Ketua DPRD Mukomuko Marah, Pasien BPJS Dimintai Uang

Reporter: Wahyudi |

Editor: |

Kamis , 01 Aug 2024 - 18:01

Ketua DPRD Mukomuko saat melihat kondisi pasien BPJS yang masih dipungut uang-Radar Utara/ Wahyudi -

ketua dprd mukomuko marah, pasien bpjs dimintai uang                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co - ketua dprd kabupaten mukomuko, m.ali saftaini se, benar-benar marah setelah mendengar ada pasien bpjs yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rsud mukomuko masih dipungut uang  oleh oknum dokter di rsud mukomuko.
 uang yang dipungut hingga mencapai jutaan itu, kabarnya untuk membayar biaya operasi. 
untuk memastikan kebanaran informasi tersebut, ali saftaini pun mendatangi kediaman pasien yang ada di desa mekar mulya, kecamatan panarik, kamis pagi, 1 agustus 2024.
"saya datang ke rumah ibu eka ini untuk melihat langsung kondisinya pasca operasi. selain itu saya juga ingin memastikan kebenaran soal kabar pungutan uang untuk biaya operasinya. karena yang bersangkutan merupakan pasien bpjs," tegas ali saftaini.
baca juga:syarat lengkap, anggota dprd mukomuko terpilih segera dilantik
baca juga:kpu serahkan 25 nama anggota dprd mukomuko terpilih ke gubernur
dari keterangan pasien saat ia kunjungi di rumahnya membenarkan. pasien ini dimintai uang sebanyak rp3,5 juta. 
bahkan uang tersebut telah dikirim ke rekening oknum dokter yang bersangkutan. selain uang sebesar rp3,5 juta. 
pasien ini juga masih dipungut uang sebanyak rp500 ribu untuk membayar biaya laboratorium.
"jadi total uang yang sudah pasien bpjs ini keluarkan itu mencapai rp4 juta. ini benar-benar parah dan kelewatan sekali. pasien bpjs masih juga dikenakan biaya sebanyak itu," kesalnya.
baca juga:25 calon anggota dprd mukomuko terpilih telah sampaikan lhkpn
baca juga:unsur pimpinan dprd mukomuko dibelikan mobil dinas baru
atas peristiwa itu, lembaga dprd kabupaten mukomuko juga akan segera memanggil pihak rsud mukomuko dan pihak terkait lainnya soal masalah itu. 
menurut ali, tindakan yang sangat merugikan pasien bpjs tidak boleh terulang kembali di kemudian hari.
"kita tidak mau hal ini terjadi lagi. dalam waktu dekat, kami akan panggil pihak rsud mukomuko dan pihak terkait lainnya," tegasnya.
sementara itu, eka kurnia wati ketika dikonfirmasi menceritakan. pada 18 juli 2024 ia mendaftar untuk operasi benjolan ditubuhnya. 
baca juga:momen may day, serikat pekerja agro muko gelar aksi damai di gedung dprd mukomuko
baca juga: hasil pleno kpu tak bisa berubah. ini yang duduk di kursi dprd mukomuko
jumlah benjolan di tubuhnya sebanyak tiga benjolan. setelah melalui proses pemeriksaan hingga dijadwalkan di operasi. 
oleh oknum dokter yang menangani pasien. oknum tersebut menyampaikan untuk menggunakan bpjs bisa dilakukan operasi satu benjolan. 
sedangkan untuk dua benjolan lainnya ada tambahan biaya sebesar rp 3,5 juta.
 untuk pembayarannya tidak melalui manajemen rsud, tapi langsung ke oknum dokter yang bersangkutan.
baca juga:syarat lengkap, anggota dprd mukomuko terpilih segera dilantik
baca juga:kpu serahkan 25 nama anggota dprd mukomuko terpilih ke gubernur
“uang rp 3,5 juta ditransfer ke rekening oknum dokter tersebut. bukti transfernya ada,” akunya.
eka juga menyampaikan setelah dilakukan operasi oknum dokter tersebut tidak pernah mengontrol dirinya ketika di rawat inap dua malam pasca operasi. 
lanjutnya, ia juga diminta uang sebesar rp 500 ribu. peruntukan untuk cek laboratorium yang dikirim ke bengkulu. dan, sekitar beberapa hari hasil lab keluar.
"saya tidak pernah lagi datang ke rsud untuk mengambil hasil lab. saya dapat uang darimana lagi. harapannya, dengan menggunakan bpjs bisa gratis. tapi faktanya saya juga harus bayar uang tambahan yang mencapai jutaan rupiah itu,” sedihnya.
baca juga:25 calon anggota dprd mukomuko terpilih telah sampaikan lhkpn
baca juga:unsur pimpinan dprd mukomuko dibelikan mobil dinas baru
kades mekar mulya, kecamatan penarik, adi sutikno ketika dikonfirmasi sangat kecewa atas kejadian yang menimpa salah satu warganya itu. kades menjelaskan, mending kalau warganya ini kondisinya berada atau kaya.
"yang bersangkutan ini hidup sendiri bersama anaknya. rumahnya pun numpang di kantor pasar. sudah kondisinya tidak ada, yang bersangkutan harus mengeluarkan uang yang begitu besar. mudah-mudahan saja ini tidak terulang lagi, dan cukup menimpa warga saya saja," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 2 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan