Rupiah Terus Anjlok, Ketar-Ketir Ancaman PHK Dunia Kerja

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 18 Jun 2024 - 12:09

Rupiah Terus Anjlok, Ketar-Ketir Ancaman PHK Dunia Kerja -IST-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Pelemahan ekstrem rupiah terhadap dolar, kian membuat ketar-ketir dunia kerja. Kebijakan adaptif dunia kerja, memungkinkan terbukanya pengetatan fiskal yang merembet hingga ke Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK massal.

Peringatan situasi prediktif ini, sebagaimana baru-baru ini disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani.

Menurut dia, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar yang kian dalam, akan berimbas pada beberapa dinamika di dunia kerja secara langsung dan tidak langsung.

Dalam analisanya, rupiah yang terus terpuruk menjadi Rp 16.412 per dolarnya, akan berdampak pada risiko penurunan kinerja usaha.

Penurunan performance bisnis ini, terus dia, mulai dari penurunan potensi penciptaan lapangan kerja, kenaikan risiko Non Performing Loan atau NPL.

"...penurunan kapasitas produksi dan lain-lain," ujar Shinta, menjelas rentet penurunan performing sektor bisnis ketika nilai tukar terus memburuk, Minggu, 16 Juni 2024 dikutip dari kumparan.

Tak hanya implikasi pada sektor rantai atau sistem kerja operasional bisnis, yang mengalami penurunan performa di saat nilai tukar rupiah terus anjlok.

Rembet negatif lainnya, kata dia, juga terjadi pada cost of doing bussines yang harus dihadapi pelaku bisnis yang kian membuat dunia usaha kian terpukul dalam beban impor bahan baku atau penolong.

Aktivitas yang terlibat seperti logistiik atau transportasi yang menjadi komponen dunia usaha dalam menggerakkan sektor bisnisnya dipastikan Ketua APINDO Terpilih Periode 2023-2028 ini juga terimbas.

Shinta juga mengingatkan, pelemahan rupiah terhadap dollar akan membuat investor asing untuk berfikir kembali dalam menggelontorkan modalnya ke Indonesia.

rupiah terus anjlok, ketar-ketir ancaman phk dunia kerja                             radarutara.bacakoran.co - pelemahan ekstrem rupiah terhadap dolar, kian membuat ketar-ketir dunia kerja. kebijakan adaptif dunia kerja, memungkinkan terbukanya pengetatan fiskal yang merembet hingga ke pemutusan hubungan kerja atau phk massal. 
peringatan situasi prediktif ini, sebagaimana baru-baru ini disampaikan ketua asosiasi pengusaha indonesia (apindo), shinta kamdani. 
menurut dia, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar yang kian dalam, akan berimbas pada beberapa dinamika di dunia kerja secara langsung dan tidak langsung. 
dalam analisanya, rupiah yang terus terpuruk menjadi rp 16.412 per dolarnya, akan berdampak pada risiko penurunan kinerja usaha. 
baca juga:6 manfaat mengkonsumsi buah rambai yang jarang diketahui oleh banyak orang
baca juga:jarang diketahui, ternyata daun jambu biji bermanfaat bagi kesehatan tubuh 
penurunan performance bisnis ini, terus dia, mulai dari penurunan potensi penciptaan lapangan kerja, kenaikan risiko non performing loan atau npl. 
"...penurunan kapasitas produksi dan lain-lain," ujar shinta, menjelas rentet penurunan performing sektor bisnis ketika nilai tukar terus memburuk, minggu, 16 juni 2024 dikutip dari kumparan.
tak hanya implikasi pada sektor rantai atau sistem kerja operasional bisnis, yang mengalami penurunan performa di saat nilai tukar rupiah terus anjlok. 
rembet negatif lainnya, kata dia, juga terjadi pada cost of doing bussines yang harus dihadapi pelaku bisnis yang kian membuat dunia usaha kian terpukul dalam beban impor bahan baku atau penolong. 
baca juga:wajib tau!! ini 7 tipe kabel casan hp beserta cara merawatnya supaya tidak cepat rusak
baca juga:gubernur rohidin ajak teladani nabi ibrahim dan ismail as 
aktivitas yang terlibat seperti logistiik atau transportasi yang menjadi komponen dunia usaha dalam menggerakkan sektor bisnisnya dipastikan ketua apindo terpilih periode 2023-2028 ini juga terimbas.
shinta juga mengingatkan, pelemahan rupiah terhadap dollar akan membuat investor asing untuk berfikir kembali dalam menggelontorkan modalnya ke indonesia. 
bank indonesia, dalam lansiran informatifnya diketahui menetapkan jisdor rupiah terhadap mata uang asing di angka rp 16.374. angka tersebut, dalam kondisi 14 juni 2024. 
dijelaskan bank sentral indonesia ini, jisdor merupakan harga spot usd/idr alias nilai tukar dolar terhadap rupiah, yang disusun berdasarkan kurs transaksi usd/idr terhadap rupiah antar bank di pasar valuta asing indonesia, melalui sistem monitoring transaksi valuta asing terhadap rupiah (sismontavar) di bank indonesia secara real time. 
baca juga:pupuk kepedulian dan kedermawanan, pemprov bengkulu salurkan 10 hewan kurban
baca juga:potong 370 ekor hewan kurban, meri sasdi: wujudkan islam yang ramah, peduli dan sejuk
jisdor dimaksudkan untuk memberikan referensi harga pasar yang representatif untuk transaksi spot usd/idr pasar valuta asing indonesia. jisdor mulai diterbitkan sejak 20 mei 2013.
data jisdor tersedia untuk setiap hari kerja, dalam hal ini tidak termasuk sabtu, minggu, hari libur nasional, atau hari lain yang ditetapkan sebagai hari libur yang berakibat bank tidak melakukan kegiatan operasi.
bank indonesia juga mengungkap, pada penutupan transaksi 31 mei 2024 lalu, cadangan devisa indonesia di angka 138.973 juta dollar. 
apindo juga bersuara lantang di tengah rencana penerapan kebijakan anyar pemerintahan jokowi terkait dengan tapera yang akan menempat pekerja swasta sebagai obyeknya yang berujung rencana penerapannya diundur pemerintah. 
baca juga:pupuk kepedulian dan kedermawanan, pemprov bengkulu salurkan 10 hewan kurban
baca juga:potong 370 ekor hewan kurban, meri sasdi: wujudkan islam yang ramah, peduli dan sejuk
shinta saat itu, merekomendasikan kepada pemerintah agar lebih melakukan peningkatan manfaat layanan tambahan (mlt) bpjs ketenagakerjaan, sekaligus menjadi saran dari serikat pekerja.
saran tersebut, disampaikan setelah mengungkapkan keberatannya atas rencana pemerintah memotong 3 persen gaji pegawai swasta untuk tapera. 
suara yang merupakan hasil himpun sikap komposan apindo bersama dengan asosiasi pekerja itu, menyikapi rencana adanya pemotongan yang bertubi-tubi, ketika opsi ini benar-benar dilakukan oleh pemerintah. 
apalagi, sejauh ini pemberi kerja dan pekerja sudah dikenakan iuran, mulai dari untuk bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan. 
baca juga:berkah idul adha, 23 hewan kurban dari hm. saleh disembelih serentak
baca juga:nasib gedung smp karya pelita tergantung ppdb tahun 2024. bangunan habiskan anggaran ratusan juta rupiah
"solusi apino adalah mendorong pemerintah untuk melakukan perluasan manfaat layanan tambahan dari bpjs ketenagakerjaan," ungkap shinta, dirilis laman resmi apindo. 
pemilik atau chief executive officer (ceo) sintesa group ini menilai, memanfaatkan dana bpjs ketenagakerjaan sedara optimal untuk mendukung program perumahan, dapat menjadi solusi yang bijak. 
opsi yang didorong apindo untuk menjadi jalan tengah terkait kebutuhan perumahan pekerja ini, menurut shinta dapat dilakukan dengan memanfaatkan dana jaminan hari tua atau jht yang tersedia dapat dimanfaatkan sepenuhnya. 
"sehingga tidak ada lagi tambahan beban iuran yang harus ditanggung oleh pekerja swasta dan pelaku usaha," terangnya. 
baca juga: tak lagi terdengar, proses pemekaran kabupaten bumi pekal mulai senyap & dingin. begini kata presidium...
baca juga:subhanallah! indahnya kebersamaan dalam berkahnya idul adha 1445 hijriyah
langkah kontraproduktif apinod terhadap ancer-ancer pemerintah ini, dibarengi juga dengan paparan data soal beban usaha yang kian menggelembung. 
menjumput data apindo itu, diterangkan total beban pungutan saat ini dari penghasilan pekerja di indonesia adalah di rentang 18,24 persen hingga 19,74 persen. 
total beban tersebut, muncul mulai dari kebijakan program jaminan hari tua atau jht sebesar 3,7 persen, jaminan kematian sebesar 0,3 persen. 
belum lagi, jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24%-1,7%, jaminan pensiun sebesar 2 persen, jaminan kesehatan sebesar 4 persen serta cadangan pesangon sebesar 8 persen.
baca juga:6 manfaat mengkonsumsi buah rambai yang jarang diketahui oleh banyak orang
baca juga:jarang diketahui, ternyata daun jambu biji bermanfaat bagi kesehatan tubuh 
lewat parameter tersebutlah, kemudian menjadi sikap apindo bersama dengan serikat buruh menyampaikan keberatan terhadap pemberlakuan program tapera terhadap pekerja swasta dan dunia usaha.
dijelaskan pula, saat ini dunia usaha memiliki beban sebesar 0,5 persen serta pekerja sebesar 2,5 persen sebagai beban tambahan, akan kian memberikan pukulan beban finansial yang telah ada. 
"....kebijakan ini dianggap kurang tepat dan menambah tekanan bagi dunia usaha dan juga para pekerja," tegasnya. 
kebijakan yang menempatkan bp tapera sebagai pelaksana eksekutorial program ini, dinilai apindo sudah sangat tepat sasaran yang telah diterapkan kepada asn, tni dan polri.
baca juga:wajib tau!! ini 7 tipe kabel casan hp beserta cara merawatnya supaya tidak cepat rusak
baca juga:gubernur rohidin ajak teladani nabi ibrahim dan ismail as 
sedangkan, pekerja swasta dapat memanfaatkan dana bpjs ketenagakerjaan untuk memenuhi kebutuhan perumahan mereka. 
hal yang lebih faktual lagi, bagaimana dengan mereka yang telah memiliki perumahan yang dibangun secara mandiri? 
persoalan ini pun menjadi perbincangan di kolom komentar medis sosial yang dibuka oleh apindo, yang memantik lewat sikapnya terhadap rencana kebijakan pemerintah yang masih banyak menjumpa kontra itu. 
lantas bagaimana pemanfaatan layanan tambahan bpjs ketenagakerjaan yang dijadikan opsi bagi apinod untuk diambil oleh pemerintah? 
dijabarkan apindo, mlt yang dimaksudkan meliputi kpr dengan maksimal plafon pinjaman hingga rp 500 juta, dapat diwujudkan untuk pekerja membangun rumah impiannya. 
baca juga:pupuk kepedulian dan kedermawanan, pemprov bengkulu salurkan 10 hewan kurban
baca juga:potong 370 ekor hewan kurban, meri sasdi: wujudkan islam yang ramah, peduli dan sejuk
selain itu, uang muka perumahan hingga rp 150 juta yang dapat dilakukan untuk memringankan uang muka kredit perumahan rakyat atau kpr, lewat pinjamana hingga 150 juta. 
renovasi perumahan juga dapat menggunakan mlt dari bpjs ketenagakerjaan ini, lewat pinjaman kepada pekerja hingga rp 200 juta. 
kemudian, fasilitas kredit konstruksi atau pinjaman atau pembiayaan perumahan bagi pekerja. 
opsi ini dilakukan untuk seorang pekerja dalam membangun rumahnya sendiri sesuai dengan impian.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 3 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan