Penyalahgunaan DAS jadi Kebun Sawit, Menyalahi Konsep ISPO dalam Inpres Jokowi

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 17 Jul 2024 - 20:10

Penyalahgunaan DAS jadi Kebun Sawit, Menyalahi Konsep ISPO dalam Inpres Jokowi-Radar Utara/Benny Siswanto-

penyalahgunaan das jadi kebun sawit, menyalahi konsep ispo dalam inpres jokowi                            radarutara.bacakoran.co - pembahasan lanjutan, soal dugaan kuat perusakan daerah aliran sungai atau das di kabupaten bengkulu utara menjadi perkebunan sawit, harus segera dituntaskan pemerintah bersama balai pengelo daerah aliran sungai (bpdas) ketahun selaku motor pengelolaan das di provinsi bengkulu. 
perambahan das sebagai kawasan khusus, layaknya kawasan hutan diduga kuat tidak sejalan dengan upaya pemerintah indonesia dalam penerapan indonesian sustainable palm oil/lspo yang terus diadvokasi kementerian luar negeri menuju keberterimaan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
bukan hanya memantik gesekan sosial, lantaran masih adanya nilai ekonomi pada tanaman sawit yang menghampar pada areal ratusan hektar das, seperti halnya pada eks hak guna usaha (hgu) pt agricinal yang menyengat aroma banyak kepentingan. 
mitigasi soal potensi konflik, juga menjadi amanah dalam instruksi presiden (inpres) nomor 6 tahun 2019 tentang rencana aksi nasional perkebunan kelapa sawit berkelanjutan tahun 2019-2024 yang baru-baru ini dibahas oleh pemda bengkulu utara. 
baca juga:dada kiri yusril ihza mahendra dipasang generator mini, bisa tahan hingga 20 tahun
baca juga:ketersediaan pangan di mukomuko aman
apalagi, kabupaten ini menjadi sedikit dari daerah di dalam provinsi bengkulu yang menjadi jujugan alokasi dana bagi hasil (dbh) sawit yang sudah dimulai sejak penghujung 2023 lalu. 
alokasi dbh sawit tahun 2023, angkanya mencapai ratusan miliar. terbanyak ditempati oleh pemprov bengkulu sebesar rp 21.732.563.000, disusul kabupaten mukomuko rp 16.881.376.000 serta kabupaten bengkulu utara dengan rp 12.718.454.000.
selain itu, terdapat di kabupaten bengkulu selatan rp 6.778.689.000, kabupaten rejang lebong rp 5.788.850.000, kota bengkulu rp 6.127.688.000; 
kabupaten kaur rp 7.839.801.000, kabupaten seluma rp 9.668.511.000, kabupaten lebong rp 4.267.522.000, kabupaten kepahiang rp 5.797.798.000 serta kabupaten bengkulu tengah rp 9.015.867.000. 
baca juga:lega dan luar biasa, akhirnya tabut bengkulu 2024 tebuang juga
baca juga:dinas satpol pp halau penyebaran hiv dan sifilis di mukomuko
kepala kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) bengkulu melalui kabid pembinaan pelaksanaan anggaran (ppa) ii ditukil dari antara, sunaryo, turut mengabarkan kalau serapan dbh relatif anyar ini dalam tingkat serapan yang lumayan. 
untuk diketahui, total dbh sawit 2024 di provinsi bengkulu angkanya mencapai hampir rp 70 miliar, tepatnya rp 69,56 miliar, pada awal juni lalu penyaluran tahap pertama mencapai rp 34,11 miliar.  
"sesuai aturan, penggunaannya 80 persen untuk infrastruktur," terang sunaryo. 
adapun realisasi penyaluran dbh sawit di provinsi bengkulu pada periodisasi tersebut sebagai berikut : kabupaten bengkulu utara dari pagu rp 11,23 miliar, realisasi tahap pertama rp 5,61 miliar; 
baca juga:928 anggota linmas bakal dikerahkan jaga tps pilkada di mukomuko
baca juga:upaya pembunuhan donald trump menambah daftar kelam penembakan pemimpin amerika
kabupaten bengkulu selatan dengan pagu rp 5,98 miliar, serapannya rp 2,99 miliar; kabupaten rejang lebong pagu rp 5,11 miliar dengan tingkat serapan rp 2,55 miliar; 
kabupaten seluma dengan pagu rp 8,54 miliar, penyalurannya sebesar rp 4,27 miliar, kabupaten kaur pagu rp 6,92 miliar memiliki penyaluran sebesar rp 3,46 miliar;
 kabupaten mukomuko sebagai kabupaten basis alokasi dbh sawit tertinggi di provinsi mencapai rp 14,91 miliar, sudah disalurkan sebesar rp 7,45 miliar; 
kabupaten lebong dengan pagu 3,76 miliar, tersalurkan sebesar rp 1,60 miliar; kabupaten kepahiang dengan pagu rp 5,12 miliar, angka penyaluran rp 2,17 miliar serta kabupaten bengkulu tengah dengan pagu rp 7,96 miliar dengan angka penyaluran sebesar rp 3,98 miliar.
baca juga:gak pakai ribet! cara memindahkan kontak ke hp baru dari hp lama, no 3 paling gampang
baca juga:melihat potret ekonomi batam, agustus nanti penerbangan langsung dari bengkulu dimulai
bupati bengkulu utara, ir h mian sebelumnya bilang, persoalan keberadaan tanaman sawit di atas lahan das yang menjadi tanggungjawab prerogatif bpdas ketahun, akan menjadi agenda rapat lanjutan, menyikapi seteru bancakan panen sawit di atas das antara masyarakat dan perusahaan yang berujung penembakan warga sipil oleh aparat kepolisian itu. 
"itu akan diserahkan dan dibahas lebih lanjut. saya tegaskan, stop panen sawit di lahan das. baik oleh warga, begitu juga oleh perusahaan," wanti-wanti mian yang menenggat pt agricinal 3 bulan untuk membuat parit pembatas hgu terbarunya itu.
luasan hgu yang wajib dilepas pt agricinal sebelat pada 2020 lalu, lantaran statusnya merupakan das yang notabene sudah ditanami sawit ini, memiliki luasan yang tidak sedikit. sangat rentan menjadi bancakan, di tengah nuansa melemahnya sistem pengawasan kawasan khusus itu. 
khusus das tepatnya sempadan aliran sungai senabah sendiri, kumulasi luasnya ratusan hektar. rinciannya, terbagi dalam 3 link mulai dari lebih kurang seluas 79 hektar, 83,9 hektar dan 4,71 hektar. jabaran resmi manajemen itu, menegasi total hgu yang dilepaskan mencapai 1.800 hektar lebih.  
baca juga:bukan sekedar bumbu dapur atau penghilang bauk amis,ternyata belimbing wulu banyak manfaat untuk kesehatan
baca juga:oknum kepsek nyawer, terus mo nyosor tapi ditolak. brakk, biduan ditendang
senabah adalah salah satu identitas sungai yang total luasanya, khusus yang bersinggungan dengan hgu pt agricinal memiliki luas 200-an hektar. 
bukan itu saja, masih menjujug dalam dokumen yang diterbitkan perusahaan itu pada 2020, pelepasan kawasan kebunnya dari hgu juga termasuk berada di kawasan sempadan sungai sebelat seluas 43,7 hektar serta sempadan sungai sabai yang lebih luas lagi yakni 136,7 hektar. 
impres soal rencana aksi nasional di sektor perkelapa sawitan yang diteken 22 november 2019 ini, diantaranya menugaskan menteri pertanian melakukan sosialisasi sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan indonesia (indonesian sustainable palm oil/ispo) untuk pemangku kepentingan nasional dan melakukan percepatan pelaksanaan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan indonesia. 
langkah penting ini, sebagai bentuk komitmen dari pemerintah indonesia di perdagangan internasional yang memastikan pembangunan kepala sawit nasional sudah memiliki standar mutu serta termasuk menjunjung tinggi semangat pencegahan deforestasi. 
baca juga:usulan perbaikan infrastruktur ke bnpb tidak jelas
baca juga:dada kiri yusril ihza mahendra dipasang generator mini, bisa tahan hingga 20 tahun
menteri lingkungan hidup dan kehutanan juga ditugasi mulai dari a. meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan kelapa sawit; 
b. menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan dan pada ekosistem gambut; dan 
c. melakukan pengukuran, pelaporan dan verifikasi (measurement, reporting, and verification/mrv) potensi penurunan emisi gas rumah kaca di perkebunan kelapa sawit.
tak ketinggalan, menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional juga mendapatkan 3 tugas yang meliputi: 
a. meningkatkan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi gas rumah kaca dalam perkebunan kelapa sawit;  
baca juga:ketersediaan pangan di mukomuko aman
baca juga:lega dan luar biasa, akhirnya tabut bengkulu 2024 tebuang juga
b. melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain; dan
c. legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan. 
untuk gubernur, tugasnya meliputi a. menyusun rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan pada tingkat provinsi penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah provinsi yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit; 
b. membentuk tim pelaksana daerah dalam rangka pelaksanaan rencana aksi se bagaimana dimaksud pada huruf a yang melibatkan para pihak terkait (forum multi pihak).
sedangkan bupati dan walikota, ditugasi jokowi mulai dari a. menyusun rencana aksi perkebunan kelapa sawit 
baca juga:dinas satpol pp halau penyebaran hiv dan sifilis di mukomuko
baca juga:928 anggota linmas bakal dikerahkan jaga tps pilkada di mukomuko
berkelanjutan pada tingkat kabupaten/kota penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit; 
b. membentuk tim pelaksana daerah dalam rangka pelaksanaan rencana aksi se bagaimana dimaksud pada huruf a yang melibatkan para pihak terkait (forum multi pihak).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 18 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan