PENGUMUMAN : Ini Calon Panwascam Pilkada 2024 Bengkulu Utara Terpilih

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 23 May 2024 - 15:24

PENGUMUMAN : Ini Calon Panwascam Pilkada 2024 Bengkulu Utara Terpilih-Radar Utara/ Benny Siswanto -

Bawaslu menyampaikan, perekrutan badan adhoc tingkat kelurahan dan desa ini, merujuk Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023.

Regulasi ini, mengatur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi.

Beleid itu, juga mengatur tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).

Tri menyeru, Bawaslu membuka kesempatan bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa.

"PPKD, akan menjadi salah satu basis pengawasan Pilkada," ungkap Tri Suyanto.

Diterangkan Tri, selain integritas yang menjadi poin penting dalam perekrutan badan ad hoc di lingkungannya.

Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, Ketatanegaraan, Kepartaian dan Pengawasan Pemilu, turut menjadi pra syarat.

Lowongan kerja musiman ini, sudah dibuka pendaftarannya sejak 18 Mei 2024 ini, memiliki tingkat pendapatan atau honor yang lumayan.

Sebulan honornya Rp 1.100.000. Dengan masa kerja, minimal 6 bulan, terhitung mulai Juni hingga November, maka total pendapatan PKD jika diakumulasi tembus Rp 6.600.000 perorangnya.

Dengan wilayah penugasan basis di daerah ini sebanyak 220 desa dan kelurahan, itu artinya kebutuhan anggaran khusus gaji tembus 1,4 miliar. Dengan catatan, tidak ada perpanjangan masa kerja, semisal adanya sengketa Pilkada atau Pilkada Ulang.

pengumuman : ini calon panwascam pilkada 2024 bengkulu utara terpilih                            radarutara.bacakoran.co - bawaslu bengkulu utara telah merilis pengumuman calon panitia pengawas kecamatan atau panwascam pilkada 2024 terpilih.
ini sebagai tindaklanjut atas calon peserta wawancara seleksi panwascam pilkada 2024 yang telah diumumkan bawaslu bengkulu utara sebelumnya. 
membaca pengumumannya, saat itu terdapat 86 peserta yang dinyatakan lolos dalam verifikasi administrasi yang telah dilakukan. 
ketua bawaslu bengkulu utara, tri suyanto, se, menyampaikan, calon panwascam terpilih yang telah ditetapkan itu, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.
baca juga:masa kerja kpps dilanjut? begini alur evaluasi kpss versi aturan kpu
baca juga:rekrut ulang badan adhoc untuk pilkada 2024 termasuk kpps
"kita berharap, nama-nama yang diumumkan ini nantinya mendapatkan respon dari publik sebelum nantinya masuk ke tahap pelantikan," ujarnya, kamis, 23 mei 2024. 
pengumuman panwascam pendaftar baru klik di sini
pengumuman panwascam existing, klik di sini.
setelah itu, panwascam terpilih bakal dilantik pada 24 mei 2024 dan langsung mengikuti bimbingan teknis hingga sabtu, 25 mei 2024. 
baca juga:transportasi dan bimtek kpps dicairkan, segini nilainya...
baca juga: bawaslu awasi penggantian 791 surat suara rusak, kpps dibimtek
setelah itu, panwascam akan mempersiapkan wawancara pendaftar ppkd yang dinyatakan lulus administrasi. kemudian berlanjut dengan tes wawancara. perekrutan ppkd, lebih sederhana, tanpa tes tertulis. 
pantauan ru, tes wawancara calon ppkd akan digelar pada 27 mei 2024. itu artinya, dua hari setelah panwascam terpilih mengikuti bimtek selama dua hari. 
bawaslu menyampaikan, perekrutan badan adhoc tingkat kelurahan dan desa ini, merujuk peraturan badan pengawas pemilihan umum republik indonesia nomor 17 tahun 2023. 
regulasi ini, mengatur tentang perubahan keempat atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 19 tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antarwaktu badan pengawas pemilihan umum provinsi. 
baca juga:pemda bengkulu utara rampungkan hibah pilkada serentak 2024
baca juga:nphd dana pengamanan pilkada sudah diteken bupati
beleid itu, juga mengatur tentang badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa, panitia pengawas pemilihan umum luar negeri, dan pengawas tempat pemungutan suara (berita negara republik indonesia tahun 2023 nomor 1078). 
tri menyeru, bawaslu membuka kesempatan bagi seluruh warga negara indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota panwaslu kelurahan/ desa.
"ppkd, akan menjadi salah satu basis pengawasan pilkada," ungkap tri suyanto. 
diterangkan tri, selain integritas yang menjadi poin penting dalam perekrutan badan ad hoc di lingkungannya. 
baca juga:pengumuman : ini hasil tes tertulis pps pilkada 2024, totalnya 1.183 orang
baca juga:nphd dana pengamanan pilkada baru akan diteken
memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan pengawasan pemilu, turut menjadi pra syarat. 
lowongan kerja musiman ini, sudah dibuka pendaftarannya sejak 18 mei 2024 ini, memiliki tingkat pendapatan atau honor yang lumayan. 
sebulan honornya rp 1.100.000. dengan masa kerja, minimal 6 bulan, terhitung mulai juni hingga november, maka total pendapatan pkd jika diakumulasi tembus rp 6.600.000 perorangnya. 
dengan wilayah penugasan basis di daerah ini sebanyak 220 desa dan kelurahan, itu artinya kebutuhan anggaran khusus gaji tembus 1,4 miliar. dengan catatan, tidak ada perpanjangan masa kerja, semisal adanya sengketa pilkada atau pilkada ulang.
baca juga:puluhan calon panwascam pilkada ikuti seleksi cat
baca juga:jelang pilkada 2024 , perburuan parpol dan second man 
koordinator sekretariat bawaslu bengkulu utara, taufik akbar pane, se,m.si, dibincangi membenarkan soal ini. 
kata dia, pihaknya sudah menyampaikan kepada publik atau menyeberluaskan informasi perekrutan ppkd pilkada 2024. 
"penerimaan pendaftaran mulai dari tanggal 18 hingga 21 mei 2024 pukul 08.00 wib," terang taufik akbar pane, sabtu, 18 mei 2024 petang. 
dia juga membenarkan, soal besaran honor pkd yang berbasis kelurahan dan desa. begitu juga dengan masa tugasnya selama pilkada 2024. 
baca juga:daftar bacalon dan syarat lengkap dukungan minimal maju pilkada independen gubernur, bupati dan walikota
baca juga:bawaslu mukomuko rekrut 32 panwaslucam pilkada jalur existing
"masa kerjanya terhitung mulai juni hingga november 2024 dengan honor sebesar rp 1.100.000 perbulannya," ia menjelaskan. 
turut disyaratkan pula, soal pendidikan minimal bagi calon pendaftar yakni minimal sekolah menengah atas atau sma sederajat. 
berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau ktp. 
"telah mengundurkan diri setidak-tidaknya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon," jelas tri suyanto menegaskan. 
baca juga:pemda bengkulu utara rampungkan hibah pilkada serentak 2024
baca juga:nphd dana pengamanan pilkada sudah diteken bupati
pendaftar juga harus tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah inkrah, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 
calon peserta juga dilarang jika pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, legislatif mulai dari pusat hingga daerah serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. 
"sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun," jelasnya lagi. 
membaca pengumumannya, terdapat 4 lampiran yang wajib disampaikan oleh setiap pendaftar. 
baca juga:pengumuman : ini hasil tes tertulis pps pilkada 2024, totalnya 1.183 orang
baca juga:nphd dana pengamanan pilkada baru akan diteken
lampiran itu mulai dari surat lamaran yang ditujukan kepada kelompok kerja. selanjutnya lampiran soal ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau ppk atau pejabat berwenang, bagi asn yang mendaftar. 
lampiran surat permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar. 
selanjutnya lampiran yang ditegaskan dalam penjelasan huruf h yang memuat poin-poin sebagaimana diterang pada angka 1 hingga 8. 
tri menyampaikan, untuk surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas, disampaikan pada saat pendaftaran dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang disampaikan sebelum pelantikan. 
baca juga:pengumuman : ini hasil tes tertulis pps pilkada 2024, totalnya 1.183 orang
baca juga:nphd dana pengamanan pilkada baru akan diteken
"untuk diperhatikan, surat keterangan sehat dari instansi swasta, klinik atau pun dokter praktik, tidak diterima," tegasnya. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran RADAR UTARA, 26 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan