Timbang-Timbang Untuk Rektur Ulang Panwascam Atau....

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 27 Mar 2024 - 20:38

Ketua Bawaslu Bengkulu Utara (BU), Tri Suyanto, SE, -Radar Utara/ Benny Siswanto -

Opsi-opsinya sudah kentara dilugas mulai dari aturan turunan seperti Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Apalagi, di tengah laju tahapan Pemilu yang belum usai. Tahapan Pilkada yang direncanakan bakal digelar pada 27 November 2024, juga sudah bakal dihadapkan dengan laju tahapannya.

Paling dekat adalah pemutahiran data pemilih yang bakal dilaksanakan oleh Petuga Pemutahiran Data Pemilih atau Pantarlih.

Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, SDM dan Partisipasi Pemilih KPU BU, Dr Dedi Mulyadi, ketika dikonfirmasi, tak menampik soal ini.

Meski begitu, proses rekrutmen barisan 57 atau jumlahnya 3 orang untuk setiap kecamatan, relatif masih menunggu perkembangan regulasi teknisnya.

"Sejauh ini belum ada petunjuk terbaru. Metodenya yang disebutkan dalam PKPU itu adalah 2 yakni evaluasi dan rekrut ulang," ujar Dedi lewat aplikasi perpesan WhatsApp, Selasa, 5 Maret 2024. (*)

timbang-timbang untuk rektur ulang panwascam atau....                            radarutara.bacakoran.co - perekrutan ulang atau perpanjangan masa kerja panitia pengawas kecamatan atau panwascam, kini tengah ditimbang-timbang oleh badan pengawas pemilu atau bawaslu. 
lembaga pengawasan tahapan elektoral itu, hingga kini belum menentukan sikap pastinya. 
walaupun, sejauh ini sudah mulai menyeruak informasi bakal dilakukannya perpanjangan, tugas panwascam yang baru saja mengawasi tahapan pemilu itu.
pendeknya, jika diperpanjang, berarti tidak ada rekrut ulang. jajaran panwascam bakal otomatis melanjutkan fungsinya di pilkada yang bakal digelar 27 november nanti. 
baca juga:peluang kerja, panwascam rekrut ratusan pengawas tps
baca juga:panwascam ajak masyarakat awasi tahapan kampanye
ketua bawaslu bengkulu utara (bu), tri suyanto, se, saat dikonfirmasi soal panitia adhoc itu, mengaku masih menunggu konfirmasi resmi dari pusat. 
"sejauh ini, kita masih menunggu kabar resmi dari pusat melalui bawaslu provinsi," ujar tri, rabu, 27 maret 2024. 
opsi semi perpanjangan masa kerja dengan skema evaluasi, dipandang beberapa kalangan sangat penting. 
suara ini seperti diungkapkan aktivis sosial, alfian yudiansyah, s.sos. versinya, kinerja pengawasan oleh jajaran bawaslu, sudah sangat mungkin dilakukan. 
baca juga: panwascam dan pkd pelototi pemasangan apk 
baca juga:panwascam bersama ppk giri mulya blusukan ke wilayah perbatasan bu-lebong
parameter evaluasinya pun, kata dia, sangat jelas dan terukur. mulai dari tertib administrasi sampai dengan pelaksanaan fungsi selama pengawasan pemilu yang hajat utamanya baru saja berlalu. 
"kalau pun opsi perpanjangan dipilih, hendaknya dibarengi evaluasi. sehingga bawaslu bisa melakukan perbaikan, menuju pengawasan pilkada yang juga tinggal menghitung hari," kata alfian. 
soal waktu juga penting menjadi cermatan bawaslu republik indonesia, untuk segera menentukan sikap terkait perpanjangan tangan kerja-kerja pengawasan kontestasi politik. 
pertimbangannya, adalah bawaslu mesti sudah mengawasi pengadaan panitia adhoc yang sudah juga akan dilakukan oleh kpu jajaran. 
baca juga:rekrutmen badan ad hoc pilkada tunggu petunjuk teknis kpu ri
baca juga: proses pencairan kekurangan hibah pilkada 
kalau membaca peraturan kpu atau pkpu nomor 2 tahun 2024, pembentukan panitia pemilihan kecamatan atau ppk, mesti sudah dilakukan rabu, 17 april 2024 paling cepat. 
tri tak menyangkal soal ini. hanya saja, bawaslu di daerah lebih kepada pelaksana regulasi. 
untuk itu, kata dia, pasti pusat tengah mengkaji dan membahas serius untuk menentukan langkah-langkah strategis. 
entah itu, lanjut dia lagi, perekrutan ulang panwascam atau opsi memperpanjangan barisan panitia adhoc yang memiliki gaji rp 2,2 juta untuk ketua dan rp 1,9 juta untuk anggota. 
baca juga:usai sholat tahajut, ichwan yunus siap maju pilkada mukomuko
baca juga:peta politik pilkada 2024 berubah
membaca surat dari menteri keuangan atau menkeu, sri mulyani, indeks gajinya tidak berubah pilkada mendatang. 
"sebagai pelaksana regulasi, kita menunggu. pastinya nanti bawaslu memiliki pertimbangan yang paling ideal," jawab tri. 
situasi tak beda, agaknya tengah terjadi di kpu. penyelenggara kontestasi 2024, dihadapkan dengan adanya irisan tahapan pemilu dan pilkada. 
panjang masa kerja badan adhoc di lingkungan kpu, memungkinkan terjadi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024. 
baca juga:pilkada 2024 sebabkan pengadaan bibit sapi tertunda
baca juga:pencairan hibah anggaran untuk pilkada berproses
opsi-opsinya sudah kentara dilugas mulai dari aturan turunan seperti keputusan kpu ri nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). 
apalagi, di tengah laju tahapan pemilu yang belum usai. tahapan pilkada yang direncanakan bakal digelar pada 27 november 2024, juga sudah bakal dihadapkan dengan laju tahapannya. 
paling dekat adalah pemutahiran data pemilih yang bakal dilaksanakan oleh petuga pemutahiran data pemilih atau pantarlih. 
divisi sosialisasi pendidikan pemilih, sdm dan partisipasi pemilih kpu bu, dr dedi mulyadi, ketika dikonfirmasi, tak menampik soal ini.
baca juga:teken nphd dana pilkada 2024 mukomuko
baca juga:pemprov bengkulu hibahkan anggaran sukseskan pilkada 2024
meski begitu, proses rekrutmen barisan 57 atau jumlahnya 3 orang untuk setiap kecamatan, relatif masih menunggu perkembangan regulasi teknisnya.
"sejauh ini belum ada petunjuk terbaru. metodenya yang disebutkan dalam pkpu itu adalah 2 yakni evaluasi dan rekrut ulang," ujar dedi lewat aplikasi perpesan whatsapp, selasa, 5 maret 2024. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 28 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan