Perkara Korupsi Rp4,8 Miliar Peninggalan Kajari Rudi Iskandar SH, MH Segera di Sidangkan

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Jumat , 19 Jul 2024 - 20:01

Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Mukomuko-kejari-mukomuko.kejaksaan.go.id-

perkara korupsi rp4,8 miliar peninggalan kajari rudi iskandar sh, mh segera di sidangkan                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co - sebelum pindah tugas sebagai kajari muara enim, sumatera selatan.
rudi iskandar, sh, mh yang saat itu menjabat kajari mukomuko, bersama jajaranya telah berhasil menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran blud rsud mukomuko tahun anggaran 2016-2021. 
perkara yang mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai rp4,8 miliar itu, menyeret sebanyak 7 orang sebagai tersangka.
 bahkan kabar terbaru, perkara tersebut akan mulai di sidangkan di pengadakan tipkor bengkulu.
baca juga:kejari mukomuko musnahkan barang bukti perkara kejahatan
baca juga:waspada.! nama kasi pidsus kejari mukomuko agung malik kembali dicatut
kepala seksi intelijen kejari mukomuko, radiman, sh, mh ketika dikonfirmasi jumat, 19 juli 2024 membenarkan. 
sidang perdana untuk perkara dugaan korupsi pengelolaan anggaran blud rsud mukomuko akan dimulai pada tanggal 29 juli 2024.
"hari senin tanggal 29 juli akan diadakan sidang perdana para terdakwa tipikor rsud mukomuko," jelas radiman.
sedang perdana yang akan di gelar di pengadilan tipikor bengkulu itu dilaksankan. 
baca juga:lakukan penyuluhan hukum, kejari mukomuko progamkan jaksa masuk pesantren
baca juga:momen idul adha 1445 hijriah, kejari mukomuko kurban 1 ekor sapi dan 1 ekor kerbau
setelah bidang tindak pidana khusus (pidsus) kejaksaan negeri mukomuko melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran blud rsud mukomuko tahun 2016-2021.
 bahkan sebanyak 7 orang tersangka pun, sekarang sudah dipindahkan penahanannya dari rutan polres mukomuko ke rutan malabero bengkulu.
pemindahan tahanan itu dilakukan, untuk memudahkan proses selama berlangsungnya persidangan. 
di antaranya berinisial ta mantan direktur, af mantan bendahara pengeluaran blud, inisial a mantan kepala bidang keuangan, hi mantan kepala bidang pelayanan medis, inisial kn mantan kasi perbendaharaan dan verifikasi bidang keuangan rsud, jm mantan  bendahara pengeluaran blud rsud dan hf mantan kepala bidang keuangan rsud mukomuko. 
baca juga:kejari mukomuko segera limpahkan perkara rsud ke pengadilan tipikor bengkulu
baca juga:kejari mukomuko dalami perkara 20 persen, tiga pejabat diperiksa
radiman juga menyatakan, sebanyak 7 tersangka itu diduga kuat telah melakukan tindak pidana korupsi, dan di dakwa dengan pasal 2 ayat (1) jo. 
pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaiman telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
"selain itu, mereka juga di dakwa pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp," jelasnya.
untuk diketahui, kejaksaan negeri mukomuko, telah menangani perkara dugaan tindak korupsi pengelolaan anggaran rsud mukomuko sumber dana dari apbd dan blud tahun anggaran 2016 sampai 2021. 
baca juga:geger.! kejari mukomuko bongkar dugaan pemotongan dana kegiatan opd
baca juga:kejari mukomuko halal bihalal dengan insan pers, ini pesan kajari 
dalam perkara itu, penyidik telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka. dugaan korupsi ini menyebabkan kerugian negara (kn) hingga mencapai sebesar rp 4,8 miliar lebih setelah dihitung secara riil oleh tim auditor kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu beberapa waktu silam.
kerugian negara yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah itu, diduga kuat adanya mark up dan spj fiktif. dengan rincian tahun 2016 kn sebesar rp 892.6 juta lebih. 
tahun 2017 rp 901,1 juta lebih. tahun 2018 rp 1,1 miliar lebih. untuk tahun 2019 sebesar rp 1,3 miliar lebih. tahun 2020 rp 198,6 juta lebih dan di tahun 2021 sebesar rp 285,6 juta lebih. 
diketahui pula penyidik kejari juga melakukan penyitaan barang bukti berupa berkas sesuai dengan indikasi permasalahan pengeluaran keuangan dari mulai tahun 2016 sampai agustus 2021. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 20 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan