Jalan Amblas Ruas Lintas Sumatera di Daerah Ini Kian Kritis

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 19 May 2024 - 20:58

Jalan Amblas Ruas Lintas Sumatera di Daerah Ini Kian Kritis -Radar Utara/Benny Siswanto-

Untuk diketahui, Kantor Camat Batiknau memang dipakai oleh satker Kementerian PUPR itu saat melakukan sosialisasi dan konsolidasi bersama dengan lintas pemangku kepentingan yang berujung deadlock.

"Saat ini suratnya masih dikaji oleh pimpinan," ujar Asisten I Setkab BU, Rahmat Hidayat dibincangi, Jumat, 15 Maret 2024 di bilangan SD IT Ruhul Jadid Arga Makmur.

Perihal surat tertanggal 2 Maret 2024 yang disampaikan Camat Batiknau, Alamsyah kepada Pemda BU dengan maksud meminta fasilitasi daerah atas persoalan yang terjadi.

"Nah untuk bagaimana tindaklanjutnya, saat ini masih ditelaah pimpinan," ujarnya, menjelaskan, kata Rahmat, sebelum ditugasi job anyar Bupati Mian sebagai Kepala DPMD Bengkulu Utara.

Secara ekonomi dan politis, perlambataan kegiatan anggaran yang secara program harus tuntas November 2024 itu tak kunjung berjalan, kemudian batal, akan sangat merugikan daerah dan juga masyarakat.

Dengan bobot anggaran yang tak sedikit, dipastikan akan sangat lama pembangunan dapat dituntaskan, ketika mengandalkan fiskal daerah.

Tiga paket proyek yang terus mundur sejak 2022 itu, merupakan komponen renstra pembangunan nasional di wilayah Barat Sumatera.

Sebelumnya, Menejer Ruas Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Bengkulu, Mardi, menjelaskan proyek yang dilaksanakan dengan skema tahun jamak sejak 2022 itu, tahun ini mestinya rampung.

"Sebenarnya, tahun lalu 2022 sudah harus dikerjakan. Cuma kan ada kendala. Dan tahun ini akan dilaksanakan. Paketnya wajib selesai November 2024 ini," ujar Mardi di Kantor Camat Batiknau.

Ditanyai soal opsi tukar guling ruas jalan? Mardi tak menampik kemungkinannya. Walau pun, kata dia, bukan menjadi opsi saat ini.

jalan amblas ruas lintas sumatera di daerah ini kian kritis                             radarutara.bacakoran.co - abrasi pantai di ruas lintas barat sumatera di kabupaten bengkulu utara, khusunya di wilayah administratif kecamatan batiknau hingga putri hijau, kian parah. 
titik jalan amblas di yang berada di wilayah provinsi bengkulu ini, bahkan sudah ada yang memakan badan jalan. 
belum lagi, gerusan air laut hingga erosi yang terus melahab daratan, kian menciptakan bibir tebing yang bisa sewaktu-waktu menyeret bangunan penduduk yang berada di sekitaran titik rawan amblas. 
sebagai laluan utama di ruas barat sumatera, ruas jalan negara ini juga menjadi laluan kendaraan dengan tonase tinggi. 
baca juga:ribuan peserta lulus tes terancam gagal jadi asn, sudah ada yang tidak memenuhi syarat 
baca juga:nphd dana pengamanan pilkada baru akan diteken
jalan yang diketahui memiliki kualifikasi kelas jalan iii. sesuai aturan, jalan kelas iii hanya mampu bertahan untuk bobot maksimal atau sumbu muatan maksimal 8 ton. 
"untuk wilayah bengkulu ini, jenisnya kelas jalan iii. artinya sumbu muatan maksimalnya 8 ton," ujar kadis perhubungan bengkulu utara, zahrin, s.sos, belum lama ini. 
belum lama ini, bupati bu, ir h mian juga mengatakan, adanya rencana pusat menjadikan daerah ini sebagai lokus proyek strategis nasional. 
"rencananya, bengkulu utara akan dilaksanakan proyek strategis nasional," ungkapnya. 
baca juga:satpol pp gulung habis sarang prostitusi terselubung di mukomuko
baca juga:jch bu di lepas, dewan pesan jaga kesehatan, doakan jadi haji dan hajjah mabrur - mabruroh 
persoalan serbuan abrasi yang terus mengikis bibir pantai di daerah yang membentang sepanjang 136 kilometer dari kecamatan kerkap hingga putri hijau, diterangkan bupati sudah menjadi atensi pusat. 
bahkan sudah menjadi obyek proyek apbn beberapa tahun terakhir. tinggal lagi, lanjut bupati, prosesnya secara bertahap. 
paparan ini disampaikan bupati, ketika memimpin rapat terkait persoalan yang terjadi antara ptpn 7 ketahun dengan masyarakat desa urai kecamatan ketahun. 
di tengah harapan dilakukannya penyerahan lahan yang diduga terlantar kepada masyarakat. 
turut terlontar, uneg-uneg masyarakat turut menyentil kian menyempitnya lahan masyarakat desa, akibat serangan abrasi laut.  
baca juga:dinas pertanian geber vaksinasi jembrana
baca juga:jamaah kloter 6 tiba di madinah dini hari, penginapannya sangat dekat dengan masjid nabawi
"persoalan ini sudah kami sampaikan secara langsung saat pada menteri pupr dan alhamdulillah terus berprogres. masyarakat juga diharapkan untuk bersabar," ungkapnya. 
eks jalinbar sepanjang lebih kurang 20 kilometer, dengan ruas yang membentang dari desa urai kecamatan ketahun serta desa selolong, air lakok serangai sampai dengan bintunan, turut menjadi persoalan. 
apalagi, wilayah ruas "tak bertuan" itu, masih menjadi laluan alternatif yang bahkan menjadi pilihan. 
alasannya tidak lain, adalah bentang yang jauh lebih pendek, sehingga akses untuk melaju tidak terlalu panjang. 
beda situasi ketika melalui akses jalan negara atau jalur atas, memiliki laluan yang jauh lebih panjang. 
baca juga:yusril mundur dari ketua umum partai bulan bintang
baca juga:temukan alat bukti, jaksa segera naikkan perkara 20 persen ke penyidikan
"kami minta segera dibangun. ini jalan sudah rusak parah," ujar warga yang berada di wilayah itu. 
"kami ga tahu lagi, harus ngadu kemana. yang jelas, kondisi jalan ini sudah rusak parah, apalagi kalo terus dilalui truk batubara," ungkapnya. 
sekadar mengulas, tiga paket proyek strategis nasional di wilayah kabupaten bengkulu utara (bu), terancam gagal dilaksanakan, ketika tidak kunjung dimulai. 
secara jadwal, proyek strategis yang terbagi dalam 3 paket kegiatan yang harus dilaksanakan satker pelaksanaan jalan nasional wilayah i provinsi bengkulu itu, harus rampung november tahun 2024 ini.
baca juga:menanam jagung di area persawahan, mudah dan berbiaya murah
baca juga:6 ruko terbakar ditaksir kerugian tembus lebih rp 1 miliar
polemik belum dilaksanakannya kegiatan apbn itu, dipicu oleh kasus jalan non status eks jalinbar yang hingga saat ini relatif belum mendapatkan kejelasan, sejak status jalan nasional ditanggalkan 2016 silam.
asisten ii setkab bengkulu utara, ir heru susanto, tak bergeming saat ditanyai persoalan ini. 
padahal, sebelum ramadhan lalu, deadlock terjadi dalam sosialisasi yang digelar bpjn bengkulu di kantor camat batiknau. 
forum yang dihadiri, pelaksana kegiatan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, asosisiasi niaga hingga perwakilan tokoh masyarakat, meminta dilakukan pembahasan ulang di tingkat kabupaten. 
beberapa waktu kemudian. camat batiknau, alamsyah, berkirim surat ke bupati bengkulu utara, menginformasikan kasuistik yang terjadi. 
baca juga:ribuan peserta lulus tes terancam gagal jadi asn, sudah ada yang tidak memenuhi syarat 
baca juga:nphd dana pengamanan pilkada baru akan diteken
kerusakan massif, menjadi dalih masyarakat untuk kemudian menolak moda angkutan batubara khususnya, melintasi ruas sepanjang lebih kurang 20 kilometer itu. 
pasalnya, ketika dilakukan pengalihan arus, moda transportasi termasuk moda niaga, bakal melintasi ruas eks jalan negara itu. 
ruas yang membentang dari desa urai kecamatan ketahun serta desa selolong, air lakok, serangan sampai dengan bintunan, menjadi musabab penolakan warga saat ini. 
masyarakat melalui pemerintah desa setempat, menyampaikan lugas penolakan agar angkutan batubara yang overkapasitas itu tetap tak bisa lewat, jika dilakukan pengalihan sementara.
baca juga:satpol pp gulung habis sarang prostitusi terselubung di mukomuko
baca juga:jch bu di lepas, dewan pesan jaga kesehatan, doakan jadi haji dan hajjah mabrur - mabruroh 
untuk diketahui, kantor camat batiknau memang dipakai oleh satker kementerian pupr itu saat melakukan sosialisasi dan konsolidasi bersama dengan lintas pemangku kepentingan yang berujung deadlock.
"saat ini suratnya masih dikaji oleh pimpinan," ujar asisten i setkab bu, rahmat hidayat dibincangi, jumat, 15 maret 2024 di bilangan sd it ruhul jadid arga makmur. 
perihal surat tertanggal 2 maret 2024 yang disampaikan camat batiknau, alamsyah kepada pemda bu dengan maksud meminta fasilitasi daerah atas persoalan yang terjadi.
"nah untuk bagaimana tindaklanjutnya, saat ini masih ditelaah pimpinan," ujarnya, menjelaskan, kata rahmat, sebelum ditugasi job anyar bupati mian sebagai kepala dpmd bengkulu utara.
baca juga:dinas pertanian geber vaksinasi jembrana
baca juga:jamaah kloter 6 tiba di madinah dini hari, penginapannya sangat dekat dengan masjid nabawi
secara ekonomi dan politis, perlambataan kegiatan anggaran yang secara program harus tuntas november 2024 itu tak kunjung berjalan, kemudian batal, akan sangat merugikan daerah dan juga masyarakat.
dengan bobot anggaran yang tak sedikit, dipastikan akan sangat lama pembangunan dapat dituntaskan, ketika mengandalkan fiskal daerah. 
tiga paket proyek yang terus mundur sejak 2022 itu, merupakan komponen renstra pembangunan nasional di wilayah barat sumatera.
sebelumnya, menejer ruas balai pelaksana jalan nasional (bpjn) wilayah bengkulu, mardi, menjelaskan proyek yang dilaksanakan dengan skema tahun jamak sejak 2022 itu, tahun ini mestinya rampung.
baca juga:yusril mundur dari ketua umum partai bulan bintang
baca juga:temukan alat bukti, jaksa segera naikkan perkara 20 persen ke penyidikan
"sebenarnya, tahun lalu 2022 sudah harus dikerjakan. cuma kan ada kendala. dan tahun ini akan dilaksanakan. paketnya wajib selesai november 2024 ini," ujar mardi di kantor camat batiknau.
ditanyai soal opsi tukar guling ruas jalan? mardi tak menampik kemungkinannya. walau pun, kata dia, bukan menjadi opsi saat ini. 
dalam konteks saat ini, kata mardi, opsinya adalah menjadi eks jalinbar atau jalan bawah, adalah menjadi jalan milik daerah atau jalan khusus. 
daerah ini bisa saja pemprov atau pemkab. sedangkan jalan khusus adalah salah satunya dijadikan ruas khusus oleh moda angkutan niaga. salah satunya batubara.
baca juga:menanam jagung di area persawahan, mudah dan berbiaya murah
baca juga:6 ruko terbakar ditaksir kerugian tembus lebih rp 1 miliar
tapi asosisasi pengusaha batubara atau apbb provinsi bengkulu, sutarman, lugas keberatan ketika jalan tersebut menjadi houling batubara. 
dalihnya, laluan tersebut bukan semata-mata dilalui batubara. tapi juga oleh niaga lainnya. 
"karena jalan negara itu sifatnya harus satu link. tidak bisa paralel," terang mardi dalam kacamatan teknis administratifnya. 
beda hal ketika dilakukan tukar guling, kata mardi. dijelaskannya, opsi tersebut memungkinkan, hanya saja mesti melewati proses yang tidak singkat. 
nantinya, kata dia, ruas yang kini menjadi jalan negara turun menjadi kewenangan provinsi atau kebupaten terlebih dahulu.
baca juga:ribuan peserta lulus tes terancam gagal jadi asn, sudah ada yang tidak memenuhi syarat 
baca juga:ribuan peserta lulus tes terancam gagal jadi asn, sudah ada yang tidak memenuhi syarat 
"baru nanti, kami (pemerintah,red) menggarap jalan bawah, setelah diserahkan ke kami. tapi harus melalui mekanisme yang tidak singkat," terangnya. 
kasus lainnya, ruas jalinbar juga kini terus dihajar oleh kerusakan areal bahu jalan, lantaran abrasi dan erosi laut. 
pemerintah perlu mengambil langkah segera, khususnya pada titik-titik jalan utama yang bisa sewaktu-waktu menjadi jurang petaka, lantaran amblasnya tanah penyangga bahu jalan terus merangsek ke arah badan jalan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 20 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan