Mendagri Buka Opsi Pergeseran Anggaran

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Sabtu , 16 Mar 2024 - 17:35

Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Tito Karnavian-Infopublik.id-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Opsi pergeseran anggaran untuk mengakomodir kebutuhan pembayaran THR dan Gaji 13 tahun 2024, turut disampaikan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Tito Karnavian.

Penyampaian Tito itu, diungkap dalam rakor implementasi Kebijakan yang tertuang dalam dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024.

Kebijakan itu merupakan bagian dari instrumen APBN untuk menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional, terutama pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Mendagri menegaskan, bagi pemda yang belum mencukupi alokasi anggaran untuk membayar THR dan Gaji 13, pemerintah memberikan restu untuk dilakukannya pergeseran.

Walau pun, secara umum, slot-slot anggaran yang ditampung dalam APBD 2024 ini, relatif sudah sangat jelas dan lugas.

"Pemda diminta segera menyediakan dengan mengoptimalkan belanja pegawai atau pergeseran anggaran," ujar mantan Kapolri itu dalam rakor tingkat menteri.

Untuk diketahui, berdasarkan PP THR dan Gaji ke-13 itu, setidaknya terdapat 16 klaster penerimanya. Mulai dari pejabat negara, termasuk presiden di dalamnya hingga pensiunan.

Tak ketinggalan juga para wakil rakyat dari pusat hingga daerah serta jutaan ASN yang di dalamnya adalah PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

BACA JUGA: Jaminan Pupuk Bersubsidi Cukup

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, menyampaikan pihak-pihak yang berhak menerima THR dan gaji ke-13 pada tahun anggaran 2024.

Adalah meliputi PNS dan Calon PNS, yang kedua adalah PPPK, jadi honorer yang sudah diangkat PPPK mereka berhak menerima, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, wakil menteri.

mendagri buka opsi pergeseran anggaran                             radarutara.bacakoran.co - opsi pergeseran anggaran untuk mengakomodir kebutuhan pembayaran thr dan gaji 13 tahun 2024, turut disampaikan menteri dalam negeri atau mendagri, tito karnavian. 
penyampaian tito itu, diungkap dalam rakor implementasi kebijakan yang tertuang dalam dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 14 tahun 2024.
kebijakan itu merupakan bagian dari instrumen apbn untuk menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional, terutama pada bulan ramadhan dan hari raya idul fitri.
mendagri menegaskan, bagi pemda yang belum mencukupi alokasi anggaran untuk membayar thr dan gaji 13, pemerintah memberikan restu untuk dilakukannya pergeseran. 
baca juga:menghilangkan bau mulut saat puasa! ikuti 5 tips berikut ini...
baca juga:jawa tempo dulu di pasar papringan
walau pun, secara umum, slot-slot anggaran yang ditampung dalam apbd 2024 ini, relatif sudah sangat jelas dan lugas. 
"pemda diminta segera menyediakan dengan mengoptimalkan belanja pegawai atau pergeseran anggaran," ujar mantan kapolri itu dalam rakor tingkat menteri. 
untuk diketahui, berdasarkan pp thr dan gaji ke-13 itu, setidaknya terdapat 16 klaster penerimanya. mulai dari pejabat negara, termasuk presiden di dalamnya hingga pensiunan. 
tak ketinggalan juga para wakil rakyat dari pusat hingga daerah serta jutaan asn yang di dalamnya adalah pns dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk. 
baca juga:pelabuhan berkelas dunia ada di makassar
baca juga: jaminan pupuk bersubsidi cukup
menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) abdullah azwar anas, menyampaikan pihak-pihak yang berhak menerima thr dan gaji ke-13 pada tahun anggaran 2024.
adalah meliputi pns dan calon pns, yang kedua adalah pppk, jadi honorer yang sudah diangkat pppk mereka berhak menerima, prajurit tni, anggota polri, pejabat negara, wakil menteri.
kalangan staf khusus lingkungan kl, dewan pengawas kpk, pimpinan dan anggota dprd, hakim ad hoc, pimpinan anggota dan pegawai non aparatur sipil negara lns, turut menjadi komposan penerimanya.
mantan bupati banyuwangi itu turut menegaskan pula, komponen thr dan gaji 13 kepada para aparatur negara yaitu sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok.
baca juga:pendaftaran akademi tni 2024 segera dibuka, berikut syarat dan caranya
baca juga: beasiswa unggulan segera dibuka, berikut syarat dan ketentuannya
itu termasuk tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum.
selain itu, aparatur negara juga berhak menerima 100 % tunjangan kinerja per bulan. 
atau bagi instansi pemda yaitu paling banyak, tunjangan kinerja daerah/tambahan penghasilan yang diterima dalam satu bulan, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.
bendahara umum negara atau bun sekaligus menteri keuangan, sri mulyani, menjelaskan, anggaran thr dan gaji ke-13 secara umum telah dialokasikan dalam apbn dan apbd tahun anggaran 2024. 
penegasan sri mulyani ini, sekaligus menegasi perihal ketersediaan anggarannya, mulai dari instansi pusat hingga daerah. 
baca juga: menghadirkan layanan transportasi publik dengan tarif terjangkau
baca juga: mengatasi kenaikan harga pangan
dijelaskan mantan direktur bank dunia atau imf itu, ketersedian fiskal melalui anggaran pada kementerian/lembaga (k/l), bagian anggaran bendahara umum negara (ba bun), serta transfer ke daerah atau tkd. 
lebih rinci, sri mulyani menyebut, total keseluruhan pembayaran untuk thr pusat dan daerah akan mencapai 48,7 triliun rupiah. 
"untuk gaji ke-13 yang akan dibayarkan bulan juni total anggarannya sebesar 50,8 triliun rupiah," pungkasnya. 
kalangan pelayanan masyarakat itu, bakal bulan depan bakal menerima gaji anyarnya yang naik 8 persen. selain itu, bakal ditambah lagi dengan pembayaran thr oleh pemerintah. asn kian tajir melintir.
baca juga: para suami harus tau! apakah boleh mencium istri saat puasa? begini penjelasanya...
baca juga: dihantui gelombang ekstrem, kapal mh thamrin berhasil sandar di dermaga enggano 
penegasan pemberlakuan gaji anyar tersebut, sebagaimana dituangkan dalam peraturan pemerintah atau pp nomor 5 tahun 2024. 
aturan tersebut mengatur tentang perubahan kesembilan belas atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil.
adapun subyek aturan ini meliputi honorarium, gaji, penghasilan, uang kehormatan, tunjangan, penghargaan, hak lainnya-kepegawaian serta aparatur negara. 
pp ini yang diteken presiden joko widodo atau jokowi dan disahkan 26 januari 2024 itu, mengubah lampiran ii peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977. 
baca juga:menghilangkan bau mulut saat puasa! ikuti 5 tips berikut ini...
baca juga:jawa tempo dulu di pasar papringan
tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil (lembaran negara republik indonesia tahun 1977 nomor 11, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3098) dan berlaku pada tanggal 1 januari 2024.
tak hanya itu saja, sejalan dengan kebijakan kenaikan gaji, pemerintah turut merilis peraturan presiden atau perpres nomor 11 tahun 2024.
aturan ini tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 98 tahun 2o2o tentang peraturan gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 
beleid yang pengesahannya sama dengan pp gaji asn terbaru ini, memiliki subyek honorarium, gaji, penghasilan, uang kehormatan, tunjangan, penghargaan dan hak lainnya.
baca juga:pelabuhan berkelas dunia ada di makassar
baca juga: jaminan pupuk bersubsidi cukup
badan kepegawaian negara atau bkn, turut menginformasikan soal penerapan kebijakan anyar pemerintah tersebut. 
dalam beleid itu, diterang pula, gaji seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk, bisa tembus di angka rp 7,3 juta perbulannya.
gaji pokok tersebut, untuk golongan xvii, dengan gaji terendah pada golongan ini sebesar rp 4,4 juta perbulannya.
paling rendah, gaji pokok seorang pppk golongan i sebesar rp 1,9 juta sampai dengan rp 2,9 juta perbulannya. 
bagaimana dengan pns? lewat pp gaji terbaru, gaji tertinggi yakni golongan ive sebesar rp 6,3 juta. gaji terendah pada golongan ini sebesar rp 3,8 juta.
baca juga:pendaftaran akademi tni 2024 segera dibuka, berikut syarat dan caranya
baca juga: beasiswa unggulan segera dibuka, berikut syarat dan ketentuannya
sedangkan untuk gaji terendah yakni golongan 1a mulai dari rp 1,6 juta sampai dengan rp 2,5 juta perbulannya.  (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 17 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan