Menanti Kelanjutan Proyek Strategis Nasional yang Terancam Batal

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 26 Apr 2024 - 20:24

Perbaikan jalan dan jembatan di jalan lintas barat Sumatera menjadi salah satu proyek strategis nasional di Kabupaten Bengkulu Utara.-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Tiga paket proyek strategis nasional di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara (BU), terancam gagal dilaksanakan, ketika tidak kunjung dimulai.

Secara jadwal, proyek strategis yang terbagi dalam 3 paket kegiatan yang harus dilaksanakan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu itu, harus rampung November tahun 2024 ini.

Polemik belum dilaksanakannya kegiatan APBN itu, dipicu oleh kasus jalan non status eks Jalinbar yang hingga saat ini relatif belum mendapatkan kejelasan, sejak status jalan nasional ditanggalkan 2016 silam.

Asisten II Setkab Bengkulu Utara, Ir Heru Susanto, tak bergeming saat ditanyai persoalan ini.

Padahal, sebelum ramadhan lalu, deadlock terjadi dalam sosialisasi yang digelar BPJN Bengkulu di Kantor Camat Batiknau.

Forum yang dihadiri, pelaksana kegiatan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, asosisiasi niaga hingga perwakilan tokoh masyarakat, meminta dilakukan pembahasan ulang di tingkat kabupaten.

Beberapa waktu kemudian. Camat Batiknau, Alamsyah, berkirim surat ke Bupati Bengkulu Utara, menginformasikan kasuistik yang terjadi.

Kerusakan massif, menjadi dalih masyarakat untuk kemudian menolak moda angkutan batubara khususnya, melintasi ruas sepanjang lebih kurang 20 kilometer itu.

Pasalnya, ketika dilakukan pengalihan arus, moda transportasi termasuk moda niaga, bakal melintasi ruas eks jalan negara itu.

Ruas yang membentang dari Desa Urai Kecamatan Ketahun serta Desa Selolong, Air Lakok, Serangan sampai dengan Bintunan, menjadi musabab penolakan warga saat ini.

menanti kelanjutan proyek strategis nasional yang terancam batal                            radarutara.bacakoran.co - tiga paket proyek strategis nasional di wilayah kabupaten bengkulu utara (bu), terancam gagal dilaksanakan, ketika tidak kunjung dimulai. 
secara jadwal, proyek strategis yang terbagi dalam 3 paket kegiatan yang harus dilaksanakan satker pelaksanaan jalan nasional wilayah i provinsi bengkulu itu, harus rampung november tahun 2024 ini.
polemik belum dilaksanakannya kegiatan apbn itu, dipicu oleh kasus jalan non status eks jalinbar yang hingga saat ini relatif belum mendapatkan kejelasan, sejak status jalan nasional ditanggalkan 2016 silam.
asisten ii setkab bengkulu utara, ir heru susanto, tak bergeming saat ditanyai persoalan ini. 
baca juga:pwi mukomuko lakukan psn demam berdarah
baca juga:kuwait butuh perawat indonesia, gajinya nyaris rp50 juta
padahal, sebelum ramadhan lalu, deadlock terjadi dalam sosialisasi yang digelar bpjn bengkulu di kantor camat batiknau. 
forum yang dihadiri, pelaksana kegiatan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, asosisiasi niaga hingga perwakilan tokoh masyarakat, meminta dilakukan pembahasan ulang di tingkat kabupaten. 
beberapa waktu kemudian. camat batiknau, alamsyah, berkirim surat ke bupati bengkulu utara, menginformasikan kasuistik yang terjadi. 
kerusakan massif, menjadi dalih masyarakat untuk kemudian menolak moda angkutan batubara khususnya, melintasi ruas sepanjang lebih kurang 20 kilometer itu. 
baca juga:kapolres temui forkopimcam penarik bahas soal kamtibmas
baca juga:polres mukomuko awasi perekrutan anggota adhoc pilkada 2024
pasalnya, ketika dilakukan pengalihan arus, moda transportasi termasuk moda niaga, bakal melintasi ruas eks jalan negara itu. 
ruas yang membentang dari desa urai kecamatan ketahun serta desa selolong, air lakok, serangan sampai dengan bintunan, menjadi musabab penolakan warga saat ini. 
masyarakat melalui pemerintah desa setempat, menyampaikan lugas penolakan agar angkutan batubara yang overkapasitas itu tetap tak bisa lewat, jika dilakukan pengalihan sementara.
untuk diketahui, kantor camat batiknau memang dipakai oleh satker kementerian pupr itu saat melakukan sosialisasi dan konsolidasi bersama dengan lintas pemangku kepentingan yang berujung deadlock.
baca juga:7 point penting surat edaran bupati bengkulu utara nomor 400/2469/dinkes/2024. apa isinya.?
baca juga:ini tugas verifikator kabupaten/kota pada usulan perubahan status kelurahan menjadi desa 
"saat ini suratnya masih dikaji oleh pimpinan," ujar asisten i setkab bu, rahmat hidayat dibincangi, jumat, 15 maret 2024 di bilangan sd it ruhul jadid arga makmur. 
perihal surat tertanggal 2 maret 2024 yang disampaikan camat batiknau, alamsyah kepada pemda bu dengan maksud meminta fasilitasi daerah atas persoalan yang terjadi.
"nah untuk bagaimana tindaklanjutnya, saat ini masih ditelaah pimpinan," ujarnya, menjelaskan, kata rahmat, sebelum ditugasi job anyar bupati mian sebagai kepala dpmd bengkulu utara.
secara ekonomi dan politis, perlambataan kegiatan anggaran yang secara program harus tuntas november 2024 itu tak kunjung berjalan, kemudian batal, akan sangat merugikan daerah dan juga masyarakat.
baca juga:umat muslim wajib tau! rasulullah saw melarang meniup makanan dan minuman panas? simak penjelasannya berikut;
baca juga:dugaan pemalsuan dokumen, peserta lulus tes pppk bawaslu dibatalkan, ini data dan penggantinya
dengan bobot anggaran yang tak sedikit, dipastikan akan sangat lama pembangunan dapat dituntaskan, ketika mengandalkan fiskal daerah. 
tiga paket proyek yang terus mundur sejak 2022 itu, merupakan komponen renstra pembangunan nasional di wilayah barat sumatera.
sebelumnya, menejer ruas balai pelaksana jalan nasional (bpjn) wilayah bengkulu, mardi, menjelaskan proyek yang dilaksanakan dengan skema tahun jamak sejak 2022 itu, tahun ini mestinya rampung.
"sebenarnya, tahun lalu 2022 sudah harus dikerjakan. cuma kan ada kendala. dan tahun ini akan dilaksanakan. paketnya wajib selesai november 2024 ini," ujar mardi di kantor camat batiknau.
baca juga:176 pelajar sman 07 bengkulu utara dikembalikan ke orangtua, 7 hafiz/hafizah diwisuda
baca juga:sabtu besok, sman 8 bu perpisahan, bagaimana sekolah mengemasnya.?
ditanyai soal opsi tukar guling ruas jalan? mardi tak menampik kemungkinannya. walau pun, kata dia, bukan menjadi opsi saat ini. 
dalam konteks saat ini, kata mardi, opsinya adalah menjadi eks jalinbar atau jalan bawah, adalah menjadi jalan milik daerah atau jalan khusus. 
daerah ini bisa saja pemprov atau pemkab. sedangkan jalan khusus adalah salah satunya dijadikan ruas khusus oleh moda angkutan niaga. salah satunya batubara.
tapi asosisasi pengusaha batubara atau apbb provinsi bengkulu, sutarman, lugas keberatan ketika jalan tersebut menjadi houling batubara. 
baca juga:pwi mukomuko lakukan psn demam berdarah
baca juga:kuwait butuh perawat indonesia, gajinya nyaris rp50 juta
dalihnya, laluan tersebut bukan semata-mata dilalui batubara. tapi juga oleh niaga lainnya. 
"karena jalan negara itu sifatnya harus satu link. tidak bisa paralel," terang mardi dalam kacamatan teknis administratifnya. 
beda hal ketika dilakukan tukar guling, kata mardi. dijelaskannya, opsi tersebut memungkinkan, hanya saja mesti melewati proses yang tidak singkat. 
nantinya, kata dia, ruas yang kini menjadi jalan negara turun menjadi kewenangan provinsi atau kebupaten terlebih dahulu.
"baru nanti, kami (pemerintah,red) menggarap jalan bawah, setelah diserahkan ke kami. tapi harus melalui mekanisme yang tidak singkat," terangnya. 
baca juga:kapolres temui forkopimcam penarik bahas soal kamtibmas
baca juga:polres mukomuko awasi perekrutan anggota adhoc pilkada 2024
kasus lainnya, ruas jalinbar juga kini terus dihajar oleh kerusakan areal bahu jalan, lantaran abrasi dan erosi laut. 
pemerintah perlu mengambil langkah segera, khususnya pada titik-titik jalan utama yang bisa sewaktu-waktu menjadi jurang petaka, lantaran amblasnya tanah penyangga bahu jalan terus merangsek ke arah badan jalan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 27 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan