Pelantikan PPS Pilkada 2024, 9 Desa Tanpa Pengganti. Harus Gunakan Mekanisme Khusus Saat PAW

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 26 May 2024 - 20:05

Pelantikan PPS Pilkada 2024 -Radar Utara/Benny Siswanto-

pelantikan pps pilkada 2024, 9 desa tanpa pengganti. harus gunakan mekanisme khusus saat paw                            radarutara.bacakoran.co - panitia pemungutan suara atau pps untuk pilkada 2024 yang menyebar pada 215 desa dan 5 kelurahan di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu, resmi dilantik. 
pantauan ru, membaca surat kpu bengkulu utara nomor : 281/pp.04.2-pu/1703/2024 yang terbit tanggal 24 mei 2024, penyelenggara elektoral itu melansir pengumuman hasil wawancaranya. 
diketahui, tidak seluruh pps, tidak mendapatkan 2 kali jumlah kebutuhan sebagaimana dipersyaratkan. meskipun, diketahui, kpu bengkulu utara sudah melakukan perpanjangan pendaftaran.
setidaknya 9 desa, tidak memiliki pengganti. pasalnya, setidak-tidaknya hasil tes wawancara, akan menetapkan 6 besar peserta lolos wawancara. 
baca juga:bakal urusi proses rekom calon kada, adian napitupulu jadi ketua tim pemenangan nasional pdip pilkada 2024 
baca juga:dprd bu dukung program daerah untuk pertahankan dan tingkatkan prestasi sdi
dengan tiga besar yang akan dilantik sebagai pps pilkada. posisi 4,5 dan 6 akan menempati kans ketika terjadi pergantian antar waktu atau paw.  
sebanyak 1.141 peserta tes akhir itu, ditetapkan sebagai peserta terpilih serta peserta pengganti atau persiapan pergantian antar waktu alias paw. 
mestinya dengan lokus pps yang menyebar pada 220 desa dan kelurahan, dikalikan dengan 2 kali jumlah kebutuhan, hasil wawancara akan berjumlah 1.320 orang.
ketua kpu bengkulu utara, santoso, tak menampik hasil akhir yang berdasarkan tes wawancara tersebut. 
baca juga:warga bukit tinggi sumringah, sambut pengerasan jalan program tmmd yang nyaris selesai
baca juga:tanam tak serentak, panen diperkirakan september
dia menyampaikan, lokus pps yang tidak sampai mendapatkan 2 jumlah kebutuhan, sudah diatur dalam petunjuk teknis perekrutan ppk dan pps pilkada 2024. 
"ketika nantinya diharuskan melakukan paw, maka akan dikoordinasikan dengan desa atau kelurahan setempat hingga pemerintah daerah melalui dinas pendidikan," ujar santoso, menjelaskan.
badan ad hoc yang berjumlah 660 orang atau 3 orang untuk setiap desa dan kelurahannya itu, usai pelantikan dan penandatanganan pakta integritas, pada minggu, 26 mei 2024, melanjut ke bimbingan teknis. 
adapun sebaran atau lokus hasil seleksi wawancara yang kurang dari 2 kali jumlah kebutuhan meliputi desa pasar palik, tepi laut, kecamatan air napal. 
baca juga:bantuan beras 353,7 ton kembali disalur
baca juga:wajib dicoba! ini 9 manfaat terpendam dari pisang kepok rebus bagi kesehatan
berikutnya desa retes, suka rami kecamatan air padang; desa air manganyau, samban jaya, suka marga, ulak tanding kecamatan batiknau. 
kemudian desa magelang, talang jambu, kecamatan kerkap, desa urai kecamatan, desa bukit sari kecamatan ulok kupai. 
dijelaskan santoso, usai dilantik dan mengikuti bimtek, pps terpilih akan melaksanakan kerja perdana mulai dari mitigasi perangkat dasar penyelenggaraan yakni kebutuhan tempat pemungutan suara atau tps. 
"mapping ini secara umum nantinya dibekali dengan regulasi-regulasi teknis tentunya. seperti perbedaan jumlah pemilih maksimal di tps pilkada dengan pemilu," ungkapnya. 
baca juga:penting! berikut 5 makna sederhana yang tersirat dalam pesta pernikahan di pedesaan
baca juga:ini bahaya kebiasaan jari menempel di tuas rem depan saat bermotor di jalan raya
"maksimal jumlah pemilih di satu tps untuk pilkada 500 mata pilih. kalau di pemilu lalu, jumlahnya maksimal 300 pemilih," susulnya lagi, menjelas. 
estafet tahapan yang akan dilaksanakan pps nantinya adalah turut pendataan calon mata pilih, berdasarkan daftar konsolidasi bersih (dkb) yang telah disampaikan pemerintah melalui kementerian dalam negeri kepada kpu.
sedangkan penyelenggaraan pemilu lalu, dpt di daerah ini adalah 217.841 yang sekaligus menjadi rumus syarat minimal dukungan calon independen di daerah ini yang kini tengah dalam tahapan verifikasi administras.
berdasarkan aturan, kabupaten bengkulu utara masuk dalam apa yang ditegaskan pada pasal 41 ayat 2 huruf a uu pilkada yakni dpt sampai dengan 250.000 jiwa, harus didukung paling sedikit 10 persen.
baca juga:bakal urusi proses rekom calon kada, adian napitupulu jadi ketua tim pemenangan nasional pdip pilkada 2024 
baca juga:dprd bu dukung program daerah untuk pertahankan dan tingkatkan prestasi sdi
"pekerjaan ini sangat penting, karena akan mengait pada data prinsip penyelenggaraan pilkada 2024," terangnya. 
barisan badan adhoc yang berjumlah 660 orang ini, dijelaskan santoso, memiliki masa kerja 8 bulan dengan terhitung mulai tanggal (tmt) sejak dilantik. 
maka 25 juni 2024, nantinya pps terpilih akan mendapatkan honor perdananya sebagai barisan penyelenggara pemilihan. 
"masa kerjanya 8 bulan," terang santoso. 
badan adhoc yang turut mengalami kenaikan indeks honor, akan menerima honor rp 1,5 juta untuk ketua dan anggota rp 1,3 juta perbulannya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 27 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan