Banner Dempo - kenedi

Alasan Pelantikan Eselon II Bakal Dibarengi Pejabat Eselon III

Kantor pemda bengkulu utara-Radar Utara/Benny Siswanto-

Bukan hanya persoalan nuansa politis yang suka tidak suka membayangi dalam setiap percaturan eselonering di tahun politik. 

Pria yang juga mantan Wakil Bupati ini yang secara fungsi memiliki tugas pengawasan pembangunan, menilai Pemda Bengkulu Utara harus fokus pada kualitas serapan anggaran tahun berjalan yang masih menggambarkan perlunya kerja-kerja strategis. 

BACA JUGA:Berhasil Tuntaskan Serapan DD Tahap 1 Tahun 2024, Pemdes Tebing Kaning Gelar Monev

BACA JUGA:Selain Enak, Kacang Hijau Begitu Banyak Manfaatnya Untuk Kesehatan Tubuh.

"Maka sebaiknya, satker-satker yang membopong anggaran tidak sedikit itu, dipimpin oleh seorang pejabat definitif," ungkapnya. 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Ratu Samban yang juga pengampu mata kuliah Kebijakan Publik itu, menyampaikan, kualitas serapan anggaran yang akan berimplikasi pada pembangunan dengan faktor ikutan seperti lahirnya lapangan kerja di daerah dan lainnya, harus mampu direpresentasikan daerah dalam kebijakan-kebijakannya. 

"Termasuk di sektor merit. Karena ini bukan sekadar menempatkan SDM pegawai negari hasil seleksi semata. Tapi akan menjadi motor angka serapan anggaran di daerah yang berkejar dengan waktu," ujarnya.    

Fokus percepatan serapan anggaran, sudah harus menjadi cermatan daerah yang saat ini sudah memasuki semester kedua tahun anggaran berjalan. 

BACA JUGA:7 Rekomendasi Keyboard Mechanical Terbaik Serta Termurah di Juli 2024, Dibandrol Mulai Rp200 Ribuan

BACA JUGA:Kenali Tanda-tanda Penyebab Gagal Ginjal Stadium 5 Dan Cara Mengatasinya.

Begitu juga dengan keberadaan pejabat definitif, turut mempengaruhi kualitas serapan anggaran. Hal ini terkait dengan kerja-kerja pengambilan keputusan. 

Layaknya 2 pejabat definitif yang kini masih kosong yakni di Dinas Kesehatan atau Dinkes dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang atau PUPR, setidaknya membopong anggaran cukup besar. 

Total dari keduanya mencapai Rp 167,8 miliar yang harus dibelanjakan untuk memberikan efek domino di masyarakat dan pelayanan masyarakat. 

Diketahui, Dinas Kesehatan, merupakan salah satu OPD bongsor anggaran di daerah ini. Diketahui, OPD ini membopong anggaran total senilai Rp 88,2 miliar yang terbagi dalam total 1.247 paket kegiatan. 

BACA JUGA:Pusing,Lemes Ketika Bangun Tidur,Ini Penyebab Dan Cara Mengatasinya

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan