Ini Progres Baru, Soal Anggaran Sertifikasi Guru di Daerah Bengkulu Utara

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 15 Apr 2024 - 19:57

Kepala Dispendik BU, Drs Fahrudin -Radar Utara/Benny Siswanto-

ini progres baru, soal anggaran sertifikasi guru di daerah bengkulu utara                            radarutara.bacakoran.co - nyendat sertifikasi guru triwulan 1 tahun 2024, yang belum diterima ribuan guru di kabupaten bengkulu utara (bu), mulai muncul hilal pencairannya. 
pantauan ru, tidak kurang dari seribu akun sudah mendapatkan konfirmasi, perihal hasil validasi atas tindaklanjut syarat-syarat wajib penerima tunjangan yang menjadi komponen thr tahun 2024 ini. 
khusus bagi mereka yang sudah mendapatkan konfirmasi warna hijau yang berarti sudah valid, tinggal menunggu pengusulan oleh operator tunjangan.
namun terjadi juga, mereka yang sempat sudah mendapatkan konfirmasi valid, tetiba kembali menjadi warna merah alias validasinya belum memenuhi syarat.  
baca juga:libur lebaran telah usai, truk angkutan boleh melintas kembali 
baca juga:tempo sehari, harga cabai anjlok 50 persen
kepala dispendik bu, drs fahrudin melalui sekertaris, sugeng prayitno, saat dikonfirmasi, kamis, 4 april 2024, tak menampik belum cairnya sertifikasi guru triwulan 1 tahun berjalan. 
secara teknis, ditegaskan sugeng, relatif tidak terjadi persoalan dalam mekanisme penyalurannya. 
hanya saja, lanjut dia, saat ini daerah masih menunggu terbitan surat keputusan tunjangan profesi atau sktp dari kemendikbud-ristek. 
teranyar, kata sugeng, kini skpt sudah mulai diterbitkan oleh kementerian. hanya saja, belum seluruhnya. 
baca juga:kpu segera mulai pembentukan panitia pemilihan kecamatan 
baca juga:momentum idul fitri 1445 h, pemprov bengkulu ajak masyarakat perkuat silatuhrahmi dan sinergitas
kondisi ini dimungkinkan terjadi, karena hasil verifikasi tim pusat menyatakan kelengkapan syarat dari guru sertifikasi yang belum lengkap, sehingga mesti dilengkapi.
"untuk tpg tw 1 transfer pusat belum. tapi yang sudah terbit skpt sebanyak seribuan guru lebih," ungkap sugeng, tepatnya 1.081 guru, senin, 15 april 2024 petang, via seluler.
sugeng yang merujuk laporan bidang gtk yang mengurusi sertifikasi, turut menyampaikan kembali didapatkan konfirmasi penambahan sktp kembali. 
"hanya saja, saat didownload masih kosong. mungkin akan dilakukan pengecekan kembali saat masuk kerja," ungkap sugeng, menjelaskan. 
baca juga:ini dia penyebab ban kendaraan cepat habis. perhatikan 6 hal ini... 
baca juga:breaking news!! kabarnya, warga tanah harapan tewas diterkam buaya di sungai selagan
"cuma kalau pun sk telah terbit, tapi dana transfernya belom, ya belum bisa dibayarkan juga sertifikasinya. tapi kita terus mengejar dalam waktu dekat ini," ungkapnya. 
untuk diketahui, tunjangan sertifikasi bagi guru di daerah ini, jumlah penerimanya di daerah ini terbagi dalam 2.743 aparatur sipil negara atau asn. 
selain itu, ada juga penerima tunjangan sertifikasi yang masih berstatus non asn yang jumlahnya mencapai 3.420 guru. 
arsip ru saat wawancara 2023 silam, di sektor dukungan kepada guru, salah satunya sertifikasi, di kabupaten bengkulu utara (bu) menyedot angka yang tidak sedikit.
baca juga:jangan dilewatkan! ini 10 khasiat air rendaman timun bagi kesehatan tubuh
baca juga:perayaan paskah, pemprov bengkulu dorong pemuda terus berkarya
tunjangan yang pencairannya tiga bulan sekali ini, tidak kurang menyedot anggaran hingga rp 18 miliaran. 
itu berarti, realisasinya merujuk kelengkapan syarat yang wajib dicukupi para guru. salah satunya, jam mengajar dalam setiap pekannya. 
fakta ini, sudah menjadi rahasia umum, acap membuat guru "terbang" dari satu sekolah ke sekolah lain, agar syarat jam mengajar perminggunya tercukupi.
sekretaris dispendik, sugeng prayitno, m.pd, saat dikonfirmasi membenarkan soal ini.
baca juga:tetap hati-hati! jalur mudik lintas barat sumatera, relatif lengang 
baca juga:konflik timur-tengah, rentan picu lonjakan harga bbm
dia menjelaskan, pencairan sertifikasi guru, pihaknya juga wajib melakukan validasi persyaratan, sebelum mencairkan tambahan pendapatan bagi guru.
"makanya, proses pencairannya pun berbeda-beda," ujarnya, lewat sambungan telpon, jum'at sore.
meski begitu, menjelang hari guru nasional (hgn) dan pgri ke-78 tahun 2023 lalu, dia mengabarkan, distribusi sertifikasi yang menjadi komponen dak nonfisik itu, nyaris tuntas. 
tinggal beberapa lagi. secara kuantitatif, jumlahnya nyaris seratusan. tak ditepis pula oleh sugeng. 
baca juga:libur lebaran telah usai, truk angkutan boleh melintas kembali 
baca juga:tempo sehari, harga cabai anjlok 50 persen
"paling sekitar 90an guru lagi. kini sudah naik berkas dan masih berproses. paling lambat desember disalur," bebernya saat dibincang jelang hgn tahun 2023 lalu.
untuk diketahui, di tahun tersebut total ada 1.478 guru sertifikasi di daerah ini.
"terbagi guru asn dan non asn," jabarnya lagi.
lebih teknis, sugeng menegaskan, pemda bu kini tidak lagi menunggu kelengkapan syarat seluruh penerima sertifikasi, kamudian baru memprosesnya. 
baca juga:kpu segera mulai pembentukan panitia pemilihan kecamatan 
baca juga:momentum idul fitri 1445 h, pemprov bengkulu ajak masyarakat perkuat silatuhrahmi dan sinergitas
dilugas sugeng, saat itu, proses penerbitan rekomendasi pencairan sertifikasi, mengacu kelengkapan syarat. saban triwulannya. 
itu artinya, mereka yang cepat melengkapi persyaratan, sertifikasinya paling cepat juga diproses. 
"sehingga pencairannya, tidak serentak," paparnya menjelas. 
dalam proses administrasi yang kini tengah berjalan, sekdis menegaskan realisasi pencairan sertiifikasi lebih kepada persoalan teknis saja. 
"karena secara regulasi sudah cukup jelas. bagaimana pencairannya, syarat administratif baik dari guru hingga administratif lainnya dari kementerian," ungkapnya, menjelaskan. 
baca juga:tetap hati-hati! jalur mudik lintas barat sumatera, relatif lengang 
baca juga:konflik timur-tengah, rentan picu lonjakan harga bbm
meski begitu, nominal sebesar tunjangan sertifikasi bagi guru, diketahui menjadi komponen pencairan thr yang diproses oleh daerah tahun 2024 ini.
tidak sedikit yang digelontorkan daerah untuk para pelayan masyarakat yang di dalamnya adalah pns dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tersebut.
kepala badan keuangan dan aset daerah (bkad) bu, masrup, sstp, m.si, dikonfirmasi membenarkannya. 
diterangkan masrup, realisasi thr seturut dengan rampungnya dasar hukum aturan turunan di daerah atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024. 
baca juga:libur lebaran telah usai, truk angkutan boleh melintas kembali 
baca juga:tempo sehari, harga cabai anjlok 50 persen
beleid itu mengatur tentang pemberian thr dan gaji ketiga belas kepada asn, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2024.
aturannya diteken jokowi, tepatnya tanggal 13 maret 2024. 
"secara sistem, pencairan thr sudah bisa diproses setiap opd. tinggal lagi teknis di tataran opd," kata masrup, menerangkan, rabu, 27 maret 2024.
untuk diketahui, lewat pp tersebut, pemerintah pusat hingga daerah lantas menghitung kebutuhan anggaran untuk pembayaran tunjangan hari raya atau thr dan gaji 13 tahun 2024, sesuai wilayah kewenangan.
baca juga:kpu segera mulai pembentukan panitia pemilihan kecamatan 
baca juga:momentum idul fitri 1445 h, pemprov bengkulu ajak masyarakat perkuat silatuhrahmi dan sinergitas
khusus untuk di daerah, obyek thr itu meliputi kepala daerah, wakil rakyat hingga asn.
realisasi thr yang waktu penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat 1o (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
"pembayaran thr ini, merujuk dengan timeline yang ditegaskan regulasi," ujarnya.
 realisasi thr tahun ini, diterangkan masrup, setidaknya daerah menggelontorkan anggaran hingga rp 50 miliar. 
selain thr gaji, kata dia, daerah sesuai dengan amanat pusat, turut menjadi komponen adalah tambahan penghasilan atau tpp. 
baca juga:ini dia penyebab ban kendaraan cepat habis. perhatikan 6 hal ini... 
baca juga:breaking news!! kabarnya, warga tanah harapan tewas diterkam buaya di sungai selagan
khusus untuk guru, lanjut dia, tambahannya adalah tambahan penghasilan guru atau tpg serta tambahan penghasilan atau yang sebelumnya lazim disebut non sertifikasi.
"dari keseluruhannya total anggarannya mencapai rp 50-an miliar," ungkapnya.
untuk diketahui, slot belanja pegawai yang diploting daerah ini tahun 2023 lalu, sebesar rp 505,51 miliar, terserap sebanyak rp 444,30 miliar atau 87,89 persen. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 16 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan