduduki jabatan eselon ii. 
nasib seperti ini, pantauan ru seperti halnya yang sudah terjadi pada margono, buyung ashari, hingga burman. ketiga asn ini, pensiun pada usia 60 tahun, lantaran menduduki jabatan eselon ii. 
mereka yang tengah menjalani masa tambahan dan masih menjabat di eselon ii saat ini juga masih ada. diantaranya seperti kadis pendidikan, fahrudin yang desember 2024 nanti bakal masuk usia 60 tahun. 
termasuk juga, samsul maarif, mantan kadis kesehatan yang kini dirotasi bupati mian dengan menduduki jabatan asisten i bidang pemerintahan menggantikan rahmat hidayat yang ditugasi memimpin dppdm. samsul kini menapaki usia menuju 60 tahun pada desember nanti.
baca juga:parah, uang milik pasien bpjs belum dikembalikan
baca juga:pengendalian sampah vs kesadaran manusia yang masih rendah
"untuk asn yang masuk bup totalnya 239 orang," jelasnya. 
catatan ru lainnya, kursi kosong pejabat definitif di lingkungan pemda bengkulu utara, dengan klasifikasi strategis per 1 agustus, terjadi pada 5 tempat. 
di tataran eselon ii, adalah kadis pupr yang kini ditempati oleh pelaksana tugas, begitu juga kadis kesehatan yang menjadi obyek lelang jabatan. bertambah lagi, kadis lingkungan hidup, usai ramadanus ditarik kembali menduduki staf ahli. 
kabarnya, gerbong rotasi pejabat tengah bergerak untuk membarengi pelantikan hasil seleksi jpt pratama yang sudah kelar prosesnya untuk kursi kadis pupr dan kadis kesehatan itu.
baca juga:daerah klaim verfal data calon penerima bansos beras 353,7 ton 
baca juga:sering tak diakui keberadaanya, ternyata rumput belulang ini menyimpan berbagai khasiat untuk kesehatan tubuh.
selain itu, terhitung mulai hari ini yakni 1 agustus 2024, 2 camat di wilayah hulu palik dan arma jaya, sudah pensiun. sedangkan belum dilakukan pelantikan pejabat definitif, sehingga untuk sementara kepala daerah menunjuk sekretaris kecamatan sebagai pelaksana tugas. 
sekda bengkulu utara, h fitriansyah, sstp, mm, menyampaikan saat ini pemerintah daerah tengah mempersiapkan pelantikannya. 
hanya saja, sekda sudah tentu tidak mengabarkan kapan waktunya. pengumuman hasil perengkingan atas lelang jabatan 2 kadis juga belum nongol pada laman resmi daerah. 
lazimnya, hasil akhir dari komisi aparatur sipil negara atau kasn itu dipublikasikan oleh pemerintah daerah secara resmi, kemudian akan menjadi pilihan diantaranya oleh kepala daerah, untuk dilantik sebagai pejabat definitif. 
baca juga:anda sering terkena serangan panik, sehingga membuat anda menjadi linglung?. begini cara mengatasinya
baca juga:sering mengalami ngantuk pada pagi hari ! hati-hati bisa jadi itu gangguan kesehatan mental. simak faktanya
untuk diketahui, direktif yang diteken tito karnavian mantan kapolri itu, berlaku persisnya 29 maret 2024. pelantikan pejabat sejak tanggal tersebut, wajib mendapatkan ijin tertulis dari mendagri.
disinggung soal kabar mutasi besar-besaran? birokrat lulusan sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri atau stpdn ini, mengatakan jawaban diplomatisnya. 
"mutasi dan rotasi, merupakan bagian dari penyegaran organisasi. mekanismenya juga sudah diatur secara detil oleh regulasi. kapan diperlukannya pun, sudah ditegasi pula dalam aturan. tinggal lagi praktiknya, harus patuh aturan dan azas," terangnya memungkas. 
jika mencermati direktif pusat, maka kepala daerah terpilih baru akan dapat melakukan pelantikan alih-alih dalih penyegaran organisasi dengan tanpa lebih dulu mendapatkan ijin mendagri, adalah lepas bulan mei 2025. sebagai kick off berakhirnya aturan larangan pelantikan pejabat 6 bulan setelah pemilihan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 5 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan