Urgensi Lanjutan Pemutihan Pajak Vs Ribuan Kendaraan Nunggak Pajak

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 07 Apr 2024 - 21:12

Ilustrasi Pemutihan Pajak-Radar Utara/Redaksi-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Program Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, terkait program keringanan pajak atau pemutihan pajak, perlu dilanjutkan tahun ini.

Di tengah sorotan soal pentingnya audit anggaran operasional kendaraaan dinas di lingkungan Pemda Bengkulu Utara (BU), yang juga agaknya perlu dilakukan.

Itu menyusul, fakta ratusan kernas yang lazimnya sudah diakomodir anggaran saban tahunnya, tapi tidak membayar pajak.

Pos belanja anggaran pemeliharaan kendaraan, saban tahunnya menjadi komposan belanja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), juga pernah menyoroti soal ini. Salah satunya di Sekretariat DPRD Bengkulu Utara.

OPD bongsor itu, menjadi obyek temuan BPK, khususnya di sektor pemeliharaan kendaraan dinas. Pantauan RU lainnya, banyak kendaraan dinas kondisinya merongsok di beberapa OPD.

Kondisi memmprihatinkan itu, terjadi mulai kendaraan dinas roda 2 sampai dengan kendaraan dinas roda 4.

Tak jarang, aset-aset negara itu bak rongsokan. Malahan, kentara, elemen-elemen kendaraannya seperti diotak atik. Berkurang. Hilang.

Data dihimpun Radar Utara, Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bersama di BU, hingga penghujung tahun lalu, memiliki realisasi pajak 2023 sebesar Rp20.772.545.700.

Angka tersebut, praktis mengalami kenaikan. Walau pun, Gubernur Rohidin menggulirkan program pemutihan pajak kendaraan.

urgensi lanjutan pemutihan pajak vs ribuan kendaraan nunggak pajak                            radarutara.bacakoran.co - program gubernur bengkulu, rohidin mersyah, terkait program keringanan pajak atau pemutihan pajak, perlu dilanjutkan tahun ini.
di tengah sorotan soal pentingnya audit anggaran operasional kendaraaan dinas di lingkungan pemda bengkulu utara (bu), yang juga agaknya perlu dilakukan. 
itu menyusul, fakta ratusan kernas yang lazimnya sudah diakomodir anggaran saban tahunnya, tapi tidak membayar pajak.
pos belanja anggaran pemeliharaan kendaraan, saban tahunnya menjadi komposan belanja di setiap organisasi perangkat daerah (opd). 
baca juga: wabup asa safari ke karya pelita, wujudkan pemerintahan yang berkah
baca juga:kecelakaan lalulintas bisa dijamin bpjs kesehatan, tapi ada syaratnya!
badan pemeriksa keuangan (bpk), juga pernah menyoroti soal ini. salah satunya di sekretariat dprd bengkulu utara. 
opd bongsor itu, menjadi obyek temuan bpk, khususnya di sektor pemeliharaan kendaraan dinas. pantauan ru lainnya, banyak kendaraan dinas kondisinya merongsok di beberapa opd. 
kondisi memmprihatinkan itu, terjadi mulai kendaraan dinas roda 2 sampai dengan kendaraan dinas roda 4. 
tak jarang, aset-aset negara itu bak rongsokan. malahan, kentara, elemen-elemen kendaraannya seperti diotak atik. berkurang. hilang.
baca juga:kecelakaan lalulintas bisa dijamin bpjs kesehatan, tapi ada syaratnya!
baca juga:jalur mukomuko-bengkulu masih sepi
data dihimpun radar utara, kantor uptd pengelolaan pendapatan daerah bersama di bu, hingga penghujung tahun lalu, memiliki realisasi pajak 2023 sebesar rp20.772.545.700. 
angka tersebut, praktis mengalami kenaikan. walau pun, gubernur rohidin menggulirkan program pemutihan pajak kendaraan. 
dikomparasikan tahun sebelumnya, realisasi pajak 2022 sebesar rp20.658.783.313. 
sedangkan kondisi tunggakan pajak kendaraan di daerah, jumlahnya mencapai ribuan unit. 
baca juga: harga cabai makin pedas, per kilo capai rp100 ribu
baca juga:pemprov bengkulu tekankan pentingnya pertumbuhan wirausaha
fakta tak tertib pajak itu, terbagi dalam kendaraan plat merah sebanyak 360 unit, plat kuning 271 unit serta plat hitam : 45.824 unit.
"secara umum, selama 2023 realiasasi pajak mengalami kenaikan. walau pun tidak signifikan," kata m syafiri, kepala updt samsat bersama bengkulu utara.
pantauan radar utara, jumlah kendaraan yang membayar mei 2023 sebanyak 3.155 kendaraan yang terdiri dari roda 4 sebanyak 515 unit dan roda 2 sebanyak 2.640 unit. 
dikomparasikan dengan capaian tahun sebelumnya dengan periode yang sama (yoy), terjadinya peningkatan 28,29 persen. 
baca juga: dinas pertanian cek kualitas daging di pasar tradisional
baca juga: lebaran idul fitri 1445 h, pemkab mukomuko fasilitasi takbir keliling
meski begitu, melihat jumlah unit kendaraan yang tahun lalu belum membayar pajak sampai dengan berakhirnya pemutihan pajak 2022. setidaknya 42.267 unit kendaraan pajaknya mati. 
 menukil laporan yang dilansir 29 november 2022, kantor uptd pengelolaan pendapatan daerah bersama di bu, mengkonfirmasi sudah menghimpun pajak di periode itu sebesar rp 4,1 miliar. 
keringanan pajak di masyarakat nyaris dua kali lipatnya atau sebesar rp7,5 miliar pajak dibebaskan selama periodisasi program yakni sejak agustus lalu itu. 
lewat data resminya, tercatat realisasi pajak ketika itu, berasal dari 6.152 unit r2 serta 1.531 unit r4. kalau ditotal semuanya sebanyak 7.683 unit kendaraan. 
baca juga:jangan dianggap sepele! ini 7 manfaat alang-alang bagi kesehatan tubuh
baca juga:gabus pucung, makanan khas dari betawi
data sebelumnya, tunggakan pajak tertinggi ditempati motor sebesar rp7,53 miliar. disusul dengan truk sebesar rp 4,1 miliar yang saat didata, jumlahnya di daerah ini sebanyak 1.227 unit. 
mobil jenis pikap, menempati tunggakan terbanyak ketiga, sebesar rp 1,88 miliar yang terbagi pada 1.725 unit.
satker yang diketahui mencatatkan realisasi pembayaran pajak periode september sebesar rp14.032.832.765 dan tutup buku pada november dengan realisasi rp18.452.128.000. 
realisasi tersebut, merupakan output atas diskresi gubernur, seperti pembebasan bea balik nama, bebas pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor, bebas denda administratitf dan denda swdkllj.
baca juga:masyarakat diminta manfaatkan pos pengamanan dan pelayanan lebaran
baca juga: wabup asa safari ke karya pelita, wujudkan pemerintahan yang berkah
pegiat seni budaya di daerah, wahyudi, 43 tahun, menilai lanjutan program keringanan pajak ini perlu dilakukan gubernur bengkulu. 
salah satu tolok ukurnya, kata dia, mapping data yang sudah ada yakni keberadaan obyek-obyek tunggakan pajak kendaraan, dapat menjadi dasar sikap terukur bagi gubernur. 
"saya menilai, kebijakan yang adaptif ini perlu diperpanjang. karena sudah jelas, meringankan masyarakat," ungkapnya. (*)