Puluhan Anak Menikah di Bawah Umur

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 21 Jun 2024 - 20:05

Humas PA Kelas IB Arga Makmur, Fatkul Mujib,SH.I,MH,-Radar Utara/Benny Siswanto-

Dari jumlah perkara permohonan yang telah masuk pada periode 19 Juni 2024, total terdapat 97 perkara permohonan dengan 74 diantaranya merupakan permohonan dispensasi kawin.

Komparasi data ketika menjumput angka perkara pemohonan lewat Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP, diketahui angka permohonan dispensasi kawin tahun 2023 lalu, jumlahnya 149 perkara. Fatkul membenarkan soal jumlah perkara baik di tahun 2024 berjalan dan tahun 2023.

Apakah setiap permohonan dispensasi nikah harus disetujui pengadilan? Faktul menyampaikan, sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Perma 5/2019.

Perma yang disebutkan Fatkul ini, memungkinkan sebuah permohonan dispensasi kawin yang putusannya menjadi dasar legalisasi pernikahan yang diproses oleh KUA ini, memungkinkan tidak disetujui atau ditolak. Pantauan media ini, sepanjang 2 tahun terakhir, dispensasi kawin yang masuk belum ada yang ditolak pengadilan.

Dia juga menegaskan, hakim dalam menyidangkan perkara dispensasi kawin, tetap merujuk pada mekanisme peradilan ramah anak serta merujuk pada mekanisme syarat formil dan materiil yang disebutnya sebelum masuk ke ruang persidang telah melewati serangkaian skrining sesuai mekanisme oleh panitera.

"Sejauh ini, kami belum menemui adanya indikasi penggunaan fasilitas dispensasi kawin ini disalahgunakan oleh oknum yang diduga menjadi pelaku pelanggaran sebagaimana diatur dalam hukum positif," terangnya.

Selain itu, pengadilan juga belum menengarai korelasi antara jumlah perkara gugatan cerai, baik cerai talak atau cerai gugat yang mencerminkan proses pemberian dispensasi kawin ini berujung perceraian di kemudian hari.

Bagaimana dengan keyakinan hakim? untuk diketahui, sebagai penjaga marwah peradilan, hakim merupakan satu-satunya manusia di dunia yang diberikan kewenangan keyakinannya menjadi dasar putusan pengadilan. Selain, fakta-fakta persidangan yang juga menjadi parameter.

"Benar, kami juga akan sangat mencermati dan menggunakan keyakinan hakim, dalam setiap putusan selain merujuk pada regulasi yang mengatur dalam hukum acara persidangan," tegasnya.

Disinggung soal perlunya langkah di sektor hulu persoalan, menyikapi relatif tingginya angka dispensasi kawin saban tahunnya di daerah?

puluhan anak menikah di bawah umur                             radarutara.bacakoran.co - alarm sosial! tingkat pernikahan dini alias anak di bawah umur, kian saja mengkhawatirkan. belakangan, fasilitas negara yang diberikan kepada mereka yang belum memenuhi syarat umur miniml, sebagaimana ditegas undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, rawan disalahgunakan. 
bukan tidak mungkin, fasilitas yang produk hukumnya melegalkan pernikahan di bawah umur ini, disalahgunakan oleh pihak atau oknum terkait seperti pelaku tindak asusila itu sendiri. 
pasalnya, tindak pidana yang diatur dalam uu perlindungan anak, memberikan konsekwensi yang berat terhadap pelaku kesusilaan. 
terlepas, aksi itu dilancarkan dengan cara-cara pemaksaan atau pun dilakukan dengan cara suka sama suka terhadap seorang anak di bawah umur, maka patut diduga terjadi tindak pidana kesusilaan. 
baca juga:tekan angka kemiskinan melalui program kb
baca juga:penting: usai salat ashar hari jumat, berdoalah, waktu tersebut mustajab dikabulkan suatu hajat atau keinginga
sementara, dengan adanya putusan hukum atas permohonan dispensasi kawin, maka sebuah pernikahan oleh seorang dewasa terhadap anak di bawah umur atau sama-sama di bawah umur kedua pasangan calon nikahnya, dapat dinikahkan secara legal dan diakui oleh negara yang difasilitas kantor urusan agama (kua), selagi sudah mendapatkan ijin nikah dari pengadilan agama. 
humas pa kelas ib arga makmur, fatkul mujib,sh.i,mh, saat dibincangi wartawan di kantornya, menegaskan proses persidangan atas perkara permohonan dispensasi kawin, tidak sama dengan persidangan perceraian dan lainnya yang menjadi obyek kewenangan peradilan agama.
dia mengatakan, khusus untuk dispensasi kawin yang dimohonkan oleh masyarakat, tidak langsung bergulir dan diproses ke ruang persidangan. 
serangkaian mekanisme khusus, kata dia, sebagaimana diatur dalam peraturan mahkamah agung atau perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. 
baca juga:jembatan gantung suka pindah tuntas diperbaiki, mobil truk jangan over tonase
baca juga:sekolah diingatkan jangan asal isi dapodik
regulasi teknis untuk lingkungan mahkamah agung ini, merupakan rumpun regulasi teknis yang terbit yang dilatari oleh hasil revisi uu perkawinan tahun 2019. 
"sebelum ketua pa menunjuk hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara permohonan ini, lebih dilakukan serangkaian penelitian oleh panitera. obyek penelitian ini, diantaranya meliputi legal standing dari pemohon dispensasi kawin dan lain sebagainya, sesuai penegasan perma pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin," ungkap fatkul mujib di ruang media center pengadilan agama kelas ib arga makmur, rabu, 19 juni 2024.
dari jumlah perkara permohonan yang telah masuk pada periode 19 juni 2024, total terdapat 97 perkara permohonan dengan 74 diantaranya merupakan permohonan dispensasi kawin. 
komparasi data ketika menjumput angka perkara pemohonan lewat sistem informasi penelusuran perkara atau sipp, diketahui angka permohonan dispensasi kawin tahun 2023 lalu, jumlahnya 149 perkara. fatkul membenarkan soal jumlah perkara baik di tahun 2024 berjalan dan tahun 2023. 
baca juga:8 sekolah di mukomuko dapat kucuran dak fisik rp8,6 miliar
baca juga:tingkatkan minat baca, rumah ibadah di mukomuko miliki perpustakaan
apakah setiap permohonan dispensasi nikah harus disetujui pengadilan? faktul menyampaikan, sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam perma 5/2019. 
perma yang disebutkan fatkul ini, memungkinkan sebuah permohonan dispensasi kawin yang putusannya menjadi dasar legalisasi pernikahan yang diproses oleh kua ini, memungkinkan tidak disetujui atau ditolak. pantauan media ini, sepanjang 2 tahun terakhir, dispensasi kawin yang masuk belum ada yang ditolak pengadilan. 
dia juga menegaskan, hakim dalam menyidangkan perkara dispensasi kawin, tetap merujuk pada mekanisme peradilan ramah anak serta merujuk pada mekanisme syarat formil dan materiil yang disebutnya sebelum masuk ke ruang persidang telah melewati serangkaian skrining sesuai mekanisme oleh panitera. 
"sejauh ini, kami belum menemui adanya indikasi penggunaan fasilitas dispensasi kawin ini disalahgunakan oleh oknum yang diduga menjadi pelaku pelanggaran sebagaimana diatur dalam hukum positif," terangnya. 
baca juga:waspada! mukomuko dilanda hujan badai
baca juga:pengumuman : sabtu ada rencana mati lampu
selain itu, pengadilan juga belum menengarai korelasi antara jumlah perkara gugatan cerai, baik cerai talak atau cerai gugat yang mencerminkan proses pemberian dispensasi kawin ini berujung perceraian di kemudian hari. 
bagaimana dengan keyakinan hakim? untuk diketahui, sebagai penjaga marwah peradilan, hakim merupakan satu-satunya manusia di dunia yang diberikan kewenangan keyakinannya menjadi dasar putusan pengadilan. selain, fakta-fakta persidangan yang juga menjadi parameter. 
"benar, kami juga akan sangat mencermati dan menggunakan keyakinan hakim, dalam setiap putusan selain merujuk pada regulasi yang mengatur dalam hukum acara persidangan," tegasnya. 
disinggung soal perlunya langkah di sektor hulu persoalan, menyikapi relatif tingginya angka dispensasi kawin saban tahunnya di daerah? 
baca juga:bingung mau cari kerja tambahan? berikut 6 pekerjaan sampingan yang dapat dikerjakan dimana saja
baca juga:hari ini, peringatan krida pertanian. tahukan anda apa itu krida pertanian.? 
fatkul menilai, dispensasi kawin posisinya relatif sama dengan peradilan umum. dimana, pengadilan ini berada di posisi muara atau hilir persoalan. 
dia menyeru, perlunya penanganan di sektor hulu persoalan yakni memupus penyebab munculnya persoalan sosial yang terjadi. bahkan, fatkul juga tidak memungkiri, salah satu penyebab angka permohonan dispensasi kawin ini adalah praktik pergaulan bebas. 
"maka perlu penanganan yang lebih massif di sektor hulu. apa yang menyebabkan persoalan sosial ini timbul? langkah apa yang perlu dilakukan? bagaimana cara menyikapinya? ini perlu dilakukan sebagai bagian kerja kerja kontijensi oleh otoritas pemerintah," pungkasnya. 
dalam warta ru awal tahun 2024, hasil wawancara dengan pengadilan negeri arga makmur, menunjukkan angka perkara perlindungan anak terbilang tinggi. perkaranya berjumlah 44 perkara pada tahun 2023, sebanyak 36 perkara telah diputus pengadilan.  
baca juga:tekan angka kemiskinan melalui program kb
baca juga:penting: usai salat ashar hari jumat, berdoalah, waktu tersebut mustajab dikabulkan suatu hajat atau keinginga
salah satunya, perkara dengan terpidananya bernama kakak mulyana. oknum guru honorer sekolah dasar itu, diganjar majelis hakim dengan 20 tahun penjara, ditambah lagi dengan denda sebesar rp 5 miliar subsidaritas.
 dari total enam belas perkara yang menjadi domain peradilan agama, paripurna tahun 2023 lalu, pa arga makmur, kata fatkul, menerima 894 perkara. 
media ini kemudian membaca dan mencermati jumlah perkara dari keenambelas jenis gugatan. terdapat 3 besar perkara gugatan yang memiliki angka mencolok atau mendominasi. 
cerai menempati tangga tertinggi. dengan total 669 perkara cerai, lagi-lagi cerai gugat menempati angka tertinggi dengan 495 istri menggugat suami. 
baca juga:jembatan gantung suka pindah tuntas diperbaiki, mobil truk jangan over tonase
baca juga:sekolah diingatkan jangan asal isi dapodik
sebaliknya, angka yang turut menjadi potret kasus cerai di bulan juni berjalan, cerai talak menempati posisi kedua dengan 174 perkara. perkara mencolok berikutnya adalah dispensasi kawin dengan 149 perkara pada tahun lalu. 
"alasan cerai masih didominasi oleh persoalan ekonomi dan lainnya," ungkapnya. 
perkara perdata lainnya adalah harta bersama 3 perkara, nafkah anak oleh ibu 1 perkara, hak asuh anak 1 perkara, pengangkatan anak 3 perkara. 
selanjutnya, perwalian 2 perkara, asal usul anak 4 perkara, istbat nikah 54 perkara, kewarisan 1 perkara, penetapan ahli waris /p3hp 3 perkara, wali adhol 1 perkara, perlawanan sita 2 perkara serta pembatalan perkawinan 1 perkara.
baca juga:8 sekolah di mukomuko dapat kucuran dak fisik rp8,6 miliar
baca juga:tingkatkan minat baca, rumah ibadah di mukomuko miliki perpustakaan
untuk perkara gugatan per 19 juni 2024, cerai gugat paling banyak. jumlahnya 275 gugatan. sedangkan, cerai talak atau gugatan cerai oleh suami jumlahnya 102 gugatan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 22 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan