Capaian PAD Mukomuko Rendah, Biang Keroknya Perda Belum Disahkan

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Selasa , 04 Jun 2024 - 19:31

Kepala BKD Mukomuko. Eva Tri Rosanti SH-Radar Utara/Wahyudi-

BKD Kabupaten Mukomuko, katanya, sudah berkoordinasi dengan manajemen PLN terkait dengan kewajiban pajak perusahaan.

Namun sayangnya, mereka tidak mau membayar pajak jika belum ada perda tentang pajak dan retribusi daerah.

"Inilah yang menjadi masalahnya sekarang. Kalau sebelumnya, di slip token listrik setiap pelanggannya ada teks 10 persen, kini tidak ada lagi karena mereka tidak menarik pajak dari pelanggan PLN," jelasnya.

Untuk diketahui, sekarang ini pemerintah daerah melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rancangan ini mencabut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan menggabungkan berbagai peraturan daerah menjadi satu dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Namun hingga sekarang ini, rancangan perda tentang pajak dan retribusi daerah belum disahkan oleh DPRD Mukomuko.

"Karena belum disahkan maka kami belum bisa menagih 11 jenis pajak termasuk pajak penerangan jalan," pungkasnya.(rel)

capaian pad mukomuko rendah, biang keroknya perda belum disahkan                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co - dampak belum disahkanya peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah.
capaian pendapatan asli daerah (pad) di semester satu yaitu januari - juni 2024 masih sangat rendah. capaianya yaitu baru sebanyak 15 persen dari target pad tahun 2024 sebesar rp62 miliar.
tidak hanya itu saja, belum disahkanya perda tersebut juga berimbas pada ancaman hilangnya pendapatan asli daerah kabupaten mukomuko sebesar rp11 miliar dari sektor pajak penerangan jalan.
kepala badan keuangan daerah (bkd) kabupaten mukomuko, eva tri rosanti, sh ketika dikonfirmasi, selasa 4 juni 2024 mengatakan.
baca juga:pembangunan jembatan lubuk silandak dikerjakan dua tahap
baca juga:bupati bengkulu utara lepas pawai ta'aruf dan resmikan pembukaan pasar rakyat mtq provinsi bengkulu ke xxxvi
hingga sekarang ini pihaknya kesulitan menagih pajak lain untuk pendapatan daerah termasuk pajak lampu penerangan jalan. dan pihak pln pun tidak mau membayar lantaran mereka tidak menarik pajak 10 persen kepada pelanggannya.
"pihak pln tidak mau menarik pajak 10 persen dari pelanggan karena terganjal regulasi yang belum tuntas. makanya kami juga kesulitan meminta pajak itu ke pihak pln. kalau sampai akhir tahun tidak juga ada kejelasan, maka peluang pad brlasan miliar akan hilang," katanya.
ia menjelaskan, daerah ini memperoleh pendapatan untuk daerah dari sebanyak 11 jenis pajak.
diantaranya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak parkir.
dan realisasi pendapatan asli daerah dari 11 jenis pajak di tahun 2023 lalu mencapai sebesar rp26 miliar.
baca juga:venue utama harus antisipasi hujan 
baca juga:ini peluang duit dari efek domino pemutihan pajak program gubernur rohidin mersyah
dari pendapatan sebesar itu, sebesar rp11 miliar di antaranya bersumber dari pajak penerangan jalan.
bkd kabupaten mukomuko, katanya, sudah berkoordinasi dengan manajemen pln terkait dengan kewajiban pajak perusahaan.
namun sayangnya, mereka tidak mau membayar pajak jika belum ada perda tentang pajak dan retribusi daerah.
"inilah yang menjadi masalahnya sekarang. kalau sebelumnya, di slip token listrik setiap pelanggannya ada teks 10 persen, kini tidak ada lagi karena mereka tidak menarik pajak dari pelanggan pln," jelasnya.
untuk diketahui, sekarang ini pemerintah daerah melaksanakan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
baca juga:anggaran hibah bantuan parpol dialihkan
baca juga:jalan alternatif jebol kerusakannya melebar ke bahu jalan
rancangan ini mencabut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan menggabungkan berbagai peraturan daerah menjadi satu dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah.
namun hingga sekarang ini, rancangan perda tentang pajak dan retribusi daerah belum disahkan oleh dprd mukomuko.
"karena belum disahkan maka kami belum bisa menagih 11 jenis pajak termasuk pajak penerangan jalan," pungkasnya.(rel)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 5 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan