Bakal Ada Pelantikan Pejabat Eselon, Sebulan Jelang Pendaftaran Pilkada

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 02 Jun 2024 - 12:48

Sekda Bengkulu Utara, H Fitriansyah, SSTP, MM-Radar Utara/Benny Siswanto-

Catatan RU, direktif pemerintah yang merujuk pada beleid yang ditegas UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota itu, sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK.

Perkaranya Nomor 55/PUU-XX/2022. Obyek sengketa konstitusi itu, merupakan runut dari undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Tapi, perkara konstitusi yang dimohonkan oleh Perkumpulan Maha Bidik Indonesia yang diwakili oleh Moch Ojat Sudrajat S, Hapid, S.Hi., M.H., dan Muhamad Madroni pada 29 Maret 2022 itu, akhirnya dicabut.

Itu artinya, penerapan pasal-pasal yang menjadi payung hukum penyelenggaraan Pilkada 2024 tersebut berlaku.

Persis 2 tahun kemudian, tepatnya 29 Maret 2024, Mendagri menurunkan direktifnya. Kemudian melarang kepala daerah melalukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Dasarnya juga jelas, Tito mengutip Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada. Aturan tersebut, juga berlaku bagi kepala daerah yang berstatus penjabat.

Sanksi pelanggaran ini, ketika kepala daerah itu nantinya menjadi petahana, maka akan dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.

Pelarangan mutasi atau pelantikan pejabat sebelum ada ijin Mendagri ini, kalau ditarik mundur, maka sudah berlaku efektif sejak 22 April 2024.

Bukan petahana saja yang bisa dikenakan sanksi ini. Kepala daerah non petahana, ketika melanggar obyek surat Mendagri itu, tetap akan disanksi sesuai regulasi yang berlaku.

Itu ditegas dalam Pasal 71 ayat (6) UU Pilkada, begitu yang menjadi penegasan surat Tito Karnavian di poin ke-1.

bakal ada pelantikan pejabat eselon, sebulan jelang pendaftaran pilkada                            radarutara.bacakoran.co - jika tak ada perubahan, pendaftaran pasangan calon kepala daerah, bakal dimulai 27 hingga 29 agustus 2024.
lebih dulu, kpu di daerah bakal merilis pengumuman pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada 24 hingga 26 agustus. 
sebulan sebelum itu, dijadwalkan pemda bengkulu utara provinsi bengkulu juga bakal menggelar pelantikan pejabat eselon ii b, hasil lelang jabatan. 
maklum, daerah yang bakal menjadi lokus penyelenggaraan pilkada serentak ini, banyak pejabatnya yang bakal pensiun. 
baca juga:bukan cuma hama! pangkal soal, panen anjlok bisa jadi ini penyebabnya
baca juga:khusus pemotor, tahun depan ada sim baru lagi, sim indonesia juga berlaku di asean
per 1 juni 2024, kadis pekerjaan umum dan penataan ruang atau pupr, buyung ahari, harus pensiun dari statusnya sebagai aparatur sipil negara atau asn. umurnya juga sudah 60 tahun. 
sudah lebih dulu kosong, kadis kesehatan juga turut menjadi obyek lelang jabatan yang dimulai prosesnya oleh pemda bengkulu utara pada 20 mei lalu. 
lowong pejabat job eselon ii juga terjadi untuk 2 kursi staf ahli yang ditempati oleh margono serta burman. 
dua kursi kadis yakni pupr dan kesehatan yang dilelang oleh pemda bengkulu utara ini, dijadwalkan komisi aparatur sipil negara atau kasn, akan menerbitkan rekomendasi hasil akhir seleksi pada 2 hingga 12 juli nanti. 
baca juga:pengemudi kendaraan wajib tahu! ini sisa bahan bakar, jika indikator bensin di huruf e
baca juga:jarang diketahui, ternyata presiden bung karno semasa hidupnya memiliki empat kesakitan rahasia, agar terhinda
sesuai regulasi, hasilnya tidak langsung diserahkan ke daerah. pasalnya, jelang pilkada hingga 6 bulan pasca pelantikan kepala daerah terpilih, pelantikan pejabat wajib mendapatkan ijin tertulis dari menteri dalam negeri atau mendagri. 
maka, rekomendasi hasil akhir atas serangkaian tes seperti selkom manajerial, tes kompetensi bidang, akan diserahkan lebih dulu ke kementerian dalam negeri atau kemendagri. 
pengumuman di daerah atas hasil panel, dijadwalkan pada 17 hingga 19 juli 2024 dan kemudian naik ke meja bupati, untuk dipilih salah satunya dan dilakukan pelantikan pada 22 hingga 30 juli mendatang. 
"saat ini kedua dinas itu dijabat oleh pelaksana tugas," ujar sekda fitriansyah. 
dibenarkan sekda, angka pensiunan pejabat pratama atau eselon ii di daerah ini mengalami peningkatan. 
baca juga:fakta unik honduras, negara paling berbahaya no.1 di dunia, menunjuk arah dengan bibir
baca juga:berikut 4 cara membersihkan kepala sapi dari bulu yang jarang diketahui.
sepajang 2024, kata dia, setidaknya tidak kurang dari 5 orang yang menduduki eselon ii akan masuk masa pensiun. 
mereka yang pensiun itu, kata dia, sudah mendapatkan penambahan 2 tahun masa aktif dari jadwal pensiun semestinya : 58 tahun. pasalnya, regulasi membenarkan jpt pratama bisa aktif hingga umur maksimal 60 tahun. 
"angka pensiun ini, belum lagi mereka yang non eselon utama," ujarnya. 
namun begitu, sebagai bagian dari pemerintah, pemda bu, kata dia, akan melaksanakan kerja-kerja di sektor merit sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. 
"seperti lebih dulu mengajukan ijin dari mendagri dan lain sebagainnya. prinsipnya, kita taat hukum, azas dan mekanisme," tegasnya.
baca juga:tidak perlu melakukan perawatan mahal! ini cara ampuh untuk menghilangkan flek hitam menggunakan kemiri
baca juga:12 fakta tentang burundi, negara termiskin di dunia
sekadar mengulas, seperti diketahui, mutasi pejabat di lingkungan daerah, terhitung sejak 21 april 2024, wajib mendapatkan ijin tertulis dari menteri dalam negari atau mendagri. 
regulasi tersebut, berdasarkan surat mendagri nomor 100.2.1.3/1575/sj tentang kewenangan kepala daerah pada daerah yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian.
surat mendagri tito karnavian itu, diteken 29 maret 2024 lalu yang ditujukan kepada gubernur, walikota dan bupati di seluruh indonesia.
catatan ru, direktif pemerintah yang merujuk pada beleid yang ditegas uu nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota itu, sempat digugat ke mahkamah konstitusi atau mk. 
baca juga:balon independen, harus perbaiki lagi syarat dukungan
baca juga:wilayah bengkulu : waspadai hujan lebat, petir dan angin kencang 
perkaranya nomor 55/puu-xx/2022. obyek sengketa konstitusi itu, merupakan runut dari undang-undang tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. 
tapi, perkara konstitusi yang dimohonkan oleh perkumpulan maha bidik indonesia yang diwakili oleh moch ojat sudrajat s, hapid, s.hi., m.h., dan muhamad madroni pada 29 maret 2022 itu, akhirnya dicabut. 
itu artinya, penerapan pasal-pasal yang menjadi payung hukum penyelenggaraan pilkada 2024 tersebut berlaku. 
persis 2 tahun kemudian, tepatnya 29 maret 2024, mendagri menurunkan direktifnya. kemudian melarang kepala daerah melalukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari mendagri.  
baca juga:bukan cuma hama! pangkal soal, panen anjlok bisa jadi ini penyebabnya
baca juga:khusus pemotor, tahun depan ada sim baru lagi, sim indonesia juga berlaku di asean
dasarnya juga jelas, tito mengutip pasal 71 ayat (2) uu pilkada. aturan tersebut, juga berlaku bagi kepala daerah yang berstatus penjabat. 
sanksi pelanggaran ini, ketika kepala daerah itu nantinya menjadi petahana, maka akan dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh kpu provinsi atau kpu kabupaten/kota. 
pelarangan mutasi atau pelantikan pejabat sebelum ada ijin mendagri ini, kalau ditarik mundur, maka sudah berlaku efektif sejak 22 april 2024. 
bukan petahana saja yang bisa dikenakan sanksi ini. kepala daerah non petahana, ketika melanggar obyek surat mendagri itu, tetap akan disanksi sesuai regulasi yang berlaku. 
itu ditegas dalam pasal 71 ayat (6) uu pilkada, begitu yang menjadi penegasan surat tito karnavian di poin ke-1. 
baca juga:pengemudi kendaraan wajib tahu! ini sisa bahan bakar, jika indikator bensin di huruf e
baca juga:jarang diketahui, ternyata presiden bung karno semasa hidupnya memiliki empat kesakitan rahasia, agar terhinda
untuk diketahui, lewat pkpu nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan pilkada, ditegaskan jadwal penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 22 september 2024. 
dengan demikian, sebagaimana dijelas dalam surat mendagri di poin ke-2, aturan ini berlaku sejak tanggal 22 maret 2024. 
mendagri juga dalam suratnya menjelas, penggantian pejabat wajib mendapatkan persetujuan itu mulai dari pejabat struktural yang meliputi ppt madya, pratama, administrator dan pengawas;
selanjutnya pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja kepala puskesmas dan kepala sekolah;
pada poin ke-4, mantan kapolri itu menegasi aadanya aturan dalam penggantian pejabat di lingkungan daerah, pascapelaksanaan pilkada. 
baca juga:fakta unik honduras, negara paling berbahaya no.1 di dunia, menunjuk arah dengan bibir
baca juga:berikut 4 cara membersihkan kepala sapi dari bulu yang jarang diketahui.
maklum, wajib mendapatkan ijin tertulis dari mendagri ini, berlaku dalam pelantikan pejabat sampai dengan 6 bulan pascapelantikan kepala daerah terpilih. 
diterang tito, mekanismenya wajib mempedomani pasal 162 ayat (3) uu nomor 10 tahun 2016. 
seluruh kepala daerah baik definitif atau pun tidak, yang melakukan penggantian pejabat di lingkungannya, wajib melaporkan paling lambat 7 hari kerja, terhitung sejak dilakukannya tindakan kepegawaian. 
untuk diketahui, salah satu kerawanan yang terbilang sulit dibuktikan saban penyelenggaraan kontestasi adalah penyalahgunaan wewenang di sektor merit. 
baca juga:tidak perlu melakukan perawatan mahal! ini cara ampuh untuk menghilangkan flek hitam menggunakan kemiri
baca juga:12 fakta tentang burundi, negara termiskin di dunia
sejauh ini, tingkat pelanggarannya pun belum banyak yang terjaring sampai dengan dijatuhi vonis oleh lembaga berkompeten. 
namun kasus penyalahgunaan program oleh pejabat, pernah terjadi di daerah ini saat pemilu. 
saat itu, seorang pejabat dinas kesehatan dijatuhi sanksi oleh kasn setelah direkomendasikan oleh bawaslu. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 6 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan