Amankan Aset Negara, Pelindo Bengkulu Respon Gugatan Warga

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Senin , 06 May 2024 - 20:01

GM PT. Pelindo Regional 2 Bengkulu, S. Joko-Radar Utara/Doni Aftarizal-

Lebih jauh Joko mengatakan, terhadap gugatan itu, melalui putusan PN Bengkulu Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Bgl tanggal 9 Maret 2022, menyatakan sah secara hukum PT Pelindo merupakan pemilik sah atas bidang tanah dengan luas seluruhnya 11.804.200 M2.

"Jadi kita berharap agar para pihak dapat menghormati dan melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terutama berkaitan dengan kepemilikan PT. Pelindo yang berada pada lahan sertifikat HPL," demikian Joko.

Sebagaimana diketahui, lahan yang diduduki atau bangunan yang didirikan warga di lokasi tersebut, secara hukum sah milik PT Pelindo.

Ini dibuktikan berdasarkan bukti kepemilikan sertifikat HPL Nomor 222 tahun 1979 yang diperbaharui dengan Nomor 00002 tanggal 09 Desember 2009.

Sertifikat HPL tersebut didasari dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia (RI) Nomor 20 Tahun 1991.

Kemudian Nomor KM 15 Tahun 1991 tentang batas-batas daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentinga pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. (tux)

amankan aset negara, pelindo bengkulu respon gugatan warga                            bengkulu ru - pt. pelabuhan indonesia (persero) regional 2 bengkulu merespon gugatan warga, yang diketahui menduduki lahan hak pengelolaan lahan (hpl) pelindo yang berada di wilayah kelurahan sumber jaya kota bengkulu.
respon ini sebagai upaya pelindo regional 2 bengkulu selaku tergugat menanggapi dugaan campur tangan, berupa pemblokiran akses listrik melalu pt. perusahaan listrik negara (persero) terhadap warga selaku penggugat.
general manager (gm) pelindo regional 2 bengkulu, s. joko mengatakan, pihaknya tengah menjalani proses sidang di pengadilan negeri (pn) bengkulu, terhadap gugatan yang dilayangkan sejumlah warga.
"warga yang dimaksud menduduki lahan hpl pelindo dengan materi penyambungan listrik di lokasi, tepatnya antara tempat pelelangan ikan (tpi) dengan pt. pertamina patra niaga sub-holding commercial & trading regional sumbagsel," ungkap joko.
baca juga:kelangkaan pangan jadi ancaman, strategi tepat dibutuhkan atasi stunting
baca juga:daftar ke gerindra, rosjonsyah: saya siap maju pilgub
saat ini, lanjut joko, proses sidang sudah berjalan sampai dengan tahap pemeriksaan setempat bersama hakim, dan selanjutnya tahap pemeriksaan saksi penggugat.
"kita selaku pemilik lahan, tentunya berkewajiban untuk menertibkan dan mengamankan aset. karena bagaimanapun juga, lahan yang diduduki warga merupakan aset negara," tegas joko, senin 06 mei 2024.
menurutnya, langkah ini sesuai dengan yang diamanatkan negara, dan dituangkan dalam bentuk surat edaran (se) menteri badan usaha milik negara (bumn).
"yang kemudian dituangkan secara eksplisit dalam peraturan direksi pt. pelindo, dimana secara garis besar menyebutkan bahwa perusahaan melaksanakan pengamanan terhadap aset perusahaan yang bermasalah," papar joko.
baca juga:breaking news..mobil ambulance rsud mukomuko ringsek di air bikuk
baca juga:geger.! kejari mukomuko bongkar dugaan pemotongan dana kegiatan opd
namun, sambung joko, tidak terbatas pada penghentian saluran listrik dan air, dan juga melaksanakan pembongkaran dan atau pengosongan bangunan dan fasilitas lain yang ada diatasnya.
"perlu diketahui, bulan maret 2022 terdapat gugatan di pn bengkulu dan kita selaku pihak tergugat. pokok gugatannya masalah kepemilikan lahan dengan objek gugatan yang sama dengan yang diajukan saat ini," terang joko.
lebih jauh joko mengatakan, terhadap gugatan itu, melalui putusan pn bengkulu nomor 13/pdt.g/2022/pn.bgl tanggal 9 maret 2022, menyatakan sah secara hukum pt pelindo merupakan pemilik sah atas bidang tanah dengan luas seluruhnya 11.804.200 m2.
"jadi kita berharap agar para pihak dapat menghormati dan melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terutama berkaitan dengan kepemilikan pt. pelindo yang berada pada lahan sertifikat hpl," demikian joko.
baca juga:perjalanan jauh, mobil terasa berat dan boros bahan bakar. mungkin 4 hal ini jadi penyebabnya...
baca juga:umat muslim harus tahu? ini 3 hari baik yang disunnahkan dalam islam untuk memotong kuku
sebagaimana diketahui, lahan yang diduduki atau bangunan yang didirikan warga di lokasi tersebut, secara hukum sah milik pt pelindo. 
ini dibuktikan berdasarkan bukti kepemilikan sertifikat hpl nomor 222 tahun 1979 yang diperbaharui dengan nomor 00002 tanggal 09 desember 2009.
sertifikat hpl tersebut didasari dengan surat keputusan bersama (skb) menteri dalam negeri (mendagri) dan menteri perhubungan (menhub) republik indonesia (ri) nomor 20 tahun 1991.
kemudian nomor km 15 tahun 1991 tentang batas-batas daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentinga pelabuhan pulau baai bengkulu. (tux)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 7 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan