Ini Peluang Duit dari Efek Domino Pemutihan Pajak Program Gubernur Rohidin Mersyah

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 04 Jun 2024 - 19:12

Efek Domino Pemutihan Pajak Program Gubernur Rohidin Mersyah-Radar Utara/Benny Siswanto-

ini peluang duit dari efek domino pemutihan pajak program gubernur rohidin mersyah                            radarutara.bacakoran.co - peluang duit, muncul bersamaan program pemutihan pajak kendaraan yang kembali digulirkan gubernur bengkulu, rohidin mersyah. 
salah satunya, adalah bisnis motor bekas di provinsi yang memiliki wilayah otonom 10 kabupaten/kota ini. 
utamanya, motor-motor bekas yang selama ini mati pajak. diketahui, terdapat ribuan motor yang sebelumnya masuk dalam base data kendaraan mati pajak. 
wahyudi, 40 tahun, salah satu warga di kabupaten bengkulu utara, mengungkapkan soal ini. dia bilang, kini pasaran harga motor bekas, khususnya yang mati pajak naik harga. 
baca juga:anggaran hibah bantuan parpol dialihkan
baca juga:jalan alternatif jebol kerusakannya melebar ke bahu jalan
"kini nyari motor harga 3 jutaan, sudah susah. hampir semuanya naik," ujarnya. 
seorang jawa yang sebelumnya bertinggal di wilayah kecamatan giri mulya ini, menuturkan guliran program keringanan pajak ini memang sudah sejak lama ditunggu, setelah dihentikan pada tahun lalu. 
dia menilai, langkah yang dilakukan gubernur rohidin, cukup menjawab situasi paceklik yang kini tengah di hadapi masyarakat, sejak pandemi covid-19 yang rembet efeknya masih sangat terasa. 
"ya namanya kebijakan, pasti ada plus minusnya. tentu hal biasa. tapi yang jelas, bisa mbayar pajak lagi," ungkapnya. 
baca juga:bbm langka saat mtq, pertamina bengkulu akhirnya angkat bicara 
baca juga:padam nyaris 3 jam, pln akui ada gangguan transmisi. titik padam nyaris se-sumbagsel bagian tengah
diwartakan radarutara.bacakoran.co pada 23 januari 2024, audit anggaran operasional kendaraaan dinas di lingkungan pemda bengkulu utara (bu), agaknya perlu dilakukan. 
itu menyusul, fakta ratusan kendaraan dinas atau kernas yang lazimnya sudah diakomodir anggaran saban tahunnya, tapi tidak membayar pajak.
pos belanja anggaran pemeliharaan kendaraan, saban tahunnya menjadi komposan belanja di setiap organisasi perangkat daerah (opd). 
badan pemeriksa keuangan (bpk), juga pernah menyoroti soal ini. salah satunya di sekretariat dprd bengkulu utara. 
baca juga:bbm khusus bengkulu utara dikirim dari pertamina padang 
baca juga:buruan, bensin langka ini lokasi eceran di kota arga makmur
opd bongsor itu, menjadi obyek temuan bpk, khususnya di sektor pemeliharaan kendaraan dinas. pantauan ru lainnya, banyak kendaraan dinas kondisinya merongsok di beberapa opd. 
kondisi memmprihatinkan itu, terjadi mulai kendaraan dinas roda 2 sampai dengan kendaraan dinas roda 4. 
tak jarang, aset-aset negara itu bak rongsokan. malahan, kentara, elemen-elemen kendaraannya seperti diotak atik. berkurang. hilang.
data dihimpun radar utara, kantor uptd pengelolaan pendapatan daerah bersama di bu, hingga penghujung tahun 2023, memiliki realisasi pajak 2023 sebesar rp 20.772.545.700. 
baca juga:pawai ta'aruf mtq, simbol kebersamaan kafilah, panitia dan masyarakat
baca juga:jarang diketahui, ada 5 duan yang dapat menghancurkan lemak secarak alami
angka tersebut, praktis mengalami kenaikan. walau pun, gubernur rohidin menggulirkan program pemutihan pajak kendaraan. 
dikomparasikan tahun sebelumnya, realisasi pajak 2022 sebesar rp 20.658.783.313. sedangkan kondisi tunggakan pajak kendaraan di daerah, jumlahnya mencapai ribuan unit.
fakta tak tertib pajak itu, terbagi dalam kendaraan plat merah sebanyak 360 unit, plat kuning 271 unit serta plat hitam : 45.824 unit.
"secara umum, selama 2023 realiasasi pajak mengalami kenaikan. walau pun tidak signifikan," kata m syafiri, kepala updt samsat bersama bengkulu utara.
baca juga:kenapa mie instan dilarang makan bersamaan dengan nasi putih. ini alasannya...
baca juga:mengolah labu menjadi makanan ringan, lemet labu, kolak labu dan bolu labu kukus
pantauan radar utara, jumlah kendaraan yang membayar mei 2023 sebanyak 3.155 kendaraan yang terdiri dari roda 4 sebanyak 515 unit dan roda 2 sebanyak 2.640 unit. 
dikomparasikan dengan capaian tahun sebelumnya dengan periode yang sama (yoy), terjadinya peningkatan 28,29 persen. 
meski begitu, melihat jumlah unit kendaraan yang tahun lalu belum membayar pajak sampai dengan berakhirnya pemutihan pajak 2022. setidaknya 42.267 unit kendaraan pajaknya mati. 
 menukil laporan yang dilansir 29 november 2022, kantor uptd pengelolaan pendapatan daerah bersama di bu, mengkonfirmasi sudah menghimpun pajak di periode itu sebesar rp 4,1 miliar. 
baca juga:anggaran hibah bantuan parpol dialihkan
baca juga:jalan alternatif jebol kerusakannya melebar ke bahu jalan
keringanan pajak di masyarakat nyaris dua kali lipatnya atau sebesar rp 7,5 miliar pajak dibebaskan selama periodisasi program yakni sejak agustus lalu itu. 
lewat data resminya, tercatat realisasi pajak ketika itu, berasal dari 6.152 unit r2 serta 1.531 unit r4. kalau ditotal semuanya sebanyak 7.683 unit kendaraan. 
data sebelumnya, tunggakan pajak tertinggi ditempati motor sebesar rp 7,53 miliar. disusul dengan truk sebesar rp 4,1 miliar yang saat didata, jumlahnya di daerah ini sebanyak 1.227 unit. 
mobil jenis pikap, menempati tunggakan terbanyak ketiga, sebesar rp 1,88 miliar yang terbagi pada 1.725 unit.
baca juga:kenapa mie instan dilarang makan bersamaan dengan nasi putih. ini alasannya...
baca juga:mengolah labu menjadi makanan ringan, lemet labu, kolak labu dan bolu labu kukus
satker yang diketahui mencatatkan realisasi pembayaran pajak periode september sebesar rp 14.032.832.765 dan tutup buku pada november dengan realisasi rp 18.452.128.000. 
realisasi tersebut, merupakan output atas diskresi gubernur, seperti pembebasan bea balik nama, bebas pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor, bebas denda administratitf dan denda swdkllj.
pegiat seni budaya di daerah, wahyudi, 43 tahun, menilai lanjutan program keringanan pajak ini perlu dilakukan gubernur bengkulu. 
salah satu tolok ukurnya, kata dia, mapping data yang sudah ada yakni keberadaan obyek-obyek tunggakan pajak kendaraan, dapat menjadi dasar sikap terukur bagi gubernur. 
baca juga:anggaran hibah bantuan parpol dialihkan
baca juga:jalan alternatif jebol kerusakannya melebar ke bahu jalan
"saya menilai, kebijakan yang adaptif ini perlu diperpanjang. karena sudah jelas, meringankan masyarakat," ungkapnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 5 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan