Telegram Blast Soal Bantuan PKH Ini Sesat, Jangan Diikuti!

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 25 Apr 2024 - 21:11

Telegram Blast Soal Bantuan PKH Ini Sesat-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Jangan membuka link tertentu, ketika selulermu mendapati pesan berantai, salah satunya dalam format telegram blast.

Baru-baru ini, masyarakat didera pesan dalam lintas platform media sosial. Lewat pesan itu, sebuah nomor mengabarkan pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan atau PKH.

Hanya saja, konfirmasi pencairan itu dilakukan melalui sebuah nomor seluler dengan awalan informasi soal komponen PKH yang bakal dicairkan itu.

Komponen pesan sesat dan menyesatkan serta patut diduga praktik penipuan ini menginformasikan soal besaran komponen bantuan PKH.

Balita usia 0-6 Rp 750.000, ibu hamil Rp 750.000, siswa SD Rp 225.000, siswa SMP Rp 225.000, siswa SMA Rp 500.000, lansia Rp 600.000 serta penyandang disabilitas Rp 600.000.

Setelah mengimingi kabar besaran bantuan, kemudian pelaku mengarahkan calon korbannya untuk mengunjungi alamat link, alih-alih pendaftaran.

Link yang diduga kuat merupakan praktik phising ini, diatasnamakan sebagai website resmi Kementerian Sosial.

Teknik psikologis turut dilancarkan pelaku penipuan dunia maya ini. Dimana, setelah menginformasikan besaran bantuan, link dilanjut lagi dengan pembatasan waktu pendaftaran yang bakal segera berakhir.

Penelusuran Radar Utara mendapati, pesan yang ditebar massif itu menggunakan format aplikasi telegram sebagai kanal penipuan dengan modus phising.

Phising, merupakan upaya pelaku kejahatan dalam mengakses data-data seseorang sebagai pengelabuhan yang lazim dilakukan melalui link tertentu.

telegram blast soal bantuan pkh ini sesat, jangan diikuti!                            radarutara.bacakoran.co - jangan membuka link tertentu, ketika selulermu mendapati pesan berantai, salah satunya dalam format telegram blast. 
baru-baru ini, masyarakat didera pesan dalam lintas platform media sosial. lewat pesan itu, sebuah nomor mengabarkan pencairan bantuan sosial program keluarga harapan atau pkh. 
hanya saja, konfirmasi pencairan itu dilakukan melalui sebuah nomor seluler dengan awalan informasi soal komponen pkh yang bakal dicairkan itu. 
komponen pesan sesat dan menyesatkan serta patut diduga praktik penipuan ini menginformasikan soal besaran komponen bantuan pkh. 
baca juga:tentukan titik koordinat pembangunan tower bts ulok kupai
baca juga:pelanggan listrik sokong utama pad yang ditarget 27 miliar, segini realiasasinya 
balita usia 0-6 rp 750.000, ibu hamil rp 750.000, siswa sd rp 225.000, siswa smp rp 225.000, siswa sma rp 500.000, lansia rp 600.000 serta penyandang disabilitas rp 600.000. 
setelah mengimingi kabar besaran bantuan, kemudian pelaku mengarahkan calon korbannya untuk mengunjungi alamat link, alih-alih pendaftaran. 
link yang diduga kuat merupakan praktik phising ini, diatasnamakan sebagai website resmi kementerian sosial. 
teknik psikologis turut dilancarkan pelaku penipuan dunia maya ini. dimana, setelah menginformasikan besaran bantuan, link dilanjut lagi dengan pembatasan waktu pendaftaran yang bakal segera berakhir. 
baca juga:asn diminta lestarikan batik khas mukomuko
baca juga:pendaftaran ppk pilkada, tiga kecamatan ini tingkat persaingannya rendah 
penelusuran radar utara mendapati, pesan yang ditebar massif itu menggunakan format aplikasi telegram sebagai kanal penipuan dengan modus phising. 
phising, merupakan upaya pelaku kejahatan dalam mengakses data-data seseorang sebagai pengelabuhan yang lazim dilakukan melalui link tertentu. 
modus kejahatan siber ini, lazimnya menggunakan beberapa cara dalam menginformasikannya kepada calon korban. 
dapat dilakukan melalui pesan emailm, link, website sampai dengan telepon palsu yang suaranya didesain semirip mungkin dengan aslinya. 
baca juga:pemilik ternak bisa di penjara 3 bulan
baca juga:budayakan gotong royong setiap jum'at, camat ajak warga berantas sarang nyamuk
kepala dinas sosial bengkulu utara, agus sudrajat, skm, m.si, saat dikonfirmasi perihal adanya pesan elektronik kepada pengguna gawai di daerah, menegaskan bahwa konfirmasi lewat seluler itu, merupakan praktik atau modus penipuan. 
"masyarakat agar tidak mengakses, khususnya link yang dikirimkan lewat pesan masuk. diduga kuat, informasi tersebut adalah praktik penipuan siber," ujarnya agus sudrajat, kamis, 25 april 2024. 
dijelaskannya, pkh yang merupakan bagian dari program kemensos, dalam konfirmasi pencairannya, tidak dilakukan langsung kepada orang per orang. 
konfirmasi data sebagai komponen surat perintah pencairan dana atau sp2d, akan disampaikan oleh pemerintah dalam sebuah beleid resmi. 
baca juga:dprd provinsi bengkulu tekankan pentingnya penanganan bencana
baca juga:25 caleg mukomuko terpilih segera ditetapkan
kemudian, keputusan tersebut akan disampaikan kepada pelaksana penyalur program yang memang memiliki beberapa komponen tersebut. 
komponennya meliputi ibu hamil, lansia, pelajar, termasuk disabilitas. hanya saja, lanjut agus, konfirmasi dari pemerintah itu tidak dilakukan kepada orang per orang tapi dalam format surat keputusan. 
"bukan lewat pesan singkat begitu. hasil koordinasi yang kami lakukan, sebagai upaya kehati-hatian dalam memberikan informasi, pesan yang sudah turut kami terima itu merupakan upaya penipuan," tegasnya. 
lantas, aguspun menyeru agar masyarakat untuk memblokir setiap informasi-informasi yang tidak jelas kebenarannya. 
baca juga:rakor evaluasi, kpu klaim pemilu 2024 di mukomuko sukses
baca juga: kemenkumham gandeng dinas pu desain pagar lapas mukomuko
langkah ini sangat penting, mengantisipasi human error, sehingga calon korban justru mengakses link yang tertera dalam format pesan berantai yang disebar. 
dicermati ru, pesan lewat aplikasi telegram itu, menggunakan foto profil seorang perempuan dengan perkakas mirip hijab warna coklat dan menyandang kacata dengan freme hitam. nomor seluler yang digunakan +52 823 7223**.
"satu hal lagi, link resmi pemerintah lazimnya menggunakan kode go.id," imbunya lagi, mengedukasi. 
lebih teknis, agus kemudian menjelaskan mekanisme penyelenggaran program bantuan sosial oleh pemerintah, saat ini menggunakan rujukan yang sudah sangat jelas. 
baca juga:tentukan titik koordinat pembangunan tower bts ulok kupai
baca juga:pelanggan listrik sokong utama pad yang ditarget 27 miliar, segini realiasasinya 
diawali dengan validasi via bejana dana lewat data terpadu kesejahteraan sosial atau dtks. 
untuk menjadi sasaran program bansos, kata dia, wajib telah terdaftar dalam dtks yang merupakan basis data tunggal milik pemerintah yang digunakan oleh seluruh lembaga pemerintah. 
"kemudian proses pengusulannya pun, dilakukan melalui sistem yang dinamakan sik-ng, oleh pengelola operator yang ada di desa dan kelurahan, kemudian terintegrasi dalam sistem berjenjang," jelasnya. 
belum selesai di situ saja, agus juga menjelaskan dasar memasukkan data usulan calon penerima bantuan juga harus melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. 
baca juga:asn diminta lestarikan batik khas mukomuko
baca juga:pendaftaran ppk pilkada, tiga kecamatan ini tingkat persaingannya rendah 
"itu pun nantinya masih akan melalui verifikasi dan validasi berjenjang, untuk memastikan proses pengusulannya dilakukan dengan benar alias sesuai mekanisme," jelasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 26 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan