Pemda Segera Lelang Jabatan 3 Kursi Eselon II

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 16 May 2024 - 19:55

Sekda Bengkulu Utara, H Fitriansyah, S.STP, MM saat memberikan arahan dalam salah satu kegiatan Bimtek, beberapa waktu lalu-Radar Utara/Benny Siswanto-

Dasarnya juga jelas, Tito mengutip Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada. Aturan tersebut, juga berlaku bagi kepala daerah yang berstatus penjabat.

Sanksi pelanggaran ini, ketika kepala daerah itu nantinya menjadi petahana, maka akan dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.

Pelarangan mutasi atau pelantikan pejabat sebelum ada ijin Mendagri ini, kalau ditarik mundur, maka sudah berlaku efektif sejak 22 April 2024.

Bukan petahana saja yang bisa dikenakan sanksi ini. Kepala daerah non petahana, ketika melanggar obyek surat Mendagri itu, tetap akan disanksi sesuai regulasi yang berlaku.

Itu ditegas dalam Pasal 71 ayat (6) UU Pilkada, begitu yang menjadi penegasan surat Tito Karnavian di poin ke-1.

Untuk diketahui, lewat PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Pilkada, ditegaskan jadwal penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 22 September 2024.

Dengan demikian, sebagaimana dijelas dalam surat Mendagri di poin ke-2, aturan ini berlaku sejak tanggal 22 Maret 2024.

Mendagri juga dalam suratnya menjelas, penggantian pejabat wajib mendapatkan persetujuan itu mulai dari pejabat struktural yang meliputi PPT Madya, Pratama, Administrator dan Pengawas;

Selanjutnya Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah;

Pada poin ke-4, mantan Kapolri itu menegasi aadanya aturan dalam penggantian pejabat di lingkungan daerah, pascapelaksanaan Pilkada.

pemda segera lelang jabatan 3 kursi eselon ii                             radarutara.bacakoran.co - tiga kursi kepala dinas di lingkungan pemda bengkulu utara provinsi bengkulu, bakal menjadi obyek lelang jabatan dalam waktu dekat ini. 
sekda bengkulu utara, h fitriansyah, sstp, mm, menyampaikan saat ini prosesnya sudah berjalan. 
dijelaskan sekda, proses itu meliputi 2 jenjang ijin atas kerja-kerja di sektor meritokrasi yang menjelang kontestasi pilkada 2024 ini, menjadi obyek direktif pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri atau kemendagri. 
lewat direktif menteri tito karnavian tersebut, setelah mendapatkan rekomendasi dari komisi aparatur sipil negara atau kasn. 
baca juga:bantuan pip jenjang sekolah ini naik
baca juga:pekerjaan fisik tmmd ke-120 kodim 0423/bu sampai pada tahap pembangunan sumur bor
instansi penyelenggara seleksi terbuka (selter) jabatan pimpinan tinggi pratama, harus mendapatkan ijin tertulis dari mendagri.
"sedang diproses. kan saat ini ijinnya tidak cukup di kasn. tapi harus mendapatkan ijin tertulis juga dari mendagri," ujar sekda, dijumpa usai menghadiri pelantikan ppk pilkada hasil perekrutan kpu daerah setempat. 
tiga kursi eselon utama di daerah ini, memang harus menjadi obyek kerja di sektor merit. 
selain kosong dan saat ini ditempati oleh pelaksana tugas yakni di dinas kesehatan. 
baca juga:disaksikan kepala dpmd, pemdes aur gading titik nol pembangunan fisik 2024
baca juga:ini alokasi anggaran dan kuota pip provinsi nusa tenggara timur
segera memasuki masa pensiun adalah kadis pupr. margono yang menempati pos staf ahli juga bakal memasuki paripurnapengabdian sebagai birokrat. 
"tinggal persiapan teknisnya lagi," bebernya, menginformasikan.
seleksi terbuka, lanjut sekda, menjadi bursa yang memang dibuka untuk umum dan sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan, untuk mengikuti lelang jabatan.
"ya nanya seleksi terbuka, siapa saja boleh ikut," ungkapnya. 
baca juga:ini alokasi anggaran dan kuota pip provinsi nusa tenggara barat
baca juga:ini alokasi anggaran dan kuota pip provinsi maluku utara
sekadar mengulas, seperti diketahui, mutasi pejabat di lingkungan daerah, terhitung sejak 21 april 2024, wajib mendapatkan ijin tertulis dari menteri dalam negari atau mendagri. 
regulasi tersebut, berdasarkan surat mendagri nomor 100.2.1.3/1575/sj tentang kewenangan kepala daerah pada daerah yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian.
surat mendagri tito karnavian itu, diteken 29 maret 2024 lalu yang ditujukan kepada gubernur, walikota dan bupati di seluruh indonesia.
catatan ru, direktif pemerintah yang merujuk pada beleid yang ditegas uu nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota itu, sempat digugat ke mahkamah konstitusi atau mk. 
baca juga:ini alokasi anggaran dan kuota pip provinsi lampung
baca juga:ini alokasi anggaran dan kuota pip provinsi kepulauan riau
perkaranya nomor 55/puu-xx/2022. obyek sengketa konstitusi itu, merupakan runut dari undang-undang tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. 
tapi, perkara konstitusi yang dimohonkan oleh perkumpulan maha bidik indonesia yang diwakili oleh moch ojat sudrajat s, hapid, s.hi., m.h., dan muhamad madroni pada 29 maret 2022 itu, akhirnya dicabut. 
itu artinya, penerapan pasal-pasal yang menjadi payung hukum penyelenggaraan pilkada 2024 tersebut berlaku. 
persis 2 tahun kemudian, tepatnya 29 maret 2024, mendagri menurunkan direktifnya. kemudian melarang kepala daerah melalukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari mendagri.  
baca juga:trik menolak tua, pria wajib hindari beberapa hal berikut ini
baca juga:leptop anda ngehang, mati atau masalah lainnya! ini cara mengatasi, bisa dilakukan sendiri..
dasarnya juga jelas, tito mengutip pasal 71 ayat (2) uu pilkada. aturan tersebut, juga berlaku bagi kepala daerah yang berstatus penjabat. 
sanksi pelanggaran ini, ketika kepala daerah itu nantinya menjadi petahana, maka akan dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh kpu provinsi atau kpu kabupaten/kota. 
pelarangan mutasi atau pelantikan pejabat sebelum ada ijin mendagri ini, kalau ditarik mundur, maka sudah berlaku efektif sejak 22 april 2024. 
bukan petahana saja yang bisa dikenakan sanksi ini. kepala daerah non petahana, ketika melanggar obyek surat mendagri itu, tetap akan disanksi sesuai regulasi yang berlaku. 
baca juga:bantuan pip jenjang sekolah ini naik
baca juga:pekerjaan fisik tmmd ke-120 kodim 0423/bu sampai pada tahap pembangunan sumur bor
itu ditegas dalam pasal 71 ayat (6) uu pilkada, begitu yang menjadi penegasan surat tito karnavian di poin ke-1. 
untuk diketahui, lewat pkpu nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan pilkada, ditegaskan jadwal penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 22 september 2024. 
dengan demikian, sebagaimana dijelas dalam surat mendagri di poin ke-2, aturan ini berlaku sejak tanggal 22 maret 2024. 
mendagri juga dalam suratnya menjelas, penggantian pejabat wajib mendapatkan persetujuan itu mulai dari pejabat struktural yang meliputi ppt madya, pratama, administrator dan pengawas;
baca juga:disaksikan kepala dpmd, pemdes aur gading titik nol pembangunan fisik 2024
baca juga:ini alokasi anggaran dan kuota pip provinsi nusa tenggara timur
selanjutnya pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja kepala puskesmas dan kepala sekolah;
pada poin ke-4, mantan kapolri itu menegasi aadanya aturan dalam penggantian pejabat di lingkungan daerah, pascapelaksanaan pilkada. 
maklum, wajib mendapatkan ijin tertulis dari mendagri ini, berlaku dalam pelantikan pejabat sampai dengan 6 bulan pascapelantikan kepala daerah terpilih. 
diterang tito, mekanismenya wajib mempedomani pasal 162 ayat (3) uu nomor 10 tahun 2016. 
baca juga:ini alokasi anggaran dan kuota pip provinsi nusa tenggara barat
baca juga:ini alokasi anggaran dan kuota pip provinsi maluku utara
seluruh kepala daerah baik definitif atau pun tidak, yang melakukan penggantian pejabat di lingkungannya, wajib melaporkan paling lambat 7 hari kerja, terhitung sejak dilakukannya tindakan kepegawaian. 
untuk diketahui, salah satu kerawanan yang terbilang sulit dibuktikan saban penyelenggaraan kontestasi adalah penyalahgunaan wewenang di sektor merit. 
sejauh ini, tingkat pelanggarannya pun belum banyak yang terjaring sampai dengan dijatuhi vonis oleh lembaga berkompeten. 
namun kasus penyalahgunaan program oleh pejabat, pernah terjadi di daerah ini saat pemilu. 
saat itu, seorang pejabat dinas kesehatan dijatuhi sanksi oleh kasn setelah direkomendasikan oleh bawaslu. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 17 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan