Jalan Alternatif Jebol Kerusakannya Melebar ke Bahu Jalan

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 04 Jun 2024 - 19:07

Jalan Alternatif Jebol Kerusakannya Melebar ke Bahu Jalan-Radar Utara/Benny Siswanto-

jalan alternatif jebol kerusakannya melebar ke bahu jalan                            radarutara.bacakoran.co - kerusakan link jalan provinsi, yang merupakan ruas alternatif arga makmur-kerkap dengan titik kerusakan yang berada di wilayah kelurahan kemumu, kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu, kian saja rusak. 
jalan yang jebol sudah lebih dari 2 pekan itu, pascadisorot baru ditindaklanjuti dengan penimbunan koral. 
hanya saja, kerusakannya kian saja parah. kerusakan terus melebar, terlebih ruas ini kerap dilalui moda angkutan berbadan bongsor. 
kini, kerusakannya terus merembet, karena kendaraan menghindari jebakan lubang yang menganga. 
bahu jalan, kini kondisinya menjadi kubangan ban yang terus melebar dan mengancam pengguna jalan. 
baca juga:bbm langka saat mtq, pertamina bengkulu akhirnya angkat bicara 
baca juga:padam nyaris 3 jam, pln akui ada gangguan transmisi. titik padam nyaris se-sumbagsel bagian tengah
koral diserak alih-alih untuk menutupi lubang menganga yang diperkirakan berdiameter nyaris satu meter yang menganga sejak lama itu. 
kondisinya saat ini, sebagian badan jalan yang tersisa membentuk legokan, tanda bakal segera jebol, lantaran tak lagi mampu menjadi tumpuan ketika dilalui oleh kendaraan. 
"la kalo motor aja, dah masuk ini kalo kondisinya begini," ungkap pelintas, sembari geleng-geleng kepala, melirik ke arah jalan jebol ketika belom diisi koral. 
kemunculan titik jalan jebol yang diawali dengan munculnya legokan pada lapisan penetrasi atas jalan, lazim muncul sepanjang ruas alternatif ini setelah menjadi laluan kendaraan truk semacam galian c, yang memiliki bobot di luar yang dibenarkan aturan. 
baca juga:bbm khusus bengkulu utara dikirim dari pertamina padang 
baca juga:buruan, bensin langka ini lokasi eceran di kota arga makmur
maklum, jalan yang dibangun dijaman presiden soeharto ini, merapakan laluan dengan kualifikasi kelas jalan iii. 
mestinya, sumbu muatan maksimal kendaraan yang dibenarkan melintas di jalan ini tidak lebih dari 8 ton. 
"iya, kalo nginget-nginget jalan ini makin rusak, muncul lubang-lubang gini setelah sering truk pengangkut material seperti batu gajah sering melintas," celetuk, pengguna kendaraan yang turut melongok lubang yang berada di tengah jalan. 
masyarakat berharap, perbaikan jalan ini bisa sesegera mungkin dilakukan perbaikan. apalagi, secara fungsi dan kerusakan yang terjadi sangat nyata. 
baca juga:pawai ta'aruf mtq, simbol kebersamaan kafilah, panitia dan masyarakat
baca juga:jarang diketahui, ada 5 duan yang dapat menghancurkan lemak secarak alami
sebagai akses alternatif, ruas jalan milik provinsi ini masih menjadi laluan utama, terutama masyarakat di wilayah kecamatan kerkap, hulu palik, arma jaya dan arga makmur yang memiliki aktivitas harian, seperti asn hingga karyawan swasta. 
"pemerintah harus tanggap. jangan nunggu korban dulu baru gerak," celetuk pemotor lain, sembari mengegas pelan kendaraannya. 
sifat hukum, begitu disahkan maka dianggap semua orang mengetahuinya. meskipun pada faktanya, tak jarang aturan pemerintah itu tidak diketahui atau dipahami oleh masyarakat. 
salah satunya adalah soal jalan rusak. pembiaran yang dilakukan pemerintah lewat penyelenggara jalan, sesuai dengan kewenangan bisa berakibat pidana atau denda. 
baca juga:kenapa mie instan dilarang makan bersamaan dengan nasi putih. ini alasannya...
baca juga:mengolah labu menjadi makanan ringan, lemet labu, kolak labu dan bolu labu kukus
kepastian ini ditegaskan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan atau llaj. 
penegasan soal sanksi ini, diterang dalam beleid terkait tanggungjawab penyelenggara jalan. 
