Belanja Pegawai di Mukomuko Membengkak

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Minggu , 28 Jul 2024 - 20:52

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Mukomuko, Eva Tri Rosanti, SH-Radar Utara/ Wahyudi -

belanja pegawai di mukomuko membengkak                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co - belanja pegawai di kabupaten mukomuko membengkak hingga mencapai 38 persen dari total apbd kabupaten mukomuko.
karena sesuai ketentuan, maksimal belanja pegawai dalam apbd yang diperbolehkan hanya sebanyak 30 persen. 
kepala badan keuangan daerah (bkd) mukomuko, eva tri rosanti, sh membenarkan. 
berlanja pegawai sekarang ini masih diatas ketentuan yang berlaku yaitu antara 36 hingga 38 persen.
baca juga:mukomuko belum tetapkan status siaga kekeringan
baca juga:bpbd susun draf dokumen kontijensi bencana gempa dan tsunami
meski diatas ketentuan, namun sejauh ini mukomuko belum dipersoalkan atau mendapat teguran.
"kita masih dianggap dalam kewajaran, sehingga belum ada teguran. kalau sudah dapat teguran sanksinya berat, yaitu pengurangan dau," jelasnya.
ditambahkan eva, tingginya belanja pegawai ini paling utama terjadi karena honorarium. 
seperti untuk gaji para tenaga honorer atau non asn. sebab hingga sekarang jumlah tenaga honor di mukomuko masih banyak dan masih sangat diperlukan.
baca juga:warga manfaatkan lahan pekarangan rumah untuk tanaman pangan
baca juga:pemdes lubuk sanai 2 salurkan blt-dd bulan juli kepada 26 kpm
kondisi ini membuat daerah serba sulit, jika tidak mempekerjakan tenaga honorer, karena jumlah asn belum cukup. 
maka dampaknya bisa memberlambat kinerja daerah. 
sementara daeah mendapat batasan dalam penggunaan apbd untuk belanja pegawai diangka 30 persen.
"umumnya tenaga honorer itu dibutuhkan, karena jumlah asn yang ada, belum bisa mengisi kebutuhan pegawai di daerah. inilah yang menjadi persoalan kita," jelasnya.
baca juga:tidak miliki uang rp10 juta, calon penerima program bedah rumah mundur
baca juga:water meter dibeli, dana pemasangan tidak ada
untuk mengurangi bengkaknya belanja pegawai, sekarang sudah tidak dibolehkan lagi menambah tenaga honorer. 
dan honorer yang ada akan ikut seleksi pengangkatan menjadi asn pppk. 
dengan perubahan ini bisa mengecilkan angka belanja pegawai di anggaran daerah. 
sebab untuk gaji pppk, dibayar menggunakan dau khusus yang diperuntukkan, tidak mempegaruhi apbd.
baca juga:hasil tangkapan ikan berkurang, nelayan pim pindah melaut
baca juga:kebakaran lahan di kota praja belum dapat dipadamkan
"untuk belanja pegawai ini bisa lebih kecil lagi, karena ada pengangkatan pppk," pungkasnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 29 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan