Tegas! Fraksi Golkar DPRD BU: Perda Adalah Instrumen atau Pedoman Pembangunan dan Kebijakan Daerah

Reporter: Wahyudi Ndut |

Editor: Ependi |

Kamis , 13 Jun 2024 - 19:17

Sudirman Fraksi golkar-Radar Utara/Wahyudi Ndut-

Selain itu, lanjut Sudarman, Fraksi Golkar juga mengingatkan agar pengembangan potensi daerah dengan tujuan mensejahterakan masyarakat, satu diantaranya bisa dicapai dengan pembuatan perda.

Perda itu, nantinya dipergunakan sebagai instrumen atau pedoman pelaksanaan pembangunan.

Serta kebijakan daerah dan sebagai acuan pembangunan daerah sebagai landasan hukum, dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan.

"Atas 3 raperda yang diajukan ini, kami dari fraksi golkar akan mempelajari dan membahas Bersama fraksi lain di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.

Dan pihak eksekutif sesuai dengan dengan aturan dan jadwal yang telah ditentukan banmus," demikian Sudarman. (adv)

tegas! fraksi golkar dprd bu: perda adalah instrumen atau pedoman pembangunan dan kebijakan daerah                            radarutara.bacakoran.co - menanggapi nota pengantar bupati bengkulu utara, terkait 3 raperda yang diusulkan ke dprd kabupaten bengkulu utara. 
fraksi golkar dprd bengkulu utara yang terdiri dari 5 orang wakil rakyat ini, menyampaikan pandangannya dalam sidang paripurna dprd bengkulu utara beberapa waktu lalu.
ketua fraksi golkar dprd kabupaten bengkulu utara, sudarman, s.ip mengatakan.
bahwa berdasarkan hasil rapat badan legislatif dprd kabupaten bengkulu utara yang telah membahas beberapa rapeda yang telah diajukan pihak eksekutif beberapa waktu yang lalu. 
baca juga:evaluasi aset, dprd bu minta pemkab benahi lapangan alun-alun rajo malim paduko
baca juga:brunei darussalam, negara kecil dengan istana besar
dengan demikian, badan legislatif dprd kabupaten bengkulu utara merekomendasikan ke banmus dprd kabupaten bengkulu utara.
untuk dijadwalkan pembahasan raperda yang telah diajukan pihak eksekutif.
--
yakni raperda kabupaten bengkulu utara tentang pertanggung jawaban dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023. 
kemudian raperda kabupaten bengkulu utara tentang rencana pembangunan jangka panjang kabupaten bengkulu utara tahun 2025 hingga 2045.
baca juga:sebelum pencairan dana desa tahap ii, pajak harus lunas!
baca juga:ini alasan jabatan pj kades tidak diperpanjang...
dan raperda berikutnya adalah penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan berusaha.
sudarman menyampaikan bahwa raperda rpjpd adalah dokumen perencanaan daerah untuk 20 tahun ke depan.
dimana rpjpd ini merupakan bentuk penjabaran visi dan misi arah kebijakan pokok pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 tahun. 
disusun dalam berpedoman pada rpjm dan rtrw, selanjutnya rpjpd menjadi pedoman calon kepala daerah dalam merumuskan visi misi dalam program perencanaan jangka menengah 5 tahun yaitu rpjmd 2025 sampai 2029.
sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa tidak lama lagi akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak yang rencananya akan digelar pada tanggal 27 november 2024.
baca juga:tuntutan warga tanjung kemenyan dinilai wajar. begini kata camat...
baca juga:waspadai penyakit frambusia dan filariasis
sehingga sesuai kebutuhan permendagri nomor 1 tahun 2024, penyelesaian rpjmd tahun 2025 2045, harus diselesaikan pada pertengahan tahun 2024 ini.
sudarman juga menyampaikan, dengan akan adanya raperda penyelenggaraan perizinan berusaha ini.
diharapkan agar investor bisa mendapatkan kepastian hukum tentang perizinan usaha di kabupaten bengkulu utara. 
dan raperda ini nantinya, juga dapat memberikan kenyamanan bagi para investor untuk mengembangkan investasinya yang berlandaskan hukum.
baca juga: dinas capil tambah pelayanan adminduk di kecamatan penarik
baca juga:jangan timbun gas elpiji subsidi pemerintah
penyusunan raperda tentang penyelenggaran perizinan berusaha yaitu undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelengara perizinan usaha di daerah.
sedangkan terkait dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam raperda tentang raperda.
dalam hal ini adalah mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan perizinan berusaha di daerah, sesuai dengan kewenangannya.
"pandangan umum merupakan proses setiap pembahasan produk hukum di daerah. 
baca juga:penyembelihan hewan kurban harus sesuai syariat islam
baca juga: dilantik kajati bengkulu, yusmanelly, sh, mh resmi jabat kajari mukomuko
dan pandangan fraksi merupakan bagian dari partisipasi rakyat dalam memberikan masukan, pengawasan serta kritik dan saran yang bertujuan untuk kemajuan kita semua," jelas sudarman.
produk hukum yang kita buat, lanjut sudarman, dapat memberikan nilai positif.
setidak tidaknya memberikan payung hukum dalam setiap kita membuat perencanaan pembangunan dan kebijakan untuk kebaikan masyarakat. 
tugasnya adalah meningkatkan pelayanan publik agar sesuai dengan tuntutan.
pada prinsipnya, fraksi partai golkar meminta jangan sampai retribusi membebani pelaku usaha. 
baca juga:evaluasi aset, dprd bu minta pemkab benahi lapangan alun-alun rajo malim paduko
baca juga:brunei darussalam, negara kecil dengan istana besar
pihaknya juga meminta terkait raperda tentang pemberian intensif, dimana penanaman modal menyebutkan.
pemberian intensif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada investor dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di kabupaten bengkulu utara.
sedangkan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal dan raperda harus memberikan kemudahan urusan itu.
"dalam pandangan umum ini, kami mengharapkan adanya catatan terkait informasi, target penanaman modal di kabupaten bengkulu utara. 
kemudian sasaran pemberian intensif terkait raperda itu dan kejelasan sektor lain yang berkaitan dengan penanaman modal kabupaten bengkulu utara," jelas sudarman.
baca juga:sebelum pencairan dana desa tahap ii, pajak harus lunas!
baca juga:ini alasan jabatan pj kades tidak diperpanjang...
selain itu, lanjut sudarman, fraksi golkar juga mengingatkan agar pengembangan potensi daerah dengan tujuan mensejahterakan masyarakat, satu diantaranya bisa dicapai dengan pembuatan perda. 
perda itu, nantinya dipergunakan sebagai instrumen atau pedoman pelaksanaan pembangunan.
serta kebijakan daerah dan sebagai acuan pembangunan daerah sebagai landasan hukum, dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan.
"atas 3 raperda yang diajukan ini, kami dari fraksi golkar akan mempelajari dan membahas bersama fraksi lain di dprd kabupaten bengkulu utara.
baca juga:tuntutan warga tanjung kemenyan dinilai wajar. begini kata camat...
baca juga:waspadai penyakit frambusia dan filariasis
dan pihak eksekutif sesuai dengan dengan aturan dan jadwal yang telah ditentukan banmus," demikian sudarman. (adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 14 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan