Kerusakan Abrasi Lintas Barat Sumatera Kian Membabi Buta

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 09 Jun 2024 - 17:55

Kerusakan Abrasi Lintas Barat Sumatera Kian Membabi Buta -Radar Utara/Benny Siswanto-

kerusakan abrasi lintas barat sumatera kian membabi buta                             radarutara.bacakoran.co - deburan ombak, sepanjang garis pantai yang membentang panjang, salah satunya di ruas yang masuk wilayah kecamatan air napal, lais, batiknau, ketahun hingga putri hijau kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu, terus dihajar abrasi. 
terlebih, pantauan radarutara.bacakoran.co, minggu, 9 juni 2024, menunjukkan ruas jalan negara hingga eks jalan negara yang menghadap langsung samudera hindia, tengah tidak bersahabat. 
liukan gelombang dipadu dengan angin kencang, seperti terus membabi buta menghajar areal daratan.
seperti di ruas eks jalinbar desa serangai kecamatan batiknau misalnya, material dari laut seperti dihantarkan begitu saja jejaknya oleh gelombang. tak pelak, hamparan koral di ruas alternatif itu, menghambar di jalanan. 
baca juga:abrasi parah, warung di bahu jalinbar terjun ke laut
baca juga:salurkan bantuan, wagub rosjonsyah pantau rumah warga terdampak abrasi di seluma
kepala pelaksana harian atau kalakhar badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu, eka hendriyadi, sh, mh, saat dikonfirmasi, menyampaikan, persoalan perlunya penanganan khusus pada beberapa titik longsor di sepanjang ruas jalur lintas barat sumatera, telah disampaikan kepada pusat, melalui balai pupr selaku satker di bawah kementerian pupr.
"penyampaiannya, sesuai dengan permintaan pusat seperti data hingga titik longsor sudah disampaikan pada 2023 lalu. dan kalau mencermati, tindaklanjutinya sudah ada. artinya ini berprogres," ujar eka dibincangi, minggu, 9 juni 2024. 
dijelaskan eka, berdasarkan mitigasi yang pula sudah dilakukan oleh daerah, menyikapi keterbatasan fiskal yang terjadi. 
lokus-lokus rawan bencana yang mengait di sekitar laluan jalur utama ekonomi barat sumatera ini, layaknya abrasi pantai, longsor di bahu jalan bahkan sudah memakan badan jalan itu sendiri, pengajuannya disampaikan melalui satker-satker yang berbeda. 
baca juga:lintas barat sumatera, waspada jurang dan abrasi mengintai korban 
baca juga:abrasi parah, warung di bahu jalinbar terjun ke laut
mulai dari balai wilayah sungai sumatera vii atau bws vii sampai dengan balai pelaksana jalan nasional (bpjn). daerah, kata dia, selain terus berkoodinasi dengan stakeholder terkait dalam jenjang pemerintahan, juga mencermati fungsi-fungsi satker sesuai dengan kewenangan. 
jika menjumput keterangan dari laman jejaring kementerian pupr, dijelaskan balai wilayah sungai yang terbagai sesuai wilayah-wilayah yang mencakup beberapa daerah, kewenangannya meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan.
sementara, untuk bpjn, memiliki tupoksi yang meliputi pelaksanaan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi dan pengendalian penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan termasuk konektivitas jaringan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
"jadi kerja improv yang dilakukan oleh daerah, lebih mengutamakan komunikasi dengan lintas jajaran dan jenjang pemerintahan yang disesuaikan dengan ruang-ruang kewenangan," ungkapnya. 
baca juga:abrasi parah, warung di bahu jalinbar terjun ke laut
baca juga:penanganan ruas jalur lintas barat sumatera kian mendesak, pasang naik, jalinbar alternatif digenangi air laut
"dan sejauh ini, alhamdulillah berjalan. namun tentunya memerlukan proses baik administratif hingga teknis. sebagaimana disampaikan kepala daerah, masyarakat diimbau untuk bersabar," ujarnya, menegasi. 
konsolidasi kerja oleh satker teknis seperti dinas pupr, agaknya perlu disikapi oleh daerah yang kini tengah memproses lelang jabatan untuk kadis pupr, sejalan pejabat lamanya, harus pensiunan, lantaran umurnya yang sudah 60 tahun. 
jika tak ada perubahan, sebulan bertepatan dengan jadwal penyelenggara tahapan pilkada yakni pendaftaran pasangan calon, pemda bengkulu utara provinsi bengkulu juga bakal menggelar pelantikan pejabat eselon ii b, hasil lelang jabatan. 
jika membaca aturan tahapan pilkada, pendaftaran pasangan calon kepala daerah, bakal dimulai 27 hingga 29 agustus 2024. 
baca juga:lumpuh hampir 1 jam. kerahkan gergaji mesin dan alat berat, jalinbar pamor ganda ramai lancar
baca juga:breaking news...pohon tumbang, jalinbar pamor ganda lumpuh total
lebih dulu, kpu di daerah bakal merilis pengumuman pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada 24 hingga 26 agustus. 
diketahui, per 1 juni 2024, kadis pekerjaan umum dan penataan ruang atau pupr, buyung ahari, harus pensiun dari statusnya sebagai aparatur sipil negara atau asn. umurnya juga sudah 60 tahun. 
sudah lebih dulu kosong, kadis kesehatan juga turut menjadi obyek lelang jabatan yang  dimulai prosesnya oleh pemda bengkulu utara pada 20 mei lalu. 
lowong pejabat job eselon ii juga terjadi untuk 2 kursi staf ahli yang ditempati oleh margono serta burman. 
baca juga:abrasi parah, warung di bahu jalinbar terjun ke laut
baca juga:penanganan ruas jalur lintas barat sumatera kian mendesak, pasang naik, jalinbar alternatif digenangi air laut
dua kursi kadis yakni pupr dan kesehatan yang dilelang oleh pemda bengkulu utara ini, dijadwalkan komisi aparatur sipil negara atau kasn, akan menerbitkan rekomendasi hasil akhir seleksi pada 2 hingga 12 juli nanti. 
sesuai regulasi, hasilnya tidak langsung diserahkan ke daerah. pasalnya, jelang pilkada hingga 6 bulan pasca pelantikan kepala daerah terpilih, pelantikan pejabat wajib mendapatkan ijin tertulis dari menteri dalam negeri atau mendagri. 
maka, rekomendasi hasil akhir atas serangkaian tes seperti selkom manajerial, tes kompetensi bidang, akan diserahkan lebih dulu ke kementerian dalam negeri atau kemendagri. 
pengumuman di daerah atas hasil panel, dijadwalkan pada 17 hingga 19 juli 2024 dan kemudian naik ke meja bupati, untuk dipilih salah satunya dan dilakukan pelantikan pada 22 hingga 30 juli mendatang. 
baca juga:lumpuh hampir 1 jam. kerahkan gergaji mesin dan alat berat, jalinbar pamor ganda ramai lancar
baca juga:abrasi parah, warung di bahu jalinbar terjun ke laut
"saat ini kedua dinas itu dijabat oleh pelaksana tugas," ujar sekda fitriansyah. 
dibenarkan sekda, angka pensiunan pejabat pratama atau eselon ii di daerah ini mengalami peningkatan. 
sepajang 2024, kata dia, setidaknya tidak kurang dari 5 orang yang menduduki eselon ii akan masuk masa pensiun. 
mereka yang pensiun itu, kata dia, sudah mendapatkan penambahan 2 tahun masa aktif dari jadwal pensiun semestinya : 58 tahun. pasalnya, regulasi membenarkan jpt pratama bisa aktif hingga umur maksimal 60 tahun. 
baca juga:jalan alternatif jebol kerusakannya melebar ke bahu jalan
baca juga:harus tahu! 4 jerat pidana & denda untuk pemerintah jika jalan rusak. sanksi terberat jika menyebabkan korban 
"angka pensiun ini, belum lagi mereka yang non eselon utama," ujarnya. 
namun begitu, sebagai bagian dari pemerintah, pemda bu, kata dia, akan melaksanakan kerja-kerja di sektor merit sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. 
"seperti lebih dulu mengajukan ijin dari mendagri dan lain sebagainnya. prinsipnya, kita taat hukum, azas dan mekanisme," tegasnya.
sekadar mengulas, seperti diketahui, mutasi pejabat di lingkungan daerah, terhitung sejak 21 april 2024, wajib mendapatkan ijin tertulis dari menteri dalam negari atau mendagri. 
baca juga:jalan lintas alternatif kemumu-kerkap jebol 
baca juga:warga bukit tinggi sumringah, sambut pengerasan jalan program tmmd yang nyaris selesai
regulasi tersebut, berdasarkan surat mendagri nomor 100.2.1.3/1575/sj tentang kewenangan kepala daerah pada daerah yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian.
surat mendagri tito karnavian itu, diteken 29 maret 2024 lalu yang ditujukan kepada gubernur, walikota dan bupati di seluruh indonesia. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 10 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan