ATURAN BARU : Penting Untuk Bacalon Jalur Independen

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 30 May 2024 - 19:44

ATURAN BARU : Penting Untuk Bacalon Jalur Independen-NET -

Melihat jumlah penduduknya, Kabupaten Bengkulu Utara masuk dalam apa yang ditegaskan pada Pasal 41 ayat 2 huruf a UU Pilkada.

Dimana, daerah dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sampai dengan 250.000 jiwa, harus didukung paling sedikit 10 persen.

DPT Pemilu terakhir daerah ini adalah 217.841. Artinya, dukungan minimal adalah 21.784 KTP

"Dalam penyerahan syarat dukungan oleh bakal calon jumlahnya sebanyak 22.930 lembar dukungan," ungkapnya.

Di tengah sistem partisan, calon dari jalur independen memang dihadapkan dengan syarat yang tidak mudah.

Selain adanya dukungan syarat minimal yang dibuktikan dengan foto copy KTP, sebaran dari dukungan pun, wajib memenuhi syarat minimal sebaran 50 persen dari total jumlah kecamatan.

Penjelasan Santoso di atas, sejalan dengan Pasal 41 ayat 2 huruf a yang diterangkan dalam UU Pilkada.

"Kalo untuk kabupaten kita yang memiliki 19 kecamatan, artinya syarat dukungan harus menyebar setidak-tidaknya pada 10 kecamatan," bebernya.

Turut diterangkan Ganti Budiarto, obyek verifikasi atas dukungan untuk jalur independen, berfokus pada jumlah dukungan serta sebaran wilayah minimal.

Dalam sosialisasi PKPU 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada 2024, turut pula diterangkan, fokus verifikasinya lebih kepada kelengkapan syarat. Penjelasan KPUD ini menimpali pertanyaan yang muncul dari peserta sosialisasi.

aturan baru : penting untuk bacalon jalur independen                            radarutara.bacakoran.co - verifikasi administrasi atau vermin syarat minimal calon perseorangan, urung dihentikan kpu, 29 mei 2024.
kpu memperpanjang waktu vermin, sehingga proses pencermatan secara administratif lembaran-lembaran yang telah diserahkan calon non partai politik itu lewat sistem informasi pencalonan atau silon. 
vermin itu sebelumnya, berdasarkan penyerahan syarat dukungan pencalonan kontestan pilkada 2024 jalur non partai politik ini, waktu pendaftarannya berakhir pada minggu, 12 mei 2024 pukul 23.59.
jalur non parpol ini, tengah diikuti pitra martin yang menggandeng gusti dengan menyampaikan syarat dukungan ke kpu bengkulu utara pada hari terakhir sebanyak 22.930 lembar dukungan. 
baca juga:pelantikan pps pilkada 2024, 9 desa tanpa pengganti. harus gunakan mekanisme khusus saat paw
baca juga:bakal urusi proses rekom calon kada, adian napitupulu jadi ketua tim pemenangan nasional pdip pilkada 2024 
divisi teknis kpu bengkulu utara, ganti budiarto, tak membantah soal ini. vermin, kata dia, berdasarkan regulasi tertanggal 28 mei 2024 yang diteken ketua kpu, hasyim as'ari itu, akan dilakukan hingga 2 juni.
"benar, vermin masih berlanjut hingga 2 juni 2024," ujar ganti, saat dikonfirmasi perihal perpanjangan vermin syarat minimal calon incumbent yang diperpanjang. 
dalam surat dengan nomor 815/pl.02.7-sd/05/2024, selain menjelaskan soal tenggat waktu vermin dokumen syarat bakal calon independen. 
ditegaskan pula, tenggat rekapitulasi hasil verifikasi administrasi oleh kpud waktunya sama yakni akan dilakukan hingga 2 juni 2024. 
baca juga:job pkd pilkada 2024 gaji totalnya nyaris 7 juta, diincar 2 hingga 3 orang per kelurahan/desa 
baca juga:pengumuman : ini calon panwascam pilkada 2024 bengkulu utara terpilih
"sebelumnya, sesuai regulasi, vermin dilaksanakan hingga 29 mei 2024," ujar ganti, lewat sambungan telponnya, rabu, 29 mei 2024, pagi. 
adapun dasar penyelenggaraan kontestasi kedua tahun ini adalah undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. 
melihat jumlah penduduknya, kabupaten bengkulu utara masuk dalam apa yang ditegaskan pada pasal 41 ayat 2 huruf a uu pilkada. 
dimana, daerah dengan jumlah daftar pemilih tetap (dpt) sampai dengan 250.000 jiwa, harus didukung paling sedikit 10 persen.
baca juga:pengumuman : ini hasil tes tertulis pps pilkada 2024, totalnya 1.183 orang 
baca juga:jelang pilkada 2024 , perburuan parpol dan second man 
dpt pemilu terakhir daerah ini adalah 217.841. artinya, dukungan minimal adalah 21.784 ktp
"dalam penyerahan syarat dukungan oleh bakal calon jumlahnya sebanyak 22.930 lembar dukungan," ungkapnya.
di tengah sistem partisan, calon dari jalur independen memang dihadapkan dengan syarat yang tidak mudah.
selain adanya dukungan syarat minimal yang dibuktikan dengan foto copy ktp, sebaran dari dukungan pun, wajib memenuhi syarat minimal sebaran 50 persen dari total jumlah kecamatan.
baca juga:daftar bacalon dan syarat lengkap dukungan minimal maju pilkada independen gubernur, bupati dan walikota 
baca juga:sebanyak 221 calon ppk pilkada 2024 jalani seleksi wawancara
penjelasan santoso di atas, sejalan dengan pasal 41 ayat 2 huruf a yang diterangkan dalam uu pilkada.
"kalo untuk kabupaten kita yang memiliki 19 kecamatan, artinya syarat dukungan harus menyebar setidak-tidaknya pada 10 kecamatan," bebernya.
turut diterangkan ganti budiarto, obyek verifikasi atas dukungan untuk jalur independen, berfokus pada jumlah dukungan serta sebaran wilayah minimal. 
dalam sosialisasi pkpu 2/2024 tentang tahapan dan jadwal pilkada 2024, turut pula diterangkan, fokus verifikasinya lebih kepada kelengkapan syarat. penjelasan kpud ini menimpali pertanyaan yang muncul dari peserta sosialisasi.
baca juga:bayang-bayang projo di pilkada 2024 
baca juga:ada hadiah uang tunai total rp 10 juta, lomba cipta maksot pilkada bengkulu utara 
dilanjutkannya lagi, ketika saat verifikasi ditemukan dukungan yang tidak sesuai dengan aturan, maka ouput dari verifikasi itu adalah penetapan status dokumen akan dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tms. 
"data atau dokumen yang tms, tidak termasuk dalam syarat dukungan," jelasnya lagi.
kalau menghitung jumlah syarat dukungan yang telah disampaikan bakal calon kepada kpud, maka kesalahan atau jumlah syarat dukungan yang tms, tidak boleh lebih dari 1.146 dukungan.
pasalnya, syarat dukungan minimal di daerah ini adalah 21.784. sedangkan, syarat dukungan adninistrasi yang disampaikan bakal calon berjumlah 22.930 dukungan.
baca juga:pelantikan pps pilkada 2024, 9 desa tanpa pengganti. harus gunakan mekanisme khusus saat paw
baca juga:bakal urusi proses rekom calon kada, adian napitupulu jadi ketua tim pemenangan nasional pdip pilkada 2024 
"verifikasi yang akan dilakukan kpu nantinya, bukan sistem sampel. tapi seluruh dukungan akan diverifikasi," tegasnya.
setelah ini, kpu akan melanjutkan tahapan lagi ke pengumuman pendaftaran pasangan calon kepala daerah dari jalur partai politik. 
hal ini menjadi penegasan dalam peraturan kpu nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota tahun 2024. 
untuk diketahui, pkpu yang dirilis pada 26 januari 2024 yang menjadi rujukan penyelenggaraan ini, mengatur tahapan persiapan dan penyelenggaraan. 
baca juga:job pkd pilkada 2024 gaji totalnya nyaris 7 juta, diincar 2 hingga 3 orang per kelurahan/desa 
baca juga:pengumuman : ini calon panwascam pilkada 2024 bengkulu utara terpilih
tahap persiapan, terbagi dalam 8 poin mulai dari perencanaan program dan anggaran, pembentukan badan adhoc sampai dengan pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih. 
tahap penyelenggaraan, diawali dengan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, dilanjut dengan pengumuman pendaftaran pasangan calon partai politik, pendaftaran, penelitian sampai dengan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 31 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan