Kelurahan Bisa Menjadi Desa, Begini Alur Mekanismenya Sesuai Regulasi

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 24 Apr 2024 - 09:54

Desa kemumu bengkulu utara-Radar Utara-

(1) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang masyarakatnya masih bersifat perdesaan;

(2) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karateristik:

a. kondisi masyarakat homogen; b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.

(3) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.

(4) Desa yang merupakan hasil perubahan status sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Sebelumnya juga diulas, dari sisi fiskal, keberadaan desa di daerah, dipastikan memberikan pengaruh siginifikan pada transfer pusat ke daerah.

Transfer keuangan ke daerah (TKD), yang sudah digamblangkan pemerintah, untuk tahun ini yang menindaklanjuti Pengesahann UU APBN Tahun 2024 yang disahkan pada 21 September 2023 lalu.

Angka TKD 2024 jumlahnya mencapai Rp 857,59 triliun. Khusus untuk Dana Desa tahun 2024 diploting pusat sebesar Rp 71,00 triliun. Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 143,09 triliun.

Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 427,69 triliun, terdiri dari bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp 343,53 triliun.

Untuk diketahui, DAU sendiri, menjadi skenario fiskal oleh pusat yang di dalamnya sudah mengakomodir kebutuhan siltap desa atau Alokasi Dana Desa.

kelurahan bisa menjadi desa, begini alur mekanismenya sesuai regulasi                            radarutara.bacakoran.co - kelurahan ingin menjadi desa? jawabannya bisa. pasalnya, ruang tersebut sudah diatur dengan lugas lewat sebuah peraturan menteri dalam negeri atau permendagri. 
tepatnya permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang tentang penataan desa. aturannya dijelaskan mulai dari dalam pasal 49. 
alasan ketimpangan, khususnya anggaran yang dapat dikelola secara mandiri oleh otoritas di lingkungan administrasi menjadi pangkal soal animo kelurahan turun status menjadi desa. 
tidak bisa dipungkiri, undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menjadi awal dari kemauan masyarakat di wilayah administratif kelurahan tak mempersoalkan "turun status" menjadi desa. 
baca juga:tidak sekedar menjadi masakan! ini sederet manfaat kembang kol bagi kesehatan yang tak terduga.
baca juga:menuju pilgub bengkulu, helmi hasan daftar ke pdi perjuangan
namun mencermati regulasi yang diterbitkan di era mendagri masih dijabat tjahjo kumolo dan diundangkan 23 januari 2017, pada prinsipnya kelurahan untuk menjadi desa, memiliki karakteristik masyarakat atau wilayahnya yang masih memiliki kultur desa. 
secara umum, selain berada di wilayah perdesaan dengan beberapa sektor pendukung seperti wilayahnya merupakan areal agraris atau pertanian, termasuk juga wilayah nelayan sampai dengan memiliki kultur masyarakat yang homogen. 
aksesibilitas, turut menjadi acuan dan pertimbangan dalam memproses sebuah kelurahan untuk menjadi desa. dalam aturan ini juga, turut mengatur desa untuk menjadi sebuah kelurahan. 
walau pun, sejalan dengan dinamika regulasi, gelontoran dana desa yang saban tahunnya meningkat. seperti tahun 2024 ini saja, angkanya menjadi lebih dari rp 70 triliun, keinginan desa menjadi kelurahan nyaris bisa dibilang mustahil terjadi. kecuali, sebaliknya. 
baca juga:pemprov bengkulu hibahkan bangunan untuk bmkg
baca juga:7 pemda raih predikat zona hijau
lantas apa saja yang menjadi persyaratan untuk menjadikan sebuah kelurahan bersalin status menjadi desa? berikut ulasannya. 
desa menjadi kelurahan diatur dalam pasal 49. dijelaskan, perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf b harus memenuhi syarat:  
(1) perubahan status kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf b hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang masyarakatnya masih bersifat perdesaan;
(2) kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karateristik: 
baca juga:buka penjaringan, suharto: kader gerindra harus berani maju pilkada
baca juga:penting bagi perempuan kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi
a. kondisi masyarakat homogen; b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas. 
(3) perubahan status kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi desa atau sebagian menjadi desa dan sebagian menjadi kelurahan.
(4) desa yang merupakan hasil perubahan status sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
sebelumnya juga diulas, dari sisi fiskal, keberadaan desa di daerah, dipastikan memberikan pengaruh siginifikan pada transfer pusat ke daerah.
baca juga:daftar cagub, meriani siap bersanding dengan kader parpol
baca juga: hannover messe 2024, otorita ikn bakal optimalkan potensi investasi
transfer keuangan ke daerah (tkd), yang sudah digamblangkan pemerintah, untuk tahun ini yang menindaklanjuti pengesahann uu apbn tahun 2024 yang disahkan pada 21 september 2023 lalu. 
angka tkd 2024 jumlahnya mencapai rp 857,59 triliun. khusus untuk dana desa tahun 2024 diploting pusat sebesar rp 71,00 triliun. dana bagi hasil (dbh) sebesar rp 143,09 triliun.
dana alokasi umum (dau) sebesar rp 427,69 triliun, terdiri dari bagian dau yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar rp 343,53 triliun. 
untuk diketahui, dau sendiri, menjadi skenario fiskal oleh pusat yang di dalamnya sudah mengakomodir kebutuhan siltap desa atau alokasi dana desa. 
baca juga:arie dan andaru kejar rekom pdip untuk pilkada bengkulu utara
baca juga:menko perekonomian berbagi pengalaman menggerakkan ekonomi digital indonesia
sedangkan dau yang telah ditentukan penggunaannya sebesar rp 84,17 triliun untuk dukungan penggajian formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk.
selanjutnya, dukungan pendanaan kelurahan, dan dukungan pendanaan layanan publik bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.
dibaca, terdapat peningkatan pada slot anggaran yang ditransferkan pusat untuk dana desa di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu. 
dikomparasikan, tahun 2023 lalu, transfer dana desa pusat ke daerah ini sebesar rp 172,8 miliar. tahun 2024 meningkat menjadi rp 174.556.051. 
baca juga:tidak sekedar menjadi masakan! ini sederet manfaat kembang kol bagi kesehatan yang tak terduga.
baca juga:menuju pilgub bengkulu, helmi hasan daftar ke pdi perjuangan
total anggaran tersebut, akan menjadi bagian dari siltap kepada 215 desa di daerah ini.
beda dengan kelurahan, saban tahunnya dukungan keuangan dari pusat totalnya di angka rp 1 miliar. 
khusus untuk daerah ini, terdapat 5 kelurahan yakni kelurahan lubuk durian, kemumu, gunung alam, purwodadi dan pasar lais.