Pemda Dinilai Tak Paham Agenda May Day

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Selasa , 30 Apr 2024 - 21:09

Dialog pekerja, pengusaha dan pemerintah dalam rangka May Day-Radar Utara/ Doni Aftarizal -

"Dalam dialog tadi banyak hal yang tersampaikan dari pekerja kepada pemerintah. Diantaranya berkaitan dengan upah minimum, BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan, serta lain sebagainya," sampai Rohidin.

Berkaitan dengan agenda May Day, Rohidin mengemukakan, pihaknya berharap dan mendorong agar para pekerja atau buruh dalam menggelar kegiatan-kegiatan produktif.

"Kalaupun mereka ingin tetap turun ke jalan, kita berharap itu merupakah langkah terakhir. Makanya kita menyarankan agar May Day tahun ini lebih mengarah pada kegiatan-kegiatan bermanfaat," harap Rohidin.

Ditambahkan Kadisnakertrans Provinsi Bengkulu, Dr. E. H. Syarifuddin mengemukakan, di Provinsi Bengkulu terdapat sekitar 8.000 tenaga kerja non lembaga yang harus dilindungi, seperti dari sisi jaminan sosial.

"Sejauh ini Pemprov Bengkulu sudah mewujudkannya sekitar 40 persen diantaranya. Sedangkan 60 persen lagi, kita berharap pemerintah kabupaten/kota dapat turut berperan. Setidak-tidaknya bagi pekerja di masing-masing wilayahnya," singkat Syarif. (*)

pemda dinilai tak paham agenda may day                            bengkulu.radarutara.bacakoran.co - pemerintah daerah (pemda) di provinsi bengkulu, dinilai tidak memahami agenda may day atau peringatan hari buruh sedunia setiap tanggal 1 mei.
ini ditegaskan ketua konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia (kspsi) provinsi bengkulu, aizan dahlan, sh, mh usai dialog pekerja, pengusaha dan pemerintah dengan tema kerja bersama wujudkan pekerja/buruh yang kompeten, selasa 30 april 2024.
"perlu digaris bawahi, kegiatan tadi merupakan dialog dan bukannya audiensi. hanya saja dalam perjalanannya tidak sesuai ekspektasi kita selaku pekerja," ungkap aizan.
menurut aizan, awalnya pihaknya berpikir jika dalam dialog ini, adanya upaya untuk menyamai pendapat antara pemda dan pengusaha, tentunya dengan para pekerja.
baca juga:mulai jaring cakada, ini kader nasdem yang berpotensi maju
baca juga:pemda dinilai tak paham agenda may day
"tapi faktanya tidaklah sedemikian. malah kesan yang muncul, kegiatan ini seakan-akan dibuat seperti dialog tripartit yang didalamnya memang harus melibatkan pemerintah, pengusaha dan pekerja," sesal aizan.
padahal, lanjut aizan, dialog tripartit ini harusnya diagendakan setiap bulan, seperti halnya ditingkat pusat. apalagi di bengkulu ini sudah ada lembaga tripartit yang langsung diketua gubernur bengkulu.
"fakta ini terang saja menunjukkan jika orang yang didudukan di dinas tenaga kerja dan transmigrasi (nakertrans) tidak paham," sindir aizan.
makanya, sambung aizan, pihaknya menilai jika pemda sama sekali tidak memahami apa itu agenda may day. dimana agenda ini, sejatinya milik serikat pekerja.
baca juga:sujono mantapkan diri maju pilbup bu
baca juga:pilkada serentak diharapkan berlangsung aman dan tertib
"sejauh ini tuntutan kita dalam agenda may day tahun ini, tetap pada desakan mencabut undang-undang (uu) cipta kerja, dialog tripartit, pembentukan dewan pengupahan di 6 kabupaten di provinsi bengkulu dan lainnya," tegas aizan.
sementara itu, gubernur bengkulu, prof. dr. h. rohidin mersyah mengatakan, dalam dialog ini pihaknya pada prinsipnya lebih menitikberatkan, apa yang menjadi aspirasi pekerja bisa tersampaikan kepada pemerintah.
"dalam dialog tadi banyak hal yang tersampaikan dari pekerja kepada pemerintah. diantaranya berkaitan dengan upah minimum, bpjs ketenagakerjaan dan kesehatan, serta lain sebagainya," sampai rohidin.
berkaitan dengan agenda may day, rohidin mengemukakan, pihaknya berharap dan mendorong agar para pekerja atau buruh dalam menggelar kegiatan-kegiatan produktif.
baca juga:gubernur rohidin ajak do'akan timnas indonesia
baca juga:jalan amblas di lebong, direncanakan relokasi
"kalaupun mereka ingin tetap turun ke jalan, kita berharap itu merupakah langkah terakhir. makanya kita menyarankan agar may day tahun ini lebih mengarah pada kegiatan-kegiatan bermanfaat," harap rohidin.
ditambahkan kadisnakertrans provinsi bengkulu, dr. e. h. syarifuddin mengemukakan, di provinsi bengkulu terdapat sekitar 8.000 tenaga kerja non lembaga yang harus dilindungi, seperti dari sisi jaminan sosial.
"sejauh ini pemprov bengkulu sudah mewujudkannya sekitar 40 persen diantaranya. sedangkan 60 persen lagi, kita berharap pemerintah kabupaten/kota dapat turut berperan. setidak-tidaknya bagi pekerja di masing-masing wilayahnya," singkat syarif. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 1 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan