Jumat Besok Pejabat 4 OPD Dipanggil Jaksa, Pejabat Lain Tunggu Giliran

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Kamis , 16 May 2024 - 10:04

Kajari Mukomuko, Rudi Iskandar SH, MH-Radar Utara/Wahyudi -

MUKOMUKO.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko telah memanggil dan memeriksa pejabat di tiga organisasi perangkat daerah (OPD).

Yaitu pejabat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mukomuko, pejabat di Sekretariat DPRD (Setwan) Kabupaten Mukomuko dan pejabat di Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Mukomuko.

Sedangkan untuk Jumat, 17 Mei 2024 besok. Penyidik Kejari Mukomuko juga telah menjadwalkan, akan kembali memanggil pejabat di empat OPD.

Pemanggilan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.

Untuk mendalami perkara dugaan pemotongan dana kegiatan OPD yang kabarnya mencapai sebanyak 20 persen untuk tahun anggaran 2023-2024.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mukomuko, Rudi Iskandar, SH, MH melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Agung Malik Rahman Hakim, SH, MH ketika dikonfirmasi Kamis pagi, 16 Mei 2024 menegaskan.

Untuk perkara dugaan pemotongan dana kegiatan OPD sebanyak 20 persen, statusnya sudah penyelidikan (Lid).

Pihakhya juga mengaku akan terus mendalami perkara tersebut. Dengan memanggil para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Mukomuko.

"Sebelumnya sudah ada tiga pejabat kita panggil untuk dimintai keteranganya. Dan untuk hari Jumat besok, pejabat di empat OPD yang kita panggil lagi. Kalau pejabat yang lainnya nanti menyusul," tegasnya.

Agung juga memastikan, tidak akan main-main menangani perkara yang berpotensi merugikan keuangan negara.

jumat besok pejabat 4 opd dipanggil jaksa, pejabat lain tunggu giliran                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co - sebelumnya, penyidik kejaksaan negeri (kejari) mukomuko telah memanggil dan memeriksa pejabat di tiga organisasi perangkat daerah (opd).
yaitu pejabat di badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) kabupaten mukomuko, pejabat di sekretariat dprd (setwan) kabupaten mukomuko dan pejabat di sekretariat daerah kabupaten (setdakab) mukomuko. 
sedangkan untuk jumat, 17 mei 2024 besok. penyidik kejari mukomuko juga telah menjadwalkan, akan kembali memanggil pejabat di empat opd.
pemanggilan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah kabupaten mukomuko.
baca juga:usia pensiun pppk antara 58-65 tahun
baca juga:pernikahan warga non muslim di kua tunggu juknis
untuk mendalami perkara dugaan pemotongan dana kegiatan opd yang kabarnya mencapai sebanyak 20 persen untuk tahun anggaran 2023-2024.
kepala kejaksaan negeri (kajari) mukomuko, rudi iskandar, sh, mh melalui kasi pidana khusus (pidsus), agung malik rahman hakim, sh, mh ketika dikonfirmasi kamis pagi, 16 mei 2024 menegaskan.
untuk perkara dugaan pemotongan dana kegiatan opd sebanyak 20 persen, statusnya sudah penyelidikan (lid).
pihakhya juga mengaku akan terus mendalami perkara tersebut. dengan memanggil para pejabat di lingkungan pemerintah daerah mukomuko. 
baca juga: terhitung 15 mei-15 september 2024 irigasi manjunto kanan dikeringkan
baca juga:907 keluarga di selagan raya segera nikmati air pdam
"sebelumnya sudah ada tiga pejabat kita panggil untuk dimintai keteranganya. dan untuk hari jumat besok, pejabat di empat opd yang kita panggil lagi. kalau pejabat yang lainnya nanti menyusul," tegasnya. 
agung juga memastikan, tidak akan main-main menangani perkara yang berpotensi merugikan keuangan negara.
penyidik kejaksaan negeri mukomuko, akan terus mendalami perkara itu hingga semua terang.
jika nanti ditemukan dua alat bukti yang menguatkan pada unsur pidana. dapat dipastikan, perkara itu bisa naik status ke penyidikan. 
baca juga:pemkab komitmen percepat turunkan stunting di mukomuko
baca juga:tpp pns dan pppk di mukomuko segera dibayarkan
"yang jelas, kamu terus dalami perkara itu dengan memanggil para pihak. agar titik perkaranya terungkap. apapun nanti hasilnya, kita kabari lagi ke rekan-rekan," ujarnya. 
sebelumnya, kepala kejaksaan negeri (kajari) mukomuko, rudi iskandar, sh, mh, menegaskan.
untuk membongkar dugaan pemotongan anggaran kegiatan yang kabarnya mencapai 20 persen itu.
maka kejari mukomuko menerbitkan surat perintah dimulainya penyelidikan (sprindik). 
baca juga:usia pensiun pppk antara 58-65 tahun
baca juga:pernikahan warga non muslim di kua tunggu juknis
"kita keluarkan sprindik terhadap perkara dugaan pemotongan anggaran kegiatan yang bersumber dari apbd. berdasarkan laporan yang kami terima dari lembaga swadaya masyarakat. pemotongan anggaran itu kabarnya mencapai 20 persen," tegas kajari. 
untuk memastikan benar dan tidaknya informasi tersebut.
tentu, penyidik kejaksaan negeri mukomuko harus memanggil dan meminta keterangan dari para pihak. baik itu pejabat yang berwenang dan pihak terkait lainnya.
termasuk nanti, penyidik juga akan mencari dua alat bukti. ditegaskannya, jika dua alat bukti terhadap dugaan pemotongan anggaran kegiatan yang bersumber dari apbd itu berhasil ditemukan.
baca juga:anak nelayan bisa kuliah gratis di sekolah tinggi perikanan
baca juga:minta fogging dicuekin, dinas kesehatan kecewakan warga bandaratu
dipastikan, perkara yang berpotensi menyebabkan kerugian keuangan negara akan dilanjutkan prosesnya sesuai ketentuan aturan yang berlaku. 
"yang jelasnya, laporan dari masyarakat terkait dugaan pemotongan anggaran itu kita tindaklanjuti," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 5 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan