Jika Kelurahan jadi Desa, Asetnya Kemana? Ini Penjelasanya Versi UU Desa

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 24 May 2024 - 19:52

Ilustrasi: desa-id.pngtree.com-

Pasal 20

(1) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) berupa: a. verifikasi administrasi; dan b. verifikasi teknis.

(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlah penduduk minimal.

(3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 22

(1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa persiapan.

(2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati/Wali Kota untuk melakukan pemekaran Desa.

(3) Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui pemekaran desa, Bupati/Wali Kota menetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang pembentukan Desa persiapan.

jika kelurahan jadi desa, asetnya kemana? ini penjelasanya versi uu desa                             radarutara.bacakoran.co - kelurahan berubah status menjadi desa, pascapengesahan uu nomor 3 tahun 2024 tentang revisi kedua uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa, praktis tidak ada perubahan. 
secara umum, obyek revisi uu desa lebih kepada perubahan masa jabatan kades, bpd, penegasan tunjangan, operasional hingga soal badan usaha milik desa atau bumdes. 
lantas, bagaimana soal perubahan status kelurahan menjadi desa dalam uu desa? secara umum, tak jauh beda dengan apa yang dijabarkan dalam permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang penataan desa yang menjadi rumpun aturan. 
penegasan, perubahan status kelurahan menjadi desa diatur di pasal 12 ayat 1 hingga 3. 
baca juga:arie s adinata dan andaru pranata, duet atau head to head 
baca juga:ultah kesatuan perempuan partai golkar bengkulu utara, mengusung semangat pemberdayaan partisipatif & gender
diantaranya, menjelaskan pemerintah daerah kabupaten/kota, dapat mengubah status kelurahan menjadi desa. 
dengan catatan: berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
ditegasi pula, kelurahan yang berubah status menjadi desa, sarana dan prasarana menjadi milik desa dan dikelola oleh desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat desa. 
selain itu, pendanaan perubahan status kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. 
baca juga:jangan asal cukur! ini cara tepat mencukur bulu kemaluan, supaya tidak mengakibatkan gatal
baca juga:pemberdayaan perempuan dan kenakalan remaja dari segi hukum dan agama
perubahan status kelurahan menjadi desa, merupakan sebuah proses politik masyarakat yang sudah diatur oleh regulasi pemerintah. 
salah satunya, permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang penataan desa. apalagi, kondisi faktualnya, kelurahan yang berada di wilayah yang relatif jauh dari perkotaan atau akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan potensinya. 
secara administratif, kelurahan merupakan bagian dari satuan kerja pemerintah daerah. 
setingkat uptd yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh seorang birokrat eselon iva. 
baca juga:untuk anak sma, cuma modal hp maka 15 pekerjaan ini sangat mudah dapat duit
baca juga:begini persiapan mtq ke 36 provinsi bengkulu di alun alun rajo malim paduko arga makmur
di tengah harapan pembangunan dari pinggiran yang menjadi amanat undang-undang desa, praktis wilayah kecamatan di seluruh indonesia harus menjadi obyek evaluasi pemerintah.
urgensi evaluasi itu, untuk menggenjot pemerataan pembangunan menuju indonesia emas yang ditargetkan 2024 mendatang. 
melanjut kembali atas ulasan sebelumnya, ketika kepala daerah sudah membentuk tim kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi atas usulan perubahan status kelurahan menjadi desa. 
maka tim kabupaten/kota akan melanjut pada kerja-kerja teknsi yang juga sudah diatur mekanisme, parameter kerjanya dalam permendagri 1/2017. 
baca juga:jangan sampai menyesal! ini 5 jenis makanan yang harus dihindari oleh penderita darah tinggi
baca juga:3 pelajar sman 07 bengkulu utara ini diutus ke o2sn kabupaten 
penegasan soal acuan verifikasi, salah satunya ditegasi dalam pasal 7. pasal ini menegasi soal syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah wilayah administratif otonom anyar. 
dimana inti dari usulan yang kemudian diproses itu, wajib  atas prakarsa masyarakat yang kemudian diproses oleh otoritas pemerintah setempat, dalam hal ini berati pemerintah kelurahan. 
untuk diketahui, perubahan status kelurahan menjadi desa ini, dapat saja dilakukan untuk seluruhnya berubah status menjadi desa. 
atau sebagian menjadi desa dan sebagian lagi tetap menjadi kelurahan. aturannya ditegasi dalam pasal 49 ayat (3) permendagri 1/2017. 
baca juga:jangan langsung ganti dengan yang baru! ini bedanya aki yang soak dengan aki rusak
baca juga:fahmi arisandi nahkodai aman bengkulu
kemudian desa yang merupakan hasil perubahan status seperti dijelaskan di atas, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. 
seperti contoh, untuk wilayah jawa, syarat menjadi desa baru paling sedikit memiliki 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga. 
pemerintah sudah mengakategorikan syarat jumlah dan sebaran penduduk di indonesia ketika mengusulkan perubahan status kelurahan menjadi desa. 
dari seluruh wilayah tanah air, kementerian dalam negeri atau kemendagri sudah membagikan 9 syarat jumlah penduduk serta jumlah kepala keluarga minimal. 
baca juga:arie s adinata dan andaru pranata, duet atau head to head 
baca juga:ultah kesatuan perempuan partai golkar bengkulu utara, mengusung semangat pemberdayaan partisipatif & gender
pembagiannya mulai dari wilayah jawa, sumatera, bali, sulawesi selatan, nusa tenggara barat, sulawesi, kalimantan, nusa tenggara, maluku, serta wilayah papua. 
kemudian, wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah; sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa; 
memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/wali kota;  
sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 
baca juga:jangan asal cukur! ini cara tepat mencukur bulu kemaluan, supaya tidak mengakibatkan gatal
baca juga:pemberdayaan perempuan dan kenakalan remaja dari segi hukum dan agama
serta cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain. perihal cakupan wilayah ini, diatur dalam perkada dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa. 
mengulas kembali, verifikasi yang dilakukan oleh tim kabupaten/kota itu, bersifat mutatis mutandis yang merujuk pada pasal 20 dan 22 permendagri tentang penataan desa. 
pasal 20 
(1) verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) berupa: a. verifikasi administrasi; dan b. verifikasi teknis. 
(2) verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah desa dan notulen musyawarah desa serta batas usia minimal desa induk dan jumlah penduduk minimal.
 baca juga:untuk anak sma, cuma modal hp maka 15 pekerjaan ini sangat mudah dapat duit
baca juga:begini persiapan mtq ke 36 provinsi bengkulu di alun alun rajo malim paduko arga makmur
(3) verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan. 
pasal 22 
(1) hasil kajian dan verifikasi persyaratan desa persiapan oleh tim pembentukan desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk desa persiapan. 
(2) rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan bupati/wali kota untuk melakukan pemekaran desa. 
(3) dalam hal bupati/wali kota menyetujui pemekaran desa, bupati/wali kota menetapkan dengan peraturan bupati/wali kota tentang pembentukan desa persiapan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 25 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan