Gubernur Kembali Gulirkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 19 Apr 2024 - 20:20

Pemutihan Pajak-Radar Utara-

Opsi tengah itu, diambil dengan tetap mendukung tertib pajak yang berimplikasi pada PAD, sekaligus menyikapi fluktuasi ekonomi di masyarakat yang tengah tidak baik-baik saja.

Kemungkinan besar, program ini akan berlanjut. Pasalnya, kalau mencermati masa berlaku kebijakan, program pemutihan pajak itu berakhir 19 April 2024.

Pegiat seni budaya di daerah, Wahyudi, 43 tahun, menilai lanjutan program keringanan pajak ini perlu dilakukan Gubernur Bengkulu.

Salah satu tolok ukurnya, kata dia, mapping data yang sudah ada yakni keberadaan obyek-obyek tunggakan pajak kendaraan, dapat menjadi dasar sikap terukur bagi Gubernur.

"Saya menilai, kebijakan yang adaptif ini perlu diperpanjang. Karena sudah jelas, meringankan masyarakat," ungkapnya.

Sebelumnya, diskresi Gubernur yang diberikan meliputi, pembebasan bea balik nama, bebas pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor, bebas denda administratitf dan denda SWDKLLJ.

Kasuistik yang terjadi saat ini adalah kendaraan dinas pun terdeteksi banyak yang mati pajak.

Di tengah sorotan soal pentingnya audit anggaran operasional kendaraaan dinas di lingkungan Pemda Bengkulu Utara (BU), yang juga agaknya perlu dilakukan.

Itu menyusul, fakta ratusan kernas yang lazimnya sudah diakomodir anggaran saban tahunnya, tapi nyatanya tidak membayar pajak.

Pos belanja anggaran pemeliharaan kendaraan, saban tahunnya menjadi komposan belanja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), juga pernah menyoroti soal ini. Salah satunya di Sekretariat DPRD Bengkulu Utara.

gubernur kembali gulirkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor                            radarutara.bacakoran.co - melihat tingkat tunggakan pajak kendaraan yang terjadi di masyarakat.
opsi bijak pemerintah, salah satunya adalah menggulirkan program keringanan pajak sebagai solusi di masyarakat di tengah paceklik ekonomi yang tengah terjadi. 
program tersebut, beberapa kali pernah digulirkan gubernur bengkulu, rohidin mersyah.
program lanjutan yang berakhir tahun lalu itu, terkait program keringanan pajak atau pemutihan pajak.
pantauan ru, beberapa provinsi sudah kembali menggulirkan program serupa. salah satunya sudah dilakukan di kawasan ujung sumatera, provinsi aceh. 
baca juga:bengkulu utara matangkan persiapan tuan rumah mtq ke xxxvi tingkat provinsi. berikut jadwal pelaksanaannya
baca juga:tes cpns 2024 bawaslu, ini barisan yang jadi prioritas selain fresh graduate 
kebijakan itu, ditegasi lewat peraturan gubernur atau pergub aceh nomor 40 tahun 2023. 
masa berlaku program ini, sejak tahun lalu hingga 31 desember 2024. 
salah satu kantung mata pilih nasional yakni provinsi jawa barat atau jabar, turut menggulirkan program serupa. 
badan pendapatan daerah atau bapenda jabar, mengabarkan keringanan pajak itu dimulai sejak bulan april ini sampai dengan 23 desember 2024.
baca juga:kemdikbudristek dukung pppk jadi kepala sekolah 
baca juga:bantuan korban banjir lebong mulai mengalir
wilayah timur indonesia, melalui provinsi sulawesi utara atau sulut, juga menggulirkan program keringanan pajak kepada masyarakat. 
opsi tengah itu, diambil dengan tetap mendukung tertib pajak yang berimplikasi pada pad, sekaligus menyikapi fluktuasi ekonomi di masyarakat yang tengah tidak baik-baik saja.
kemungkinan besar, program ini akan berlanjut. pasalnya, kalau mencermati masa berlaku kebijakan, program pemutihan pajak itu berakhir 19 april 2024.
pegiat seni budaya di daerah, wahyudi, 43 tahun, menilai lanjutan program keringanan pajak ini perlu dilakukan gubernur bengkulu. 
baca juga: pemerintah gerak cepat antisipasi gejolak geopolitik dunia
baca juga:stok blanko ktp elektronik 10 ribu keping
salah satu tolok ukurnya, kata dia, mapping data yang sudah ada yakni keberadaan obyek-obyek tunggakan pajak kendaraan, dapat menjadi dasar sikap terukur bagi gubernur. 
"saya menilai, kebijakan yang adaptif ini perlu diperpanjang. karena sudah jelas, meringankan masyarakat," ungkapnya. 
sebelumnya, diskresi gubernur yang diberikan meliputi, pembebasan bea balik nama, bebas pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor, bebas denda administratitf dan denda swdkllj.
kasuistik yang terjadi saat ini adalah kendaraan dinas pun terdeteksi banyak yang mati pajak. 
baca juga:pemasangan internet gratis 14 desa tunggu kabar pt telkom
baca juga:dinas kesehatan beli dua mobil pusling
di tengah sorotan soal pentingnya audit anggaran operasional kendaraaan dinas di lingkungan pemda bengkulu utara (bu), yang juga agaknya perlu dilakukan. 
itu menyusul, fakta ratusan kernas yang lazimnya sudah diakomodir anggaran saban tahunnya, tapi nyatanya tidak membayar pajak.
pos belanja anggaran pemeliharaan kendaraan, saban tahunnya menjadi komposan belanja di setiap organisasi perangkat daerah (opd). 
badan pemeriksa keuangan (bpk), juga pernah menyoroti soal ini. salah satunya di sekretariat dprd bengkulu utara. 
baca juga: program ketahanan pangan, pemdes muara santan salurkan bibit sapi
baca juga: minggu ini, harga sawit 2 kali turun, ada apa?
opd bongsor itu, menjadi obyek temuan bpk, khususnya di sektor pemeliharaan kendaraan dinas. 
pantauan ru lainnya, banyak kendaraan dinas kondisinya saat ini seperti barang rongsok di beberapa opd. 
kondisi memmprihatinkan itu, terjadi mulai kendaraan dinas roda 2 sampai dengan kendaraan dinas roda 4. 
tak jarang, aset-aset negara itu bak rongsokan. mirisnya lagi, kentara juga komponen kendaraannya seperti diotak atik. berkurang. bahkan hilang.
baca juga:bengkulu utara matangkan persiapan tuan rumah mtq ke xxxvi tingkat provinsi. berikut jadwal pelaksanaannya
baca juga:tes cpns 2024 bawaslu, ini barisan yang jadi prioritas selain fresh graduate 
data dihimpun radar utara, kantor uptd pengelolaan pendapatan daerah bersama di bu, hingga penghujung tahun lalu, memiliki realisasi pajak 2023 sebesar rp. 20.772.545.700. 
angka tersebut, praktis mengalami kenaikan. walau pun, gubernur rohidin menggulirkan program pemutihan pajak kendaraan. 
dikomparasikan tahun sebelumnya, realisasi pajak 2022 sebesar rp 20.658.783.313. 
sedangkan kondisi tunggakan pajak kendaraan di daerah, jumlahnya mencapai ribuan unit. 
baca juga:kemdikbudristek dukung pppk jadi kepala sekolah 
baca juga:bantuan korban banjir lebong mulai mengalir
fakta tak tertib pajak itu, terbagi dalam kendaraan plat merah sebanyak 360 unit, plat kuning 271 unit serta plat hitam : 45.824 unit.
"secara umum, selama 2023 realiasasi pajak mengalami kenaikan. walau pun tidak signifikan," kata m syafiri, kepala updt samsat bersama bengkulu utara.
pantauan radar utara, jumlah kendaraan yang membayar mei 2023 sebanyak 3.155 kendaraan yang terdiri dari roda 4 sebanyak 515 unit dan roda 2 sebanyak 2.640 unit. 
dikomparasikan dengan capaian tahun sebelumnya dengan periode yang sama (yoy), terjadinya peningkatan 28,29 persen. 
baca juga: pemerintah gerak cepat antisipasi gejolak geopolitik dunia
baca juga:stok blanko ktp elektronik 10 ribu keping
meski begitu, melihat jumlah unit kendaraan yang tahun lalu belum membayar pajak sampai dengan berakhirnya pemutihan pajak 2022. setidaknya 42.267 unit kendaraan pajaknya mati. 
 menukil laporan yang dilansir 29 november 2022, kantor uptd pengelolaan pendapatan daerah bersama di bu, mengkonfirmasi sudah menghimpun pajak di periode itu sebesar rp 4,1 miliar. 
keringanan pajak di masyarakat nyaris dua kali lipatnya atau sebesar rp 7,5 miliar pajak dibebaskan selama periodisasi program yakni sejak agustus lalu itu. 
lewat data resminya, tercatat realisasi pajak ketika itu, berasal dari 6.152 unit r2 serta 1.531 unit r4. kalau ditotal semuanya sebanyak 7.683 unit kendaraan. 
baca juga: program ketahanan pangan, pemdes muara santan salurkan bibit sapi
baca juga: minggu ini, harga sawit 2 kali turun, ada apa?
data sebelumnya, tunggakan pajak tertinggi ditempati motor sebesar rp 7,53 miliar. disusul dengan truk sebesar rp 4,1 miliar yang saat didata, jumlahnya di daerah ini sebanyak 1.227 unit. 
mobil jenis pikap, menempati tunggakan terbanyak ketiga, sebesar rp 1,88 miliar yang terbagi pada 1.725 unit.
satker yang diketahui mencatatkan realisasi pembayaran pajak periode september sebesar rp 14.032.832.765 dan tutup buku pada november dengan realisasi rp 18.452.128.000. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 20 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan