BPBD Susun Draf Dokumen Kontijensi Bencana Gempa dan Tsunami

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Minggu , 28 Jul 2024 - 20:44

BPBD mulai menyusun draf dokumen kontinjensi. Terlihat Pemkab Mukomuko saat rapat terkait dokumen kontinjensi-Radar Utara/ Wahyudi -

bpbd susun draf dokumen kontijensi bencana gempa dan tsunami                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co - badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) kabupaten mukomuko masih menyusun draf dokumen kontijensi bencana alam gempa bumi dan tsunami yang didapat dari masing-masing organisasi perangkat daerah (opd) dan para pemangku kepentingan yang lainnya.
kepala bpbd kabupaten mukomuko, ruri irwandi, st, mt ketika dikonfirmasi minggu, 28 juli 2024 menjelaskan. 
data kontijensi yang tengah disusun itu, yaitu data yang didapat pada saat pemerintah kabupaten mukomuko menggelar rapat penyusunan dokumen kontijensi bencana gempa bumi dan tsunami. 
yang melibatkan tim dari badan nasional penanggulangan bencana (bnpb), bpbd mukomuko, basarnas mukomuko, tni, polri, kejaksaan, dinas pu, ormas, wartawan, dan pihak terkait lainnya.
baca juga:warga manfaatkan lahan pekarangan rumah untuk tanaman pangan
baca juga:pemdes lubuk sanai 2 salurkan blt-dd bulan juli kepada 26 kpm
"penyusunan rencana kontigensi gempa  dan tsunami masih berlanjut. kemaren itu baru tahapan pelaksanaan (workshop) pengumpulan data. setelah itu disusun untuk menjadi dokumen dan nanti juga ada lanjutan ke tahapan draft final dengan meminta  masukan dan partisipasi dari opd, masyarakat, pihak swasta, pers, bumn," kata ruri.
selanjutnya, dari dokumen yang telah disusun itu nanti akan disosialisasikan atau lokakarya. 
pihaknu juga akan mengusahakan dokumen renkon ini  agar menjadi perbup dan benar-benar menjadi acuan penanganan darurat  ketika terjadi bencana gempa dan tsunami. 
ruri juga menjelaskan, penyusunan dokumen kontijensikontijensi bencana merupakan salah satu bentuk implementasi dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi keadaan darurat bencana.
baca juga:tidak miliki uang rp10 juta, calon penerima program bedah rumah mundur
baca juga:water meter dibeli, dana pemasangan tidak ada
"dokumen ini sangat penting sekali. karena daerah kita ini, sebagian diantaranya masuk dalam zona merah bencana khususnya tsunami," jelasnya.
meski wilayah kabupaten mukomuko berasa di zona merah bencana. namun hingga sekarang, dokumen kontinjensi bencana belum ada.  
adapun tujuan dari ini, tidak lain untuk memberi pemahaman yang sama akan keberadaan dokumen tersebut.
sehingga nantinya dapat diterima oleh semua pihak dan disepakati bersama oleh pemangku kepentingan yang ada untuk menyiapkan penanganan darurat yang lebih baik.
baca juga:hasil tangkapan ikan berkurang, nelayan pim pindah melaut
baca juga:kebakaran lahan di kota praja belum dapat dipadamkan
"jadi untuk melakukan penanganan bencana alam khususnya gempa dan tsunami harus bersama-sama dan satu pemahaman. untuk menyatukan persepsi ini, maka disusunlah dokumen kontinjensi ini," ungkapnya.
untuk itu ia kembali menegaskan,  pemerintah kabupaten mukomuko harus segera memiliki dokumen kontinjensi sebagai antisipasi menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami di daerah ini. 
dokumen kontinjensi itu dibuat sebagai pedoman dalam penanganan darurat bencana. 
agar pada saat tanggap darurat dapat terkelola dengan cepat dan efektif serta sebagai dasar memobilisasi berbagai sumber daya para pemangku kepentingan atau stake holder.
baca juga:proyek gedung mall pelayanan publik mukomuko ditunda
baca juga:rp29 miliar dau fisik dinas pu mukomuko dipangkas
"selain itu juga untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan pemerintah daerah terkait kebencanaan khususnya bencana gempa bumi dan tsunami agar dapat merespon bencana secara cepat dan efektif," bebernya.
ia juga menyatakan, badan nasional penanggulangan bencana yang sebelumnya telah membantu melakukan penyusunan rencana kontinjensi di kabupaten mukomuko. 
mengingat wilayah kabupaten ini sebagian diantaranya berada di dataran rendah dengan potensi ancaman bencana dalam tingkat medium atau menengah. 
oleh sebab itu, sambung ruri, dokumen  kontijensi tersebut menjadi penting tidak hanya dalam skala nasional, provinsi, dan kabupaten. akan tetapi juga untuk kecamatan dan juga desa.
baca juga:buaya sungai selagan masih sering muncul
baca juga:jabatan 37 kades di mukomuko berakhir oktober 2024
"kami sangat berterimakasih kepada tim ahli dari bnpb yang sudah siap membantu kami dalam melakukan penyusunan dokumen," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 29 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan