BUMDes Sudah Sarang Korupsi, Diatur di UU Desa yang Baru, Tapi Tak Bisa Langsung Langsung Berlaku. Ini Penyeba

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 02 May 2024 - 10:04

Segmen poyensial yang dapat digawangi BUMDes adalah sektor pangan. -Radar Utara/Benny Siswanto-

(1) Pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dilakukan secara profesional untuk mendapatkan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan/atau koperasi.

(3) Kerja sama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antarpelaku ekonomi dan saling menguatkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.

Kajari Bengkulu Utara, Pradhana P Setyarjo,SE,SH,MH, tak menampik pentingnya pengelolaan BUMDes yang harus dikelola secara profesional.

Perkuatan fungsi BUMDes lewat UU Desa, kata dia, menjadi sinyal positif yang disampaikan oleh pemerintah dan tinggal lagi disikapi secara baik lintas lintas pemangku kepentingan.

"Karena desa didesain menjadi episentrum ekonomi dan lokus pembangunan ekonomi dan infrastruktur nasional, melalui pembangunan desa," ujarnya.

Kerja lanjutan untuk merumuskan rumpun regulasi, terus Kajari, juga masih akan dilakukan oleh oleh pemerintah.

Penjelasan Kajari ini, sejalan dengan bunyi ayat terakhir dalam pasal yang disisipkan dalam revisi kedua UU Desa sebelumnya.

Ditegaskan, di ayat (4), Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Setelah BUMDes di Desa Urai Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu yang sudah menjerat pelakunya.

Sengkarut BUMDes juga kini tengah menjadi obyek penyidikan kejaksaan atas penyertaan modal ke BUMDes, dengan lokus Desa Kali Kecamatan Arma Jaya, Bengkulu Utara yang tengah menuju penetapan tersangka.

bumdes sudah sarang korupsi, diatur di uu desa yang baru, tapi tak bisa langsung langsung berlaku. ini penyeba                            radarutara.bacakoran.co - sengkarut korupsi di lingkungan pemerintahan desa yang kian melebar ke pengelolaan bumdes, turut disikapi serius pemerintah. 
revisi uu desa baru yakni undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa, mengatur cukup eksplisit soal perusahaan pelat merah bentukan desa tersebut. 
dari 26 poin perubahan yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan dpr, persoalan bumdes, ditegaskan lewat sisipan pasal antara pasal 87 dan pasal 88. 
lahirlah, pasal 87a. secara umum dijabarkan, pasal tambahan itu menegasi soal profesionalisme bumdes yang menjadi tuntutan. 
baca juga:may day 2024, momentum refleksi peran penting para pekerja
baca juga:hardiknas, bengkulu kirim 14 anak ikuti ftbi
selain itu, bumdes juga didesain agar menjadi suntikan bagi pemerintah desa dan pembangunan ekonomi masyarakat, dalam menggeliatkan perekonomian setempat. 
pola kemitraan juga turut diatur dalam pasal tambahan ini. bumdes diharapkan menjadi triger lahirnya demokrasi ekonomi, bahkan mewujudkan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi. 
selain itu, membangun kemiteraan oleh bumdes menjadi sangat terbuka. tidak hanya berkolaborasi dengan sesama bumdes, bumd dan badan usaha swasta dan atau koperasi. 
kolaborasi bumdes dengan bumn juga menjadi langkah baru yang memungkinkan dilakukan, dengan prinsip saling menguntungkan. 
baca juga:masuk bursa partai golkar, haryadi siap maju pilbup bu
baca juga:basmi nyamuk dbd terganjal obat fogging
berikut sisipan pasal khusus bumdes yang ditegas dalam pasal 87a. 
pasal 87a
(1) pengelolaan bum desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2) dilakukan secara profesional untuk mendapatkan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(2) bum desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan/atau koperasi.
(3) kerja sama bum desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antarpelaku ekonomi dan saling menguatkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.
baca juga: sukseskan program ketahan pangang, pemdes talang pasak bagikan 750 ekor ayam kampung
baca juga: proses di daerah clear, sertifikasi tw 1 nunggu transfer dari kemenkeu
kajari bengkulu utara, pradhana p setyarjo,se,sh,mh, tak menampik pentingnya pengelolaan bumdes yang harus dikelola secara profesional. 
perkuatan fungsi bumdes lewat uu desa, kata dia, menjadi sinyal positif yang disampaikan oleh pemerintah dan tinggal lagi disikapi secara baik lintas lintas pemangku kepentingan. 
"karena desa didesain menjadi episentrum ekonomi dan lokus pembangunan ekonomi dan infrastruktur nasional, melalui pembangunan desa," ujarnya. 
kerja lanjutan untuk merumuskan rumpun regulasi, terus kajari, juga masih akan dilakukan oleh oleh pemerintah. 
baca juga:hari ini kpu resmikan calon dprd terpilih
baca juga:ini jadwal lengkap tanggal tahapan pilkada 2024, penetapan calon terpilih hingga pengusulan pengesahan pengang
penjelasan kajari ini, sejalan dengan bunyi ayat terakhir dalam pasal yang disisipkan dalam revisi kedua uu desa sebelumnya. 
ditegaskan, di ayat (4), ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama bum desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
setelah bumdes di desa urai kecamatan ketahun, kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu yang sudah menjerat pelakunya. 
sengkarut bumdes juga kini tengah menjadi obyek penyidikan kejaksaan atas penyertaan modal ke bumdes, dengan lokus desa kali kecamatan arma jaya, bengkulu utara yang tengah menuju penetapan tersangka. 
baca juga:sambatan, tradisi luhur, budaya adiluhung. lantas apa yang dimaksud sambatan.?
baca juga:panwascam pemilu jadi panwascam pilkada diumumkan 
estimasi itu, dilihat dari laju penyidikan kali kedua bumdes di daerah ini, tinggal menunggu hasil audit kerugian negara saja. 
jaksa juga masih menggunakan auditor internalnya dari kejaksaan tinggi atau kejati bengkulu. 
persis, seperti penyidikan kasus eks pnpm di kecamatan air napal yang tinggal menuju pelimpahan tahap 2 dari penyidik pidsus kepada penyidik penuntut.
korps adhyaksa itu, masih menunggu penegasan hasil audit kerugian negara atau kn yang timbul dalam obyek penyidikanya.
baca juga:may day 2024, momentum refleksi peran penting para pekerja
baca juga:hardiknas, bengkulu kirim 14 anak ikuti ftbi
jejak penyertaan modal desa gardu kepada badan usaha milik desa (bumdes) gardu jaya, penyidikannya terus melaju. 
hari senin, 22 januari 2024 sekitar pukul 10.00 wib, penyidik kejaksaan melakukan penggeledahan. aksi geledah itu, dilakukan di kantor desa setempat.
tim penyidik pada kejaksaan negeri bengkulu utara (bu), arico novi saputra, sh,  didampingi kasi intelijen, ekke widoto khahar, sh,mh, memimpin penggeledahan di kantor desa gardu kecamatan arma jaya. 
perburuan dokumen, sejalan dengan status pengusutan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana bumdesa tahun 2017-2019 ditingkatkan ke penyidikan yang artinya, segera menjerat tersangka.
baca juga:masuk bursa partai golkar, haryadi siap maju pilbup bu
baca juga:basmi nyamuk dbd terganjal obat fogging
saat itu, ekke w k, sh,mh, menjelaskan, penggeledahan yang dilakukan sekitar beberapa jam, mengantisipasi kemungkinan adanya penghilangan dokumen-dokumen penting dalam penyidikan ini. 
diketahui, hasil wawancara sebelumnya yang dilakukan ru kepada supriyadi, mantan kades gardu, mengaku direktifnya selama menjabat telah mengalokasikan anggaran sebesar rp 400-an juta.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 3 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan