Lubang di Jalan Kemumu Menganga Kian Ancam Pengendara

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 13 Jun 2024 - 12:51

Lubang di Jalan Kemumu Menganga Kian Ancam Pengendara-Radar Utara/Benny Siswanto-

lubang di jalan kemumu menganga kian ancam pengendara                            radarutara.bacakoran.co - jebolnya jalan alternatif di jalan milik provinsi di kelurahan kemumu kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu, praktis belum ada perbaikan sama sekali. 
lubang yang terjadi, seturut jebolnya gorong-gorong sekaligus tumpuan jalan yang disinyalir lantaran aktivitas truk angkutan batu gajah atau galian c ini, kian saja menganga. kian saja mengancam pengendara. 
sejak diwartakan, satu-satunya tindakan yang telah dilakukan adalah pemasangan garis polisi di areal lubang, alih-alih untuk mewanti-wanti masyarakat pengguna jalan yang melalui lebih berhati-hati. 
selain itu, belum ada lagi tindaklanjut yang lebih prinsip, tepatnya melakukan perbaikan atau tindaklanjut secara teknis. 
baca juga:tanggal 27 juni nanti, pentolan timnas indonesia ke malaysia, sudah tahu belum agendanya?
baca juga:mau motor injeksi anda awet dan hemat bahan bakar! ini rahasia memanaskannya;
masyarakat setempat akhirnya turun tangan, lantaran sumbatan pada saluran yang jebol, menyebabkan luapan air saat hujan deras. 
kemumu yang berada di kaki bukit, jelas saja memiliki tingkat curah hujan yang lebih tinggi, sehingga banjir lantaran luapan air pun kerap terjadi. 
"ini masyarakat sendiri yang melakukan perbaikan," ujar seorang warga di sana. 
kerusakan jalan alternatif ini, kian saja parah. bahu jalan, kini menjadi laluan kendaraan. khususnya kendaraan besar, bermuatan berat pula. 
baca juga:percuma menggunakan produk perawatan kulit yang mahal tapi lupakan satu hal ini
baca juga:trik mengatasi hp lemot akibat kepenuhan memori. yang ampuh.
bahu jalan yang bagian atasnya koral, kini sudah terus menghilang tergilas kendaraan berbedan besar, sehingga membuat legokan yang bisa saja menerus ke amblasnya bahu jalan, saat terus dibiarkan. 
tiga bilah papan yang dipasang masyarakat setempat, alih-alih mengkhawatirkan pengguna jalan agar tidak terperosot ke lubang jalan, kini kondisinya justru sudah patah yang diyakini digilas oleh angkutan-angkutan bermuatan berat. 
posisi jalan yang berada lebih tinggi, bukan tidak mungkin akan menyebabkan kendaraan mungkin saja menabrak perumahan penduduk, ketika melaju dengan kecepatan tinggi kemudian tak bisa terkendali, saat menjujug titik ini dengan kendaraan lain berada di lawan arah. 
pasalnya, lokus lubang di tengah jalan ini berada di ruas yang terbilang landai dan sedikit menikung. bukan tidak mungkin, ketika pengendara tidak memahami wilayah, akan menginjak pedal gas sehingga melaju cenderung kencang. 
baca juga:pengendara keluhkan debu dari truk bb
baca juga:mau berkuliah? berikut 10 jurusan yang bakal paling dicari di masa depan, beserta alasannya..
"gak tahu ini pemerintah dimana ya?" ungkap pengendara yang melintas. 
pengamat kebijakan publik, salamun haris, menilai kerusakan infrastruktur apalagi jalan, terlebih kasusnya yang dapat memicu terjadinya kecelakaan, harus disikapi serius dan cepat oleh otoritas sesuai kewenangan. 
dia meminta, otoritas wilayah mengambil langkah-langkah administratif sehingga persoalan yang terjadi dapat ditindaklanjuti dengan baik. 
"karena jalan kan sudah ada kewenangan masing-masing. apakah itu jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten bahkan jalan desa," jelasnya. 
baca juga:potensi kelapa di tengah gonjang ganjing sawit, bagaimana prospek ekspornya? berikut ulasannya
baca juga:sebelum ngekos, kalian wajib tau apa-apa saja yang harus dipersiapkan
mengabaikan tupoksi, sebagaimana sudah diatur dalam regulasi perundangan, tidak hanya akan menimbulkan implikasi hukum atau pun administratif. tapi juga secara politis yang muncul dari sebuah justifikasi negatif. 
"masyarakat jangan diajak masuk dalam gesekan kewenangan. karena mereka tidak butuh itu. mereka hanya ingin sektor-sektor dasar ini tersikapi dengan baik, salah satunya infrastruktur jalan," ungkapnya. 
pembiaran yang dilakukan pemerintah lewat penyelenggara jalan, sesuai dengan kewenangan bisa berakibat pidana atau denda. 
kepastian ini ditegaskan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan atau llaj. 
baca juga:mengenal lebih dekat mayjen tni (purn) musannif ryacudu, jendral religius dari sebuah kampung kecil
baca juga:heboh...pondok dirusak malam hari, kelompok warga vs oknum satpam bersitegang
penegasan soal sanksi ini, diterang dalam beleid terkait tanggungjawab penyelenggara jalan. 
penyelenggara jalan ini, bisa saja mulai dari level pemerintah pusat seperti kementerian termasuk jajarannya seperti balai penyelenggara jalan negara atau bpjn. 
termasuk juga pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota, via satuan kerja teknis yakni dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr). 
ombudsman menegasi, tanggungjawab penyelenggara jalan, bukan semata-mata dimaknai secara sempit. semisal, memberikan tanda atau rambu-rambu lalulintas saja pada titik jalan yang rusak, bahkan mengancam nyawa manusia.
baca juga:tanggal 27 juni nanti, pentolan timnas indonesia ke malaysia, sudah tahu belum agendanya?
baca juga:mau motor injeksi anda awet dan hemat bahan bakar! ini rahasia memanaskannya;
ada ancaman sanksi bagi penyelenggara jalan, ketika tidak segera dan patut memperbaiki jalan rusak. sanksinya mulai dari ancaman penjara paling lama setengah tahun atau denda rp 12.000.000;
lebih serius lagi, ketika jalan yang rusak tersebut tidak kunjung diperbaiki dan mengakibatkan luka berat pada pengguna jalan ancamannya penjaranya paling lama satu tahun atau denda sebesar rp 24.000.000;
masih ada lagi, apabila lantaran kerusakan jalan yang terjadi sampai mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka penyelenggara jalan bisa dipidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak rp 120.000.000;
akan lebih serius lagi, ketika sudah terbukti menyebabkan pengguna jalan luka atau bahkan hingga meninggal dunia, namun penyelenggara jalan masih abai dengan tidak memasang tanda atau jalan rusak yang belum diperbaiki, ancaman pidananya adalah 6 bulan penjara atau denda rp 1.500.000. 
baca juga:percuma menggunakan produk perawatan kulit yang mahal tapi lupakan satu hal ini
baca juga:trik mengatasi hp lemot akibat kepenuhan memori. yang ampuh.
ragam sanksi baik penjara hingga denda itu, sebagaimana sudah ditulis sejak lama yakni pada tahun 2009, tepatnya di pasal 273 dalam uu llaj.
ombudsman, turut mengungkapkan persoalan jalan rusak semancam ini. apalagi, sebagai lembaga yang fokus pada pengawasan kerja pelayanan publik. 
lembaga pemerintah ini, fungsinya dipayungi oleh undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. 
turut diungkap ombudsman, bahwa penyelenggaraan jalan yang menjadi kewenangan secara umum adalah kementerian pupr, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya, sudah diatur dengan jelas. 
baca juga:pengendara keluhkan debu dari truk bb
baca juga:mau berkuliah? berikut 10 jurusan yang bakal paling dicari di masa depan, beserta alasannya..
tepatnya lewat undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan atau llaj. 
beleid ini, mengamanatkan beberapa pekerjaan yang meliputi inventarisasi pelayanan jalan dan permasalahannya;
menyusun rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan pelayanan jalan yang diinginkan;
melakukan perencanaan, pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan; perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan serta melakukan uji kalaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalulintas; serta 
baca juga:potensi kelapa di tengah gonjang ganjing sawit, bagaimana prospek ekspornya? berikut ulasannya
baca juga:sebelum ngekos, kalian wajib tau apa-apa saja yang harus dipersiapkan
pengembangan informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan. turut diamanahkan pula, pasal 22 uu llaj, bahwa penyelenggara jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsi jalan yang sudah beroperasi secara berkala. 
uji kelaikan jalan secara fungsi ini, dilakukan oleh penyelenggara jalan yang terdiri atas instansi bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalulintas dan angkutan jalan serta kepolisian. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 14 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan