Perusahaan Masih Panen Sawit DAS, Instruksi Pemerintah Diabaikan?

Reporter: Sigit haryanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 24 Jul 2024 - 19:23

Warga saat mendatangi kantor Afdeling dan mempertanyakan aktivitas panen sawit di lahan DAS.-Radar Utara/ Sigit Haryanto-

Atas kejadian tersebut, Rudi mengaku, kecewa dan meminta kepada pemerintah agar lebih tegas lagi kepada perusahaan.

Karena jika sikap perusahaan ini terus dibiarkan maka konflik antara perusahaan dengan masyarakat akan terus terjadi.

"Kami sebagai masyarakat kecewa. Kalau seperti ini lalu siapa yang salah?

Kami berharap pemerintah jangan takut dengan perusahaan, harus tegas," desaknya.

Sementara itu, Camat Putri Hijau, Ahmadi, turut kecewa dengan adanya kegiatan perusahaan yang tidak mengindahkan arahan dari pemerintah atas larangan pengelolaan DAS di areal HGU tersebut.

Kata Camat, pemerintah sudah menegaskan bahwa DAS adalah tanggung jawab dan kewenangan BP DAS.

Dan semenjak pertemuan belum lama ini, semua pihak diminta agar tidak melakukan aktivitas atau memanen buah dari tanaman yang ada di wilayah DAS.

"Pemerintah sudah tegas, DAS adalah kewenangan BP DAS.

Sehingga perusahaan maupun masyarakat tidak ada kewenangan lagi untuk beraktivitas di areal DAS," tegasnya.

"Tentu temuan ini akan kami sampaikan ke atasan agar nantinya dapat ditindaklanjuti. Dan kepada masyarakat kami harap bisa menahan diri," demikian Camat. (*)

perusahaan masih panen sawit das, instruksi pemerintah diabaikan?                            ketrina.radarutara.bacakoran.co - instruksi atau perintah tegas pemerintah daerah dalam hal ini,  bupati bengkulu utara, ir h mian beserta aparat penegak hukum (aph).
kepada semua pihak, agar tidak melakukan aktivitas atau mengambil hasil produksi tanam tumbuh dari area sempadan sungai atau daerah aliran sungai (das).
terutama ditujukan kepada perusahaan agricinal sebelat dan warga, paska terjadinya insiden 2 warga tertembak senjata oknum brimob, beberapa waktu lalu.
tampaknya, tak diindahkan bahkan cenderung diabaikan oleh perusahaan karena faktanya, pt agricinal, dikabarkan masih memanen sawit di area das.
baca juga:desa diminta berperan aktif, berantas judi online
baca juga: soal jembatan lembah duri, tripika pinang raya rancang persiapan langkah darurat
informasi yang berhasil dihimpun oleh radar utara, rabu, 24 juli 2024, pt agricinal diduga masih nekat melakukan kegiatan panen atau mengambil buah kelapa sawit dari tanaman yang ada di area das.
dan secara terang-terangan, aktivitas pt agricinal memanen buah di area das itu disaksikan langsung oleh masyarakat, beberapa hari terakhir.
"ternyata, apa yang menjadi instruksi atau arahan bupati kemarin, tidak ada gunanya. sampai hari ini, pt agricinal masih memanen buah di wilayah das. kegiatan itu kami saksikan langsung di wilayah das air sabai," ungkap warga pasar sebelat, rudi.
kegiatan memanen yang dilakukan oleh perusahaan, kata rudi, sempat ia pertanyakan. 
baca juga:seleksi paskibra, tni-polri dikerahkan ke sekolah
baca juga:gedung paud 2023 masih dikunci kontraktor dan tidak bisa difungsikan
menurut versi perusahaan melalui asisten kebun yang bertugas, kegiatan memanen yang dilakukan oleh pekerja itu, atas perintah perusahaan.
"kata asisten di sana, kegiatan memanen itu perintah dari perusahaan. ini kan tidak sesuai dengan arahan yang sudah disampaikan oleh pemerintah pada pertemuan kemarin," kesalnya dengan nada kecewa.
atas kejadian tersebut, rudi mengaku, kecewa dan meminta kepada pemerintah agar lebih tegas lagi kepada perusahaan. 
karena jika sikap perusahaan ini terus dibiarkan maka konflik antara perusahaan dengan masyarakat akan terus terjadi.
baca juga: serapan dana desa, pemdes muara santan realisasikan 2 item fisik ini...
baca juga:kabarnya...pengusaha lokal bangun pabrik sawit di desa bukit harapan
"kami sebagai masyarakat kecewa. kalau seperti ini lalu siapa yang salah? 
kami berharap pemerintah jangan takut dengan perusahaan, harus tegas," desaknya.
sementara itu, camat putri hijau, ahmadi, turut kecewa dengan adanya kegiatan perusahaan yang tidak mengindahkan arahan dari pemerintah atas larangan pengelolaan das di areal hgu tersebut.
kata camat, pemerintah sudah menegaskan bahwa das adalah tanggung jawab dan kewenangan bp das. 
baca juga:desa diminta berperan aktif, berantas judi online
baca juga: soal jembatan lembah duri, tripika pinang raya rancang persiapan langkah darurat
dan semenjak pertemuan belum lama ini, semua pihak diminta agar tidak melakukan aktivitas atau memanen buah dari tanaman yang ada di wilayah das.
"pemerintah sudah tegas, das adalah kewenangan bp das.
 sehingga perusahaan maupun masyarakat tidak ada kewenangan lagi untuk beraktivitas di areal das," tegasnya.
"tentu temuan ini akan kami sampaikan ke atasan agar nantinya dapat ditindaklanjuti. dan kepada masyarakat kami harap bisa menahan diri," demikian camat. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 25 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan