Bakal Ada Peraturan Pemerintah yang Bisa Tambah Pendapatan Desa

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Sabtu , 27 Apr 2024 - 10:22

Ilustrasi-Telisik.id-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Desa yang jumlahnya di seluruh tanah air mencapai 80-an ribu, memungkinkan mendapatkan komponen penghasilan tetap atau siltap.

Kemungkinan tersebut, ketika membaca beleid anyar yang sudah dirilis pemerintah. Tepatnya, Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan Revisi Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ditegaskan dalam UU tersebut, desa berhak mendapatkan dana konservasid an/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Dijelaskan juga, dana konservasi dan rehabilitasi kepada desa itu, diberikan kepada desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasanp elestarian alam, hutan produksi, dan kebunp roduksi.

Penjelasan anyar tersebut, diterang dalam pasal anyar atau sisipan antara Pasal 5 dan Pasal 6 yakni Pasal 5A ayat (1).

Secara teknis, penerapan regulasi anyar ini, nantinya akan dilugas dalam sebuah rumpun regulasi turunan UU Desa yang bakal diterbitkan pemerintah.

"Ketentuan mengenai dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah," jelas Pasal 5A ayat (2).

Masih pada pasal-pasal awalan tepatnya Pasal 4. UU Desa juga menjelaskan, maksud dari pengaturan desa. Tujuannya meliputi :

BACA JUGA:Menguatkan Perlindungan Konsumen

a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus

bakal ada peraturan pemerintah yang bisa tambah pendapatan desa                            radarutara.bacakoran.co - desa yang jumlahnya di seluruh tanah air mencapai 80-an ribu, memungkinkan mendapatkan komponen penghasilan tetap atau siltap.
kemungkinan tersebut, ketika membaca beleid anyar yang sudah dirilis pemerintah. tepatnya,  undang - undang nomor 3 tahun 2024 yang merupakan revisi kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. 
ditegaskan dalam uu tersebut, desa berhak mendapatkan dana konservasid an/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan.
dijelaskan juga, dana konservasi dan rehabilitasi kepada desa itu, diberikan kepada desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasanp elestarian alam, hutan produksi, dan kebunp roduksi.
baca juga:pemprov bengkulu tangani longsor lebong. ini langkah yang dilakukan..
baca juga:jarang diketahui, beberapa cara mencegah nasi berbau menggunakan magic com
penjelasan anyar tersebut, diterang dalam pasal anyar atau sisipan antara pasal 5 dan pasal 6 yakni pasal 5a ayat (1).
secara teknis, penerapan regulasi anyar ini, nantinya akan dilugas dalam sebuah rumpun regulasi turunan uu desa yang bakal diterbitkan pemerintah. 
"ketentuan mengenai dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah," jelas pasal 5a ayat (2). 
masih pada pasal-pasal awalan tepatnya pasal 4. uu desa juga menjelaskan, maksud dari pengaturan desa. tujuannya meliputi :
baca juga:sebelum membeli ban mobil, perhatikan hal berikut ini...
baca juga:menguatkan perlindungan konsumen
a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya negara kesatuan republik indonesia;
b. memberikan kejelasan kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia dalam mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia;
c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
baca juga: tidak perlu beli obat di apotek! ini sederet manfaat bengkuang bagi kesehatan lambung
baca juga:idi di bengkulu tahun 2022 capai 73,23 
d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
e. membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
baca juga:kementerian investasi - kemendagri perpanjang kerja sama akses pemanfaatan data kependuduka
baca juga:uang beredar tumbuh lebih tinggi pada maret 2024
h. memajukan perekonomian masyarakat desa sertam engatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
i. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.
perihal dana operasional, sebagaimana diterang pada angka 4 tepatnya pasal 8. 
diterangkan sebagaimana dalam bab  penjelasan, dana operasional antara lain adalah dana untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk dana operasional rumah tangga desa.
pasal 8 juga turut mengatur soal pembentukan desa. skemanya, mulai dari pembentukan desa atau pemekaran menjadi desa baru.
baca juga:maju pilgub, eks bupati dan bupati bs daftar ke pdi perjuangan
baca juga:aksi serentak perangi demam berdarah dengan psn
termasuk juga, soal penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa; atau penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.
beleid anyar itu juga menegasi perihal tunjangan purnatugas. hal ini diatur pada pasal 26 ayat (3) huruf d yang menjelaskan: 
yang dimaksud dengan "tunjangan purnatugas" adalah penerimaan yang sah sebagai  penghargaan bagi kepala desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau yang setara dengan itu.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 15 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan