Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Digeber

MUKOMUKO RU - Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko menyatakan. Proyek pembangunan RS Pratama di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh, hingga kini masih terus digeber. Agar, pekerjaan dapat tuntaskan di tanggal sebelum deadline yaitu tanggal 31 Desember 2023. 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko, Bustam Bustomo, SKM ketika dikonfirmasi Rabu (15/11) mengatakan. Dari hasil monitoring di lapangan. Progres terbaru pembangunan RS Pratama, sekarang sudah mulai pemasangan batu bata merah untuk dinding bangunan, pemasangan steger untuk penyangga begesting cor dak lantai dua, dan yang lainnya.

"Itu progres terbaru yang kami lihat di lapangan. Kalau untuk tiang, sudah mereka cor semuanya. Untuk menuntaskan pekerjaan itu, pihak kontraktor terus menggebernya. Dengan menambah tenaga kerja dan menambah jam kerja atau lembur serta menyiapkan material yang mereka butuhkan," kata Bustam.

Meski sebagian dinding bangunan RS Pratama sudah terpasang dan steger begesting untuk cor dak lantai sudah siap. Namun Bustam mengaku, tidak tahu berapa persentasi bangunan yang sudah tercapai. Sebab untuk hitungan persentase realisasi bangunan, tim ahli yang bisa menghitung. Meski pihaknya tidak tahu persentase capaian bangunan itu. 

BACA JUGA:Dana Antar ODGJ ke RSJ Bengkulu Cukup

Namun ia terus mensuport pihak kontraktor agar dapat menyelesaikan pekerjaan itu. Karena kalau pekerjaan itu tidak selesai. Suka tidak suka, pemerintah daerah dan masyarakat yang rugi.

"Kalau tidak selesai, semuanya rugi. Kontraktor rugi, pemerintah rugi dan masyarakat juga rugi. Makanya saat ini kamis hanya bisa mensuport agar bangunan RS Pratama bisa mereka tuntaskan tepat waktu," ujarnya.

Untuk diketahui, di tahun 2023 ini pemerintah Kabupaten Mukomuko mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp61 miliar dari Pemerintah Pusat. Dana sebesar itu untuk pembangunan Rumah Sakit Pratama di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh. Dari anggaran sebesar Rp61 miliar tersebut, biaya untuk pembangunan fisik rumah sakit  sebesar Rp39 miliar. Dan sebesar Rp 22 miliar untuk pengadaan alat kesehatan atau alkes. (rel)