76,4% Dana Belanja Pemerintah Dinikmati Langsung Masyarakat

“Sampai dengan semester I-2024, defisit APBN masih terjaga sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen PDB, dengan keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Rp162,7 triliun,” kata Sri Mulyani.

Pendapatan negara pada semester I-2024 tercatat sebesar Rp1.320,7 triliun atau mengalami kontraksi sebesar 6,2 persen (year on year/yoy). Penerimaan perpajakan tercatat mengalami penurunan sebesar 7 persen, yakni hanya sebesar Rp1.028 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, penurunan pendapatan negara disebabkan terutama oleh turunnya harga komoditas, khususnya batu bara dan minyak sawit mentah (CPO), yang mempengaruhi kondisi profitabilitas sektor korporasi sehingga berdampak pada penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan yang mengalami kontraksi sebesar 35,5 persen.

BACA JUGA:PPPK Pensiun Usia 60 Tahun

BACA JUGA:BBI Andalan PAD Dinas Perikanan Mukomuko

Di sisi lain, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri (DN) turun 11 persen pada semester I-2024 dibanding tahun sebelumnya.

Namun, secara bruto tanpa memperhitungkan restitusi, PPN DN masih tumbuh positif 9,2 persen, seiring dengan kuatnya aktivitas ekonomi domestik yang tecermin pada pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024 sebesar 5,11 persen.

Sementara itu, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp288,4 triliun atau turun 4,5 persen. Penurunan PNBP terutama disebabkan turunnya penerimaan sumber daya alam (SDA) karena melemahnya harga komoditas dan kurang optimalnya lifting gas.

Penerimaan dari kekayaan negara yang dipisahkan tumbuh positif 41,8 persen seiring dengan membaiknya kinerja badan usaha milik negara (BUMN).

BACA JUGA:Atasi Inflasi di Mukomuko Perlu Komitmen Bersama

BACA JUGA:Ada Berapa Cara Mengatasi Sakit Gigi Yang Jarang Diketahui Banyak Orang.

Berbeda dengan kinerja pendapatan negara yang menurun, belanja negara tercatat mengalami peningkatan sebesar 11,3 persen dibanding semester I tahun sebelumnya yakni mencapai Rp1.398 triliun.

“Peningkatan belanja negara tersebut terutama terkait peran APBN sebagai shock absorber untuk mengantisipasi gejolak global, melindungi daya beli masyarakat, serta tetap mendukung berbagai prioritas agenda pembangunan nasional,” ujar Menkeu.

Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp997,9 triliun atau tumbuh 11,9 persen juga mencakup belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat senilai Rp762,1 triliun atau 76,4 persen BPP.

Di samping itu, penyelenggaraan pemilu, kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), pemberian tunjangan hari raya (THR) dengan tunjangan kinerja (tukin) 100 persen, serta program bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pada semester I turut berperan dalam peningkatan belanja negara.