Ada Pesan dari Mendagri Khusus untuk Kepala Daerah

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Sabtu , 13 Apr 2024 - 12:55

Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purnawirawan) Muhammad Tito Karnavian-ANTARA/HO-Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri-

Diketahui, Mendagri memungkinkan menjadi pejabat atau menteri yang ditunjuk presiden sebagaimana ditegas dalam UU ASN yang baru, dalam manajemen penyelenggaraan tata pemerintahan.

Salah satunya soal kerja-kerja di sektor merit. ASN paling cepat bulan ini atau selambat-lambatnya, Oktober 2024 ini, bisa menduduki jabatan di TNI-Polri, begitu juga sebaliknya

Bursa jabatan struktural di birokrasi pemerintahan, memungkinkan ditempati mereka yang berasal dari TNI-Polri. Atau berapa job di kedua lembaga itu ditempati oleh seorang ASN.

Pengisian jabatan di TNI-Polri oleh ASN juga dapat dilakukan, menjadi penegasan anyar yang regulasinya telah disahkan pemerintah bersama dengan DPR.

Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Pasal 20 Ayat (1) menegaskan "Pengisian jabatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh ASN dan Ssebaliknya.

Versi UU ini, langkah itu bertujuan agar ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki keseimbangan dan kesetaraan dalam pengembangan kariernya berdasarkan Sistem Merit.

Regulasi yang diundangkan 31 Oktober 2023 itu, turut menegasi soal Pengembangan Talenta dan Karier.

Pada Pasal 46 (1) menegaskan Pengembangan talenta dan karier dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.

Selanjutnya di ayat (2) Pengembangan talenta dan karier dilaksanakan melalui mobilitas talenta dengan skemanya pada ayat (3) menjelas, mobilitas talenta dilakukan:

a. dalam 1 (satu) Instansi Pemerintah; b. antar-lnstansi Pemerintah; atau c. ke luar Instansi Pemerintah.

ada pesan dari mendagri khusus untuk kepala daerah                             radarutara.bacakoran.co - pandangan politik yang menyebabkan terbelahnya sikap di masyarakat, harus disikapi secara aktif dan serius oleh kepala daerah di indonesia pascapemilu. 
hal ini ditegaskan menteri dalam negeri atau mendagri, tito karnavian, saat dibincangi awak media perihal kondisi dalam negeri pasca pemilu, menegaskan sikap seriusnya. 
mantan kepala kepolisian republik indonesia atau kapolri itu bilang, rekonsiliasi sosial nasional, untuk kembali menyatukan misi anak-anak bangsa kembali bersatu, menjadi sangat penting untuk dapat dilakukan para kepala daerah. 
"pemilu tinggal menunggu putusan mk. kita semua harus bersatu sebagai anak bangsa untuk melanjutkan estafet pembangunan," kata mendagri ditukil dari tempo.co yang membincangnya di kompleks masjid istiqlal, jakarta. 
baca juga:18.897 unit kendaraan, tercatat masuk tol bengkulu - taba penanjung
baca juga:selama ramadhan, 35 napi kelas iib arga makmur bebas
mendagri yang memiliki kewenangan dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di seluruh indonesia, turut menyampaikan pesan khususnya kepada kepala daerah di indonesia. 
menurut tito, kepala daerah memiliki peran penting dalam turut serta menjaga situasi dalam negeri pasca pemilu. 
dia menilai, persatuan pandangan saat ini, tidak cuma perlu dilakukan di kalangan elit yang dalam momentum idul fitri ini menjadi waktu terbaik dalam melakukan rekonsiliasi. 
maka peran serta aktif kepala daerah, lanjut tito, sangat penting untuk menyatukan masyarakat yang terbelah lantaran pandangan politik saat pemilu. 
baca juga:kabar duka! warga sibak rugi ratusan juta, rumah beserta isinya ludes terbakar
baca juga:wajib coba! ini 6 tips agar tubuh tetap sehat dan bugar usai lebaran
selain, tito juga meminta seluruh kepala daerah dan penjabat kepala daerah untuk menjaga suasana mudik hingga arus balik berjalan dengan aman dan kondusif. 
"saya minta kepada kepala daerah semua turun ke lapangan untuk mengecek daerahnya masing-masing," pesannya. 
diketahui, mendagri memungkinkan menjadi pejabat atau menteri yang ditunjuk presiden sebagaimana ditegas dalam uu asn yang baru, dalam manajemen penyelenggaraan tata pemerintahan. 
salah satunya soal kerja-kerja di sektor merit. asn paling cepat bulan ini atau selambat-lambatnya, oktober 2024 ini, bisa menduduki jabatan di tni-polri, begitu juga sebaliknya 
baca juga:libur lebaran, jaga kelestarian budaya seni kuda kepang budi luhur bius warga hulu palik
baca juga:awas! ini 5 penyakit yang sering muncul usai lebaran
bursa jabatan struktural di birokrasi pemerintahan, memungkinkan ditempati mereka yang berasal dari tni-polri. atau berapa job di kedua lembaga itu ditempati oleh seorang asn. 
pengisian jabatan di tni-polri oleh asn juga dapat dilakukan, menjadi penegasan anyar yang regulasinya telah disahkan pemerintah bersama dengan dpr. 
hal ini sebagaimana diterangkan dalam pasal 20 ayat (1) menegaskan "pengisian jabatan tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia oleh asn dan ssebaliknya. 
versi uu ini, langkah itu bertujuan agar asn, prajurit tentara nasional indonesia, dan anggota kepolisian negara republik indonesia memiliki keseimbangan dan kesetaraan dalam pengembangan kariernya berdasarkan sistem merit. 
baca juga:jelang pemberlakuan uu asn yang baru, mutasi lintas lembaga hingga pola pemecatan lebih cepat
baca juga:muhasabah diri atas salah kaprah di momentum idul fitri
regulasi yang diundangkan 31 oktober 2023 itu, turut menegasi soal pengembangan talenta dan karier. 
pada pasal 46 (1) menegaskan pengembangan talenta dan karier dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah.
selanjutnya di ayat (2) pengembangan talenta dan karier dilaksanakan melalui mobilitas talenta dengan skemanya pada ayat (3) menjelas, mobilitas talenta dilakukan: 
a. dalam 1 (satu) instansi pemerintah; b. antar-lnstansi pemerintah; atau c. ke luar instansi pemerintah. 
baca juga:banyak yang belum tau! berikut 9 khasiat dan manfaat dari bunga pepaya
baca juga:tak lagi anggarkan untuk ddts, edwar: tangani drainase dan jembatan di pasar ujung kepahiang
selanjutnya ayat (4) mobilitas talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan berdasarkan sistem merit melalui manajemen talenta.
berikutnya di pasal 47 ayat (1) menjelaskan, presiden berwenang melakukan mobilitas talenta sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 secara nasional untuk mendukung prioritas nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. 
dan kewenangan presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada menteri, diterangkan pada ayat (2).
"mobilitas talenta secara nasional bertujuan untuk mengatasi kesenjangan talenta," bunyi pasal ayat (3).
baca juga:18.897 unit kendaraan, tercatat masuk tol bengkulu - taba penanjung
baca juga:selama ramadhan, 35 napi kelas iib arga makmur bebas
sekadar menginformasikan, gugatan sengketa hasil yang dimohonkan oleh kubu anies baswedan dan muhaimin iskandar serta ganjar pranowo dan mahfud md, bakal menapaki tahapan akhir.
obyek gugatan dalam perkara konstitusi itu, akan berlanjut pada tahapan majelis konstitusi untuk menggelar rapat permusyawaratan hakim atau rph. 
rapat itu dilakukan sebelum putusan perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. 
waktunya, sudah dapat dilakukan majelis konstitusi sejak 6 april sampai dengan 16 april atau 5 hari sebelum pembacaan putusan.
baca juga:libur lebaran, jaga kelestarian budaya seni kuda kepang budi luhur bius warga hulu palik
baca juga:awas! ini 5 penyakit yang sering muncul usai lebaran
dijadwalkan lembaga peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat itu, bakal membacakan putusan akhir pada 22 april 2024. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 6 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan