DPRD BU Gelar Sidang Paripurna Nota Pengantar Raperda APBD Tahun 2023

Reporter: Wahyudi Ndut |

Editor: Ependi |

Selasa , 11 Jun 2024 - 20:54

DPRD BU Gelar Sidang Paripurna Nota Pengantar Raperda APBD Tahun 2023-Radar Utara/Wahyudi Ndut-

Selain itu, pemerintah daerah kabupaten Bengkulu Utara merupakan pemerintah daerah dengan nilai tindak lanjut tertinggi se provinsi Bengkulu yakni 91,39 persen.

Hal ini tidak terlepas dari upaya bersama seluruh pihak yang terkait, baik SKPD juga bersama DPRD kabupaten Bengkulu Utara tentunya.

"Untuk itu, kami sangat berharap, agar raperda yang kami ajukan melalui sidang paripurna ini.

Akan segera dibahas untuk selanjutkan bisa dijadikan pedoman dalam peningkatan kinerja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, " jelas Wabup Ari. (adv)

dprd bu gelar sidang paripurna nota pengantar raperda apbd tahun 2023                            radarutara.bacakoran.co - dprd kabupaten bengkulu utara, senin 10 juni 2023.
sukses menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar apbd bengkulu utara tahun 2023.
sidang dipimpin langsung oleh ketua dprd bengkulu utara, sonti bakara, sh dan didampingi oleh wakil ketua ii dprd bengkulu utara, herlianto, s.ip serta dihadiri oleh anggota dprd bu, wakil bupati bengkulu utara, kepala opd beserta jajaran dan undangan lain.
dalam kesempatan ini, ketua dprd bengkulu utara, sonti bakara, sh mengatakan bahwa sesuai dengan rapat badan musyawarah (banmus) dpr kabupaten bengkulu utara nomor 4/ba/banmus/2024 tanggal 3 juni 2024.  
baca juga:mtq provinsi bengkulu ke xxxvi ditutup, bengkulu utara raih juara umum
baca juga: soal 800 kk di dtks, potensi dapat bansos pendidikan. begini alur mendaftarkan pelajar miskin
dihari tersebut, pihaknya menjadwalkan sidang paripurna dengan  agenda penyampaian nota pengantar raperda apbd bengkulu utara tahun 2023.
sonti bakara juga menjelaskan bahwa terhadap rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan amanat dari pasal 320 undang undang nomor 23 tahun tahun 2014, tentang pemerintahan daerah. 
dimana dalam undang undang di pasal tersebut menyebutkan bahwa bupati menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada dprd.
"dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan (bpk)  paling lambat 6 bulan setelah setelah tahun anggaran berakhir," kata sonti. 
baca juga:waduh, dewan semprot mendagri soal pj kada, siapkan sanksi tegas pj kada yang kepincut jadi kepala daerah 
baca juga:tmmd ke-120 kodim bengkulu utara wujudkan mimpi yang nyaris sirna
sebagaimana telah sama-sama kita ketahui bahwa, lanjut sonti, laporan keuangan pemerintah kabupaten bengkulu utara tahun 2023 telah selesai dilakukan pemeriksaan oleh bpk kantor perwakilan provinsi bengkulu. 
"dan saya bersama bupati bengkulu utara, menerima langsung hasilnya dan alhamdulillah pemkab bengkulu utara kembali menerima penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atau wtp, " jelas sonti bakara. 
sehubungan hal tersebut, lanjut sonti, bupati bengkulu utara telah menyampaikan surat kepada ketua dprd kabupaten bengkulu utara dengan nomor surat 900.1.3/3037/bkad/2024 tanggal 21 mei 2024.
perihal penyampaian dan permohonan pembahasan raperda dan raperbup pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja daerah pemerintah kabupaten bengkulu utara tahan 2023 untuk dilakukan pembahasan bersama. 
baca juga:abrasi pantai, pemprov bengkulu koordinasi dengan bwss vii
baca juga:rakor nakretrans, gubernur rohidin soroti angka pengangguran
" sesuai dengan amanat undang undang, kita akan lakukan pembahasan bersama anggota dprd kabupaten bengkulu utara sesuai dengan juknis dan aturan yang berlaku. 
mudah mudahan semua akan berjalan sesuai harapan demi terciptanya masyarakat yang maju dan pemerintahan yang seimbang," demikian sonti.
 sementara itu, wakil bupati bengkulu utara, arie septia adinata, se, map dalam kesempatan ini juga menyampaikan bahwa sesuai dengan amanat undang undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. 
untuk itu, pemerintah daerah dalam hal ini bupati bengkulu utara yang di amanah kan kepada wakil bupati bengkulu utara.
baca juga:komitmen optimalkan keterbukaan informasi di bengkulu
baca juga:bbm subsidi dipastikan sampai pada masyarakat
dihari tersebut menyampaikan nota pengantar raperda apbd kabupaten bengkulu utara tahun 2023 kepada dprd kabupaten bengkulu utara.
untuk dilakukan pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif.
wabup ari juga menyampaikan bahwa pada tanggal 3 mei 2024, laporan keuangan pemerintah daerah  (lupd) kabupaten bengkulu utara, telah selesai dilakukan pemeriksaan oleh badan pemeriksa keuangan (bpk)  perwakilan provinsi bengkulu. 
dan alhamdulillah, kembali memperoleh predikat opini wajar tanpa pengecualian (wtp)  ke 7 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2018.
baca juga:asa ajak semua pihak terlibat bangun bu
baca juga:menembus batas pasar produk tekstil
selain itu, pemerintah daerah kabupaten bengkulu utara merupakan pemerintah daerah dengan nilai tindak lanjut tertinggi se provinsi bengkulu yakni 91,39 persen.  
hal ini tidak terlepas dari upaya bersama seluruh pihak yang terkait, baik skpd juga bersama dprd kabupaten bengkulu utara tentunya. 
"untuk itu, kami sangat berharap, agar raperda yang kami ajukan melalui sidang paripurna ini.
akan segera dibahas untuk selanjutkan bisa dijadikan pedoman dalam peningkatan kinerja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, " jelas wabup ari.  (adv)