penyelenggara jalan ini, bisa saja mulai dari level pemerintah pusat seperti kementerian termasuk jajarannya seperti balai penyelenggara jalan negara atau bpjn. 
termasuk juga pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota, via satuan kerja teknis yakni dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr). 
ombudsman menegasi, tanggungjawab penyelenggara jalan, bukan semata-mata dimaknai secara sempit. semisal, memberikan tanda atau rambu-rambu lalulintas saja pada titik jalan yang rusak, bahkan mengancam nyawa manusia.
baca juga:musabaqoh tilawatil qur'an atau mtq, dulu, kini dan nanti
baca juga:sering buang air kecil, sampai tidur malam terganggu! tidak perlu pusing, ini 5 cara untuk mengatasinya
ada ancaman sanksi bagi penyelenggara jalan, ketika tidak segera dan patut memperbaiki jalan rusak. sanksinya mulai dari ancaman penjara paling lama setengah tahun atau denda rp 12.000.000;
lebih serius lagi, ketika jalan yang rusak tersebut tidak kunjung diperbaiki dan mengakibatkan luka berat pada pengguna jalan ancamannya penjaranya paling lama satu tahun atau denda sebesar rp 24.000.000;
masih ada lagi, apabila lantaran kerusakan jalan yang terjadi sampai mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka penyelenggara jalan bisa dipidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak rp 120.000.000;
akan lebih serius lagi, ketika sudah terbukti menyebabkan pengguna jalan luka atau bahkan hingga meninggal dunia, namun penyelenggara jalan masih abai dengan tidak memasang tanda atau jalan rusak yang belum diperbaiki, ancaman pidananya adalah 6 bulan penjara atau denda rp 1.500.000. 
baca juga:bbm langka saat mtq, pertamina bengkulu akhirnya angkat bicara 
baca juga:padam nyaris 3 jam, pln akui ada gangguan transmisi. titik padam nyaris se-sumbagsel bagian tengah
ragam sanksi baik penjara hingga denda itu, sebagaimana sudah ditulis sejak lama yakni pada tahun 2009, tepatnya di pasal 273 dalam uu llaj.
ombudsman, turut mengungkapkan persoalan jalan rusak semancam ini. apalagi, sebagai lembaga yang fokus pada pengawasan kerja pelayanan publik. 
lembaga pemerintah ini, fungsinya dipayungi oleh undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. 
turut diungkap ombudsman, bahwa penyelenggaraan jalan yang menjadi kewenangan secara umum adalah kementerian pupr, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya, sudah diatur dengan jelas. 
baca juga:bbm khusus bengkulu utara dikirim dari pertamina padang 
baca juga:buruan, bensin langka ini lokasi eceran di kota arga makmur
tepatnya lewat undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan atau llaj. 
beleid ini, mengamanatkan beberapa pekerjaan yang meliputi inventarisasi pelayanan jalan dan permasalahannya;
menyusun rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan pelayanan jalan yang diinginkan;
melakukan perencanaan, pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan; perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan serta melakukan uji kalaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalulintas; serta 
baca juga:pawai ta'aruf mtq, simbol kebersamaan kafilah, panitia dan masyarakat
baca juga:jarang diketahui, ada 5 duan yang dapat menghancurkan lemak secarak alami
pengembangan informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan. turut diamanahkan pula, pasal 22 uu llaj, bahwa penyelenggara jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsi jalan yang sudah beroperasi secara berkala. 
uji kelaikan jalan secara fungsi ini, dilakukan oleh penyelenggara jalan yang terdiri atas instansi bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalulintas dan angkutan jalan serta kepolisian. 
kian lagi mengancam nyawa adalah kerusakan jalan negara di ruas lintas barat sumatera yang ada di wilayah kecamatan lais, batiknau, ketahun hingga putri hijau kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 5 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